Bappenas Dukung DKI Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih

Kompas.com - 10/04/2019, 16:11 WIB
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/4/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARKepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mendukung Pemprov DKI mengambil alih pengelolaan air bersih di Jakarta yang selama ini dikelola swasta. Menurut Bambang, swasta tak boleh mengambil alih seluruh pengelolaan air bersih.

"Yang enggak dibolehkan adalah swasta dari hulu sampai hilir, nah begitu sampai distribusi dan rumah tangga itu adalah tanggung jawab pemerintahan daerah dalam hal ini DKI," ujar Bambang di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Baca juga: Tanggapan PAM Jaya soal Molornya Kebijakan Penghentian Swastanisasi Air

Ia mengatakan, Pemprov DKI bisa mengandalkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memperluas jangkauan air bersih ke rumah warga. DKI juga bisa masih bisa bekerja sama dengan swasta.

"Untuk SPAM (sistem penyediaan air minum) boleh saya katakan SPAM itu sudah biasa dikerjasamakan antara pemerintah dengan swasta dengan skema KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha). Contohnya SPAM Umbulan di Jatim, Semarang, kemudian Lampung, Pekanbaru, Dumai dan beberapa kota lain. Jadi sudah hal biasa partisipasi swasta," kata Bambang.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan air bersih di Jakarta akan dikelola oleh DKI lewat badan usahanya, PAM Jaya.

"Itu kami akan lakukan lewat PDAM. Itu yang akan kami kerjakan sama-sama. Satu meningkatkan volume di sisi SPAM-nya, yang kedua adalah distribusinya dan ketiga adalah program untuk mendapatkan air bersih di Jakarta sendiri yang itu akan kami lakukan juga," ujar Anies.

Baca juga: Bappenas Dorong DKI Kembangkan Infrastruktur Air Bersih dan Transportasi

Dua bulan lalu, tepatnya pada 11 Februari 2019, Anies dan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum mengumumkan hasil kajian selama enam bulan terakhir. Tim tersebut mengkaji berbagai opsi yang bisa dilakukan DKI untuk menghentikan swastanisasi.

Langkah yang dipilih yakni lewat mekanisme perdata atau renegosiasi antara PAM Jaya dengan mitra swastanya yaitu Palyja dan Aetra. Renegosiasi bisa menghasilkan pembelian dua perusahaan swasta oleh DKI, perjanjian kerja sama untuk mengkahiri kontrak, atau pengambilalihan sebagian sebelum kontrak habis di 2023.

Namun kebijkan tersebut tak kunjung diumumkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kini.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Cara Tebus SIM di Kejaksaan yang Tak Perlu Antre, Bahkan SIM Dikirim ke Rumah

2 Cara Tebus SIM di Kejaksaan yang Tak Perlu Antre, Bahkan SIM Dikirim ke Rumah

Megapolitan
Anies Lantik Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Biro Kerjasama Daerah yang Baru

Anies Lantik Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Biro Kerjasama Daerah yang Baru

Megapolitan
Pemuda 19 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Menteng, Tinggalkan Sepucuk Surat Wasiat

Pemuda 19 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Menteng, Tinggalkan Sepucuk Surat Wasiat

Megapolitan
Susul Demokrat, PKS Resmi Dukung Azizah Ma'ruf-Ruhamaben di Pilkada Tangsel

Susul Demokrat, PKS Resmi Dukung Azizah Ma'ruf-Ruhamaben di Pilkada Tangsel

Megapolitan
11.000 Warga Antre di Kejari Jakbar, Pelayanan Dibatasi karena Khawatir Covid-19

11.000 Warga Antre di Kejari Jakbar, Pelayanan Dibatasi karena Khawatir Covid-19

Megapolitan
Cerita di Balik Monumen Kali Bekasi, tentang Pembantaian Tentara Jepang dan Sungai yang Memerah

Cerita di Balik Monumen Kali Bekasi, tentang Pembantaian Tentara Jepang dan Sungai yang Memerah

Megapolitan
BKD Depok Telah Pakai Rp 90 M untuk Tangani Covid-19

BKD Depok Telah Pakai Rp 90 M untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Ada Panjat Pinang Virtual di #PestaSatu7an dari Grab, Ikut Yuk

Ada Panjat Pinang Virtual di #PestaSatu7an dari Grab, Ikut Yuk

Megapolitan
UPDATE 14 Agustus: Tambah 575 Pasien, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Capai 28.438

UPDATE 14 Agustus: Tambah 575 Pasien, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Capai 28.438

Megapolitan
Diambil Alih Pemkot Tangsel, Monumen Palagan Lengkong Direhabilitasi

Diambil Alih Pemkot Tangsel, Monumen Palagan Lengkong Direhabilitasi

Megapolitan
Berkaca Nol Kasus Covid-19 di Parung Jaya, Kota Tangerang Kerahkan Tokoh Agama

Berkaca Nol Kasus Covid-19 di Parung Jaya, Kota Tangerang Kerahkan Tokoh Agama

Megapolitan
Banyak Warga Langgar Protokol Kesehatan, 32 Kawasan Khusus Pesepeda Ditiadakan Sementara

Banyak Warga Langgar Protokol Kesehatan, 32 Kawasan Khusus Pesepeda Ditiadakan Sementara

Megapolitan
Lolos UI Jalur SBMPTN 2020, Ini 4 Tahap yang Harus Dilakukan Calon Mahasiswa

Lolos UI Jalur SBMPTN 2020, Ini 4 Tahap yang Harus Dilakukan Calon Mahasiswa

Megapolitan
Di Tengah Pandemi Covid-19, Kepulauan Seribu Tetap Gelar Upacara Bendera

Di Tengah Pandemi Covid-19, Kepulauan Seribu Tetap Gelar Upacara Bendera

Megapolitan
Pemkot Tangerang Buka Pendaftaran Modal Usaha untuk Karyawan Kena PHK

Pemkot Tangerang Buka Pendaftaran Modal Usaha untuk Karyawan Kena PHK

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X