Pro-Kontra Anies Revisi Kebijakan Pembebasan PBB...

Kompas.com - 25/04/2019, 09:40 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/4/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan ( PBB) yang direvisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai pro-kontra dari mitra kerjanya di DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi Partai Golkar Ashraf Ali misalnya, mendukung penuh keputusan Anies untuk tak lagi membebaskan PBB bagi rumah tinggal yang dijadikan bangunan komersil.

Kebijakan ini tertuang melalui Pergub Nomor 38 tahun 2019 yang merevisi Pergub Nomor 259 tahun 2015 tentang Pembebasan Atas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp 1 miliar.

Revisi itu menyebut pembebasan PBB tak lagi berlaku bagi bangunan yang berubah fungsi dan kepemilikan.

"Untuk yang digunakan usaha kos-kosan, warung, Alfamart, Indomaret, atau apa bentuknya itu harus dikenakan," kata Ashraf ketika dihubungi, Rabu (24/4/2019).

Baca juga: Anggota DPRD Apresiasi Wacana Perluasan Pembebasan PBB tetapi...

Ashraf juga mengapresiasi rencana Anies untuk memperluas program pembebasan PBB ke guru, dosen, tenaga pendidik serta pensiunannya; purnawirawan TNI dan Polri; pensiunan PNS; hingga mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan gubernur, dan mantan wakil gubernur.

Ia bahkan mengusulkan agar pajak juga dibebaskan bagi rumah tinggal yang nilai jualnya Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar.

"Kalau memang ditambah artinya ada kepedulian gubernur terhadap rakyat kan. Khususnya PNS, guru, TNI, Polri, itu kan bijak," ujar Ashraf.

Hal yang sama disampaikan Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus. Bestari juga mengusulkan agar rumah yang di bawah Rp 2 miliar digratiskan.

Baca juga: Ketua Komisi C DPRD DKI Tolak PBB Gratis Diperluas

Ia menilai, pembebasan PBB untuk rumah dengan nilai jual hingga Rp 2 miliar tidak akan berdampak banyak pada pendapatan daerah. Sebab, APBD Pemprov DKI mencapai Rp 89 triliun dan belum optimal penyerapannya.

"Pemasukan ataupun APBD kita cukup tinggi dan sekarang pun kelihatan sisa anggaran kita Rp17 triliun. Jadi, kalau kita berikan kebahagiaan pada masyarakat dengan berikan insentif (pembebasan PBB) wajar," ujar dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[VIDEO] Melihat Banjir Jalan Yos Sudarso dari Atas Tol Wiyoto Wiyono

[VIDEO] Melihat Banjir Jalan Yos Sudarso dari Atas Tol Wiyoto Wiyono

Megapolitan
Jalan Yos Sudarso Masih Banjir Setinggi 50 cm, Pengendara Motor Masuk Tol

Jalan Yos Sudarso Masih Banjir Setinggi 50 cm, Pengendara Motor Masuk Tol

Megapolitan
Langit Sudah Biru, Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih Masih Banjir

Langit Sudah Biru, Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih Masih Banjir

Megapolitan
Kronologi Banjir di RSCM, Rendam Alat Kesehatan hingga Ruang Radioterapi

Kronologi Banjir di RSCM, Rendam Alat Kesehatan hingga Ruang Radioterapi

Megapolitan
Banjir Kampung Melayu Mulai Surut, Warga Tetap Ingin di Pengungsian

Banjir Kampung Melayu Mulai Surut, Warga Tetap Ingin di Pengungsian

Megapolitan
Viral Seorang Ibu Jambak Wanita Muda di KRL, Ini Kata PT KCI

Viral Seorang Ibu Jambak Wanita Muda di KRL, Ini Kata PT KCI

Megapolitan
Banjir Masuk ke Dalam Gedung RSCM, Sejumlah Alat Medis Terendam

Banjir Masuk ke Dalam Gedung RSCM, Sejumlah Alat Medis Terendam

Megapolitan
Kenapa Banjir di Kelapa Gading Lama Surut? Ini Penjelasan Pemprov DKI

Kenapa Banjir di Kelapa Gading Lama Surut? Ini Penjelasan Pemprov DKI

Megapolitan
Kelapa Gading Lumpuh karena Banjir, Warga Minta Pintu Air Sunter Segera Dibuka

Kelapa Gading Lumpuh karena Banjir, Warga Minta Pintu Air Sunter Segera Dibuka

Megapolitan
Satu Jenazah di Kampung Melayu Disolatkan di Kantor Lurah karena Masjid Kebanjiran

Satu Jenazah di Kampung Melayu Disolatkan di Kantor Lurah karena Masjid Kebanjiran

Megapolitan
Banjir di Kampung Melayu Datang Tiba-tiba, Tak Ada Peringatan Bencana kepada Warga

Banjir di Kampung Melayu Datang Tiba-tiba, Tak Ada Peringatan Bencana kepada Warga

Megapolitan
[UPDATE] Jakarta Dikepung Banjir, Hindari Lewat 14 Ruas Jalan Ini!

[UPDATE] Jakarta Dikepung Banjir, Hindari Lewat 14 Ruas Jalan Ini!

Megapolitan
Polda Metro Jaya-Kemenpora Promosikan PON XX Papua dan Anti-narkoba Saat CFD

Polda Metro Jaya-Kemenpora Promosikan PON XX Papua dan Anti-narkoba Saat CFD

Megapolitan
Jika Rumah Kebanjiran, Ini yang Perlu Dilakukan Warga Terkait Listrik

Jika Rumah Kebanjiran, Ini yang Perlu Dilakukan Warga Terkait Listrik

Megapolitan
Kampung Pulo Banjir, Anak-anak Main Air, Warga Bersihkan Rumah

Kampung Pulo Banjir, Anak-anak Main Air, Warga Bersihkan Rumah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X