Ketika DPRD Tolak Tarif MRT yang Diusulkan DKI

Kompas.com - 26/03/2019, 07:49 WIB
Suasana Stasiun MRT Lebak Bulus Pada Jam Pulang Kerja, Senin (25/3/2019) KOMPAS.com - Walda MarisonSuasana Stasiun MRT Lebak Bulus Pada Jam Pulang Kerja, Senin (25/3/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com — DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan Pemprov DKI untuk membahas tarif moda raya terpadu (MRT) dan light rail transit (LRT), Senin (25/3/2019).

Dalam rapat itu, DPRD menolak besaran tarif yang diusulkan Pemprov DKI dan memutuskan tarif MRT Rp 8.500 dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI dan tarif LRT Rp 5.000 dari Velodrome sampai Kelapa Gading.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memutuskan angka itu berdasarkan titik tengah usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), BUMD operator, serta Pemprov DKI.

Damantoro dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menyampaikan usulan Rp 12.000 untuk MRT dan Rp 10.800 untuk LRT.

Baca juga: Tarif MRT Rp 8.500 Sangat Murah dan Terjangkau, Semoga Masyarakat Beralih...

"Yang kami usulkan adalah harganya Rp 12.000 termasuk integrasi. Ini yang perlu dibahas. Usulan operator dari DTKJ tapi yang perlu diingat adalah usulan kami integrasi," ujar Damantoro.

Padahal, baik MRT maupun LRT belum terintegrasi sistem pembayarannya dengan moda Transjakarta.

Sementara itu, PT MRT Jakarta menawarkan tarif Rp 8.500 atau Rp 10.000 berdasarkan studi dan survei terhadap 10.000 responden yang dilakukan tahun lalu.

"Berdasar survei konsultan, kami keluar willingness to pay (kerelaan membayar) rata-rata akan sepakat kalau diberikan angka Rp 8.500 sampai Rp 10.000 per 10 kilometer. Mereka akan siap membayar dan siap berpindah (willingness to shift)," ujar Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar.

Sementara tarif LRT, PT LRT Jakarta mengusulkan tarif rata-rata Rp 5.000 dan Rp 7.000.

Di tangan Pemprov DKI, tarif final yang diusulkan untuk MRT ialahg rata-rata Rp 10.000 dan Rp 6.000.

Dengan tarif MRT Rp 10.000, subsidi yang digelontorkan per penumpang Rp 21.659. Total subsidi dari APBD yang dibutuhkan per tahun sebesar Rp 572 miliar.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain karena Digugat Cerai Istri, Ini Motif Lain HF Nekat Bakar Diri

Selain karena Digugat Cerai Istri, Ini Motif Lain HF Nekat Bakar Diri

Megapolitan
Kasatpol PP Jakbar Benarkan Ada Anak Buahnya Diduga Bobol Dana Bank DKI

Kasatpol PP Jakbar Benarkan Ada Anak Buahnya Diduga Bobol Dana Bank DKI

Megapolitan
Tak ingin Terburu-buru, DPRD DKI Belum Jadwalkan Rapat Anggaran

Tak ingin Terburu-buru, DPRD DKI Belum Jadwalkan Rapat Anggaran

Megapolitan
Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

Megapolitan
Perjalanan Kereta Ditambah Mulai Desember 2019, Selang Waktu Tiba KRL Bekasi pada Jam Sibuk 11 Menit

Perjalanan Kereta Ditambah Mulai Desember 2019, Selang Waktu Tiba KRL Bekasi pada Jam Sibuk 11 Menit

Megapolitan
Per Desember 2019, KCI Tambah 112 Perjalanan KRL secara Bertahap

Per Desember 2019, KCI Tambah 112 Perjalanan KRL secara Bertahap

Megapolitan
Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Keluarga Korban Kebakaran di Tangsel Sempat Sulit Cari Kontrakan

Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Keluarga Korban Kebakaran di Tangsel Sempat Sulit Cari Kontrakan

Megapolitan
Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

Megapolitan
Pelaku Penyiraman Air Keras Diduga Sasar Perempuan karena Kurang Perhatian sang Kakak

Pelaku Penyiraman Air Keras Diduga Sasar Perempuan karena Kurang Perhatian sang Kakak

Megapolitan
Polresta Tangerang Bentuk Satgas untuk Cegah Judi Pilkades

Polresta Tangerang Bentuk Satgas untuk Cegah Judi Pilkades

Megapolitan
Anggota Fraksi PDI-P Sebut Penggusuran di Sunter Tak Sesuai Janji Kampanye Anies

Anggota Fraksi PDI-P Sebut Penggusuran di Sunter Tak Sesuai Janji Kampanye Anies

Megapolitan
Pembongkaran di Sunter Agung Terus Berlangsung, Warga dan Satpol PP Terlibat Cekcok

Pembongkaran di Sunter Agung Terus Berlangsung, Warga dan Satpol PP Terlibat Cekcok

Megapolitan
Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020, Ini Syarat dan Cara Pindah Kelas

Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020, Ini Syarat dan Cara Pindah Kelas

Megapolitan
Pemkot Tangerang Alokasikan 25 Persen APBD di Sektor Pendidikan

Pemkot Tangerang Alokasikan 25 Persen APBD di Sektor Pendidikan

Megapolitan
Kepala Bapenda Bekasi Irit Bicara Usai Dipanggil DPRD soal Kisruh Ormas Kelola Parkir

Kepala Bapenda Bekasi Irit Bicara Usai Dipanggil DPRD soal Kisruh Ormas Kelola Parkir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X