Apa Saja yang Tak Boleh ASN Lakukan biar Tak Langgar Asas Netralitas?

Kompas.com - 03/04/2019, 07:13 WIB
Wali Kota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau, Selasa (2/4/2019) mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas jelang pemilu serentak 17 April 2019, dalam acara sosialisasi Implementasi Netralitas ASN. KOMPAS.com/TATANG GURITNOWali Kota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau, Selasa (2/4/2019) mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas jelang pemilu serentak 17 April 2019, dalam acara sosialisasi Implementasi Netralitas ASN.

JAKARTA, KOMPAS.com—Pegawai negeri alias aparatur sipil negara ( ASN) terikat ketentuan asas netralitas terkait politik praktis seperti pemilu. Ada sejumlah pantangan bagi ASN agar ketentuan ini tak terlanggar.

"Jadi jelang pemilu seperti ini para ASN harus dikumpulkan untuk diberitahu tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan untuk menjaga netralitasnya," ujar Komisioner Komisi ASN (KASN), dalam sosialisasi Implementasi Netralitas ASN Jelang Pemilu 2019 di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (2/4/2019). 

Baca juga: KASN: Klik Like di Medsos soal Politik, ASN Bisa Langgar Netralitas

Irwansyah memaparkan ada 16 hal yang tidak boleh dilakukan ASN demi menjaga netralitasnya, yaitu :

  1. Kampanye atau sosialisasi melalui media sosial (posting, share, berkomentar,dll)
  2. Menghadiri deklarasi calon
  3. Ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye
  4. Ikut kampanye dengan atribut PNS
  5. Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
  6. Menghadiri acara partai politik (parpol)
  7. Menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon (paslon)
  8. Mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan (ajakan, imbauan, seruan, pemberian barang)
  9. Memberikan dukungan ke calon legislatif/calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP
  10. Mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri (sebagai ASN)
  11. Membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon
  12. Menjadi anggota atau pengurus parpol
  13. Mengerahkan PNS untuk ikut kampanye
  14. Pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain
  15. Menjadi pembicara/narasumber dalam acara parpol
  16. Foto bersama paslon dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan

Irwansyah menambahkan, jika ditemukan kasus-kasus pelanggaran terhadap netralitas ASN maka masyarakat bisa melapor melalui website lapor.kasn.go.id.

"Bisa melalui website tersebut atau pada pihak-pihak berwenang seperti Bawaslu. Nanti Bawaslu akan laporkan pada kami dan akan ditindaklanjuti langkah berikutnya," papar Irwansyah.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Komisioner KASN  Waluyo Martowiyoto mengatakan, sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar asas netralitas ini beragam. 

"Sanksinya mulai dari penurunan jabatan atau kenaikan pangkatnya ditunda," kata Waluyo. 

Sebagai informasi aturan terkait netralitas para ASN terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X