Kompas.com - 10/04/2019, 16:11 WIB
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/4/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARKepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mendukung Pemprov DKI mengambil alih pengelolaan air bersih di Jakarta yang selama ini dikelola swasta. Menurut Bambang, swasta tak boleh mengambil alih seluruh pengelolaan air bersih.

"Yang enggak dibolehkan adalah swasta dari hulu sampai hilir, nah begitu sampai distribusi dan rumah tangga itu adalah tanggung jawab pemerintahan daerah dalam hal ini DKI," ujar Bambang di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Baca juga: Tanggapan PAM Jaya soal Molornya Kebijakan Penghentian Swastanisasi Air

Ia mengatakan, Pemprov DKI bisa mengandalkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memperluas jangkauan air bersih ke rumah warga. DKI juga bisa masih bisa bekerja sama dengan swasta.

"Untuk SPAM (sistem penyediaan air minum) boleh saya katakan SPAM itu sudah biasa dikerjasamakan antara pemerintah dengan swasta dengan skema KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha). Contohnya SPAM Umbulan di Jatim, Semarang, kemudian Lampung, Pekanbaru, Dumai dan beberapa kota lain. Jadi sudah hal biasa partisipasi swasta," kata Bambang.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan air bersih di Jakarta akan dikelola oleh DKI lewat badan usahanya, PAM Jaya.

"Itu kami akan lakukan lewat PDAM. Itu yang akan kami kerjakan sama-sama. Satu meningkatkan volume di sisi SPAM-nya, yang kedua adalah distribusinya dan ketiga adalah program untuk mendapatkan air bersih di Jakarta sendiri yang itu akan kami lakukan juga," ujar Anies.

Baca juga: Bappenas Dorong DKI Kembangkan Infrastruktur Air Bersih dan Transportasi

Dua bulan lalu, tepatnya pada 11 Februari 2019, Anies dan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum mengumumkan hasil kajian selama enam bulan terakhir. Tim tersebut mengkaji berbagai opsi yang bisa dilakukan DKI untuk menghentikan swastanisasi.

Langkah yang dipilih yakni lewat mekanisme perdata atau renegosiasi antara PAM Jaya dengan mitra swastanya yaitu Palyja dan Aetra. Renegosiasi bisa menghasilkan pembelian dua perusahaan swasta oleh DKI, perjanjian kerja sama untuk mengkahiri kontrak, atau pengambilalihan sebagian sebelum kontrak habis di 2023.

Namun kebijkan tersebut tak kunjung diumumkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Kembali Perpanjangan PPKM hingga 31 Mei

Anies Kembali Perpanjangan PPKM hingga 31 Mei

Megapolitan
Ada 9.291 Pergerakan Penumpang di Soekarno-Hatta pada Hari Terakhir Larangan Mudik

Ada 9.291 Pergerakan Penumpang di Soekarno-Hatta pada Hari Terakhir Larangan Mudik

Megapolitan
Berstatus Mantan Narapidana, Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Diperberat

Berstatus Mantan Narapidana, Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Diperberat

Megapolitan
Fakta Pelaku Pencurian dan Pemerkosaan Anak di Bekasi: Positif Narkoba, Ada Residivis, Aktor Utama Buron

Fakta Pelaku Pencurian dan Pemerkosaan Anak di Bekasi: Positif Narkoba, Ada Residivis, Aktor Utama Buron

Megapolitan
Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Megapolitan
Banjir Sempat Melanda Kampung Baru, Warga: Sudah Biasa

Banjir Sempat Melanda Kampung Baru, Warga: Sudah Biasa

Megapolitan
Warga Cimahpar Bogor Pasang Spanduk Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Bebas Covid-19

Warga Cimahpar Bogor Pasang Spanduk Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Bebas Covid-19

Megapolitan
5 Terdakwa Kasus Kerumunan Petamburan Dituntut Penjara Selama 1 Tahun 6 Bulan

5 Terdakwa Kasus Kerumunan Petamburan Dituntut Penjara Selama 1 Tahun 6 Bulan

Megapolitan
Banjir di 6 RT di Pondok Pinang Sudah Surut Senin Sore

Banjir di 6 RT di Pondok Pinang Sudah Surut Senin Sore

Megapolitan
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Shihab Dituntut Penjara Selama 2 Tahun

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Shihab Dituntut Penjara Selama 2 Tahun

Megapolitan
10.000 Rapid Test Antigen Gratis Disiapkan Dinkes Kota Tangerang untuk Antisipasi Lonjakan Covid-19

10.000 Rapid Test Antigen Gratis Disiapkan Dinkes Kota Tangerang untuk Antisipasi Lonjakan Covid-19

Megapolitan
Dinkes DKI Lanjutkan Vaksinasi AstraZeneca Selain Batch CTMAV547

Dinkes DKI Lanjutkan Vaksinasi AstraZeneca Selain Batch CTMAV547

Megapolitan
UPDATE 17 Mei: 21 Kasus Covid-19 Baru di Tangsel, 1 Pasien Meninggal

UPDATE 17 Mei: 21 Kasus Covid-19 Baru di Tangsel, 1 Pasien Meninggal

Megapolitan
Antisipasi Lonjakan Covid-19, Polisi Sediakan 3.400 Tes Antigen Gratis di Sejumlah Titik di Kota Tangerang

Antisipasi Lonjakan Covid-19, Polisi Sediakan 3.400 Tes Antigen Gratis di Sejumlah Titik di Kota Tangerang

Megapolitan
Penumpang yang Tiba di Terminal Kalideres Dites Cepat Antigen Covid-19, Dua Positif

Penumpang yang Tiba di Terminal Kalideres Dites Cepat Antigen Covid-19, Dua Positif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X