Kompas.com - 03/04/2019, 07:13 WIB
Wali Kota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau, Selasa (2/4/2019) mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas jelang pemilu serentak 17 April 2019, dalam acara sosialisasi Implementasi Netralitas ASN. KOMPAS.com/TATANG GURITNOWali Kota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau, Selasa (2/4/2019) mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas jelang pemilu serentak 17 April 2019, dalam acara sosialisasi Implementasi Netralitas ASN.

JAKARTA, KOMPAS.com—Pegawai negeri alias aparatur sipil negara (ASN) terikat ketentuan asas netralitas terkait politik praktis seperti pemilu. Ada sejumlah pantangan bagi ASN agar ketentuan ini tak terlanggar.

"Jadi jelang pemilu seperti ini para ASN harus dikumpulkan untuk diberitahu tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan untuk menjaga netralitasnya," ujar Komisioner Komisi ASN (KASN), dalam sosialisasi Implementasi Netralitas ASN Jelang Pemilu 2019 di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (2/4/2019). 

Baca juga: KASN: Klik Like di Medsos soal Politik, ASN Bisa Langgar Netralitas

Irwansyah memaparkan ada 16 hal yang tidak boleh dilakukan ASN demi menjaga netralitasnya, yaitu :

  1. Kampanye atau sosialisasi melalui media sosial (posting, share, berkomentar,dll)
  2. Menghadiri deklarasi calon
  3. Ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye
  4. Ikut kampanye dengan atribut PNS
  5. Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
  6. Menghadiri acara partai politik (parpol)
  7. Menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon (paslon)
  8. Mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan (ajakan, imbauan, seruan, pemberian barang)
  9. Memberikan dukungan ke calon legislatif/calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP
  10. Mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri (sebagai ASN)
  11. Membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon
  12. Menjadi anggota atau pengurus parpol
  13. Mengerahkan PNS untuk ikut kampanye
  14. Pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain
  15. Menjadi pembicara/narasumber dalam acara parpol
  16. Foto bersama paslon dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan

Irwansyah menambahkan, jika ditemukan kasus-kasus pelanggaran terhadap netralitas ASN maka masyarakat bisa melapor melalui website lapor.kasn.go.id.

"Bisa melalui website tersebut atau pada pihak-pihak berwenang seperti Bawaslu. Nanti Bawaslu akan laporkan pada kami dan akan ditindaklanjuti langkah berikutnya," papar Irwansyah.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Komisioner KASN  Waluyo Martowiyoto mengatakan, sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar asas netralitas ini beragam. 

"Sanksinya mulai dari penurunan jabatan atau kenaikan pangkatnya ditunda," kata Waluyo. 

Sebagai informasi aturan terkait netralitas para ASN terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Ungkap Penyelundupan 310 Kilogram Sabu, Diduga Berasal dari Iran

Polisi Ungkap Penyelundupan 310 Kilogram Sabu, Diduga Berasal dari Iran

Megapolitan
Update 11 Mei: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 406

Update 11 Mei: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 406

Megapolitan
Hari Keenam Larangan Mudik, 162 Kendaraan Diputarbalikkan di Posko Penyekatan dan Check Point Kota Tangerang

Hari Keenam Larangan Mudik, 162 Kendaraan Diputarbalikkan di Posko Penyekatan dan Check Point Kota Tangerang

Megapolitan
Baznas Kota Tangerang Terima Zakat Fitrah Rp 1,3 Miliar

Baznas Kota Tangerang Terima Zakat Fitrah Rp 1,3 Miliar

Megapolitan
Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Ada Penggumpalan Darah pada Kasus Pria Meninggal Sehari Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Ada Penggumpalan Darah pada Kasus Pria Meninggal Sehari Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Megapolitan
Ziarah Dilarang Mulai 12-16 Mei 2021, TPU Selapajang di Kota Tangerang Ditutup

Ziarah Dilarang Mulai 12-16 Mei 2021, TPU Selapajang di Kota Tangerang Ditutup

Megapolitan
Ini Jam Operasional Transportasi Umum di Jakarta pada 12-16 Mei 2021

Ini Jam Operasional Transportasi Umum di Jakarta pada 12-16 Mei 2021

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Ditutup Seminggu, Anies: Kan Pedagang Juga Lebaran

Pasar Tanah Abang Ditutup Seminggu, Anies: Kan Pedagang Juga Lebaran

Megapolitan
Takbir Keliling Dilarang, Akan Ada Filterisasi di Sudirman-Thamrin Mulai 18.00 WIB

Takbir Keliling Dilarang, Akan Ada Filterisasi di Sudirman-Thamrin Mulai 18.00 WIB

Megapolitan
Masjid Agung Al-Ittihad di Kota Tangerang, Pernah Jadi Penjara Tapol Jepang

Masjid Agung Al-Ittihad di Kota Tangerang, Pernah Jadi Penjara Tapol Jepang

Megapolitan
Sidang Kasus Tes Usap Rizieq Shihab Dilanjut 19 Mei, Akan Hadirkan Saksi Meringankan dan Saksi Ahli

Sidang Kasus Tes Usap Rizieq Shihab Dilanjut 19 Mei, Akan Hadirkan Saksi Meringankan dan Saksi Ahli

Megapolitan
Mau Mudik Lewat Depok, 824 Kendaraan Diputar Balik Polisi

Mau Mudik Lewat Depok, 824 Kendaraan Diputar Balik Polisi

Megapolitan
Stok Pangan di Tangsel Aman Jelang Lebaran meski Harga Naik

Stok Pangan di Tangsel Aman Jelang Lebaran meski Harga Naik

Megapolitan
1,2 Juta Warga Tinggalkan Jakarta, Polda Metro Jaya Siapkan Swab Antigen Mobile untuk Arus Balik

1,2 Juta Warga Tinggalkan Jakarta, Polda Metro Jaya Siapkan Swab Antigen Mobile untuk Arus Balik

Megapolitan
Terserang Stroke, Seorang Ibu di Cilandak Teriak Minta Tolong Selam 3 Jam

Terserang Stroke, Seorang Ibu di Cilandak Teriak Minta Tolong Selam 3 Jam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X