Bangun MRT dan LRT, Anies Bilang "Negara Tak Cari Untung"

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mencari keuntungan materi dari pembangunan moda raya terpadu (MRT) dan light rail transit (LRT) Jakarta.

Anies menyampaikan itu saat ditanya soal risiko tidak balik modal jika tarif MRT Jakarta ditetapkan Rp 10.000 dan tarif LRT Jakarta jadi Rp 6.000.

Pemprov DKI Jakarta, kata Anies, justru memberikan subsidi atau public service obligation (PSO) untuk tarif MRT dan LRT Jakarta.

"Kenapa itu badan usaha milik daerah? Karena ada unsur PSO-nya. Negara itu bukan cari untung," ujar Anies di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019).

Baca juga: Alasan Ikut Uji Coba MRT Jakarta, Ingin Naik MRT Gratis hingga Pamer di Media Sosial

Anies menyampaikan, MRT dan LRT Jakarta bisa mengurangi kemacetan Ibu Kota bila dioperasikan nanti. Hal itu akan berdampak pada menurunnya kerugian akibat kemacetan.

"Negara itu membangun fasilitas transportasi umum agar ongkos kemacetan dikurangi. Keuntungannya dari mana? Keuntungannya dari biaya ekonomi akibat kemacetan berkurang," kata dia.

Anies pun yakin pembahasan tarif MRT dan LRT bersama DPRD DKI Jakarta akan berjalan lancar. Dengan demikian, MRT dan LRT Jakarta bisa dioperasikan pada akhir Maret mendatang.

"Insya Allah enggak (molor), lancar kok, sudah dibicarakan kemarin," ucap Anies.

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan tarif Rp 10.000 per penumpang untuk MRT Jakarta fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Sementara itu, untuk LRT Jakarta fase 1 rute Kelapa Gading-Velodrome, Pemprov DKI mengusulkan tarif Rp 6.000 per penumpang.

Dengan tarif tersebut, Pemprov DKI harus menggelontorkan subsidi Rp 572 miliar untuk MRT dan Rp 327 miliar untuk LRT dari APBD DKI 2019.

Baca juga: Tersisa 140.977 Kuota untuk Uji Coba MRT Fase 1

Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta bakal membahas usulan tarif dan subsidi yang diajukan Pemprov DKI tersebut.

Pada 9 Januari lalu, Anies menyebut kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp 100 triliun per tahun. Anies mengetahui data itu dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kerugian Rp 100 triliun itu salah satunya disebabkan oleh sulitnya mengatur transportasi umum di Jakarta dan sekitarnya, mengingat kewenangan pengaturan transportasi di Jabodetabek yang tersebar.