Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Nilai Terlalu Dini jika Tarif MRT Naik, "Habbit" Masyarakat Belum Terbentuk

Kompas.com - 02/05/2019, 14:29 WIB
Jimmy Ramadhan Azhari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga DKI Jakarta berharap agar pemerintah tak buru-buru menaikkan tarif moda raya terpadu (MRT).

Gilang Mahesa (41) misalnya, menilai terlalu cepat jika pemerintah menormalkan tarif MRT sekarang.

Apalagi jika pemerintah punya niat mengalihkan warga untuk menggunakan transportasi publik.

"Kalau dinaikan sekarang, habbit masyarakat kan belum terbentuk," kata Gilang saat ditemui Kompas.com di kereta MRT menuju Lebak Bulus pada Kamis (2/4/2019).

Ia mengatakan, pemerintah belum bisa melihat jumlah perpindahan masyarakat yang menggunakan transportasi umum jika baru sebulan memberlakukan tarif rendah kepada para pengguna MRT.

Baca juga: Diskon Tarif MRT Diperpanjang hingga 12 Mei 2019

Menurut dia, saat ini masih banyak warga yang menggunakan MRT hanya karena moda ini masih baru, atau bukan karena benar-benar butuh akan transportasi umum tersebut.

Jika pemerintah menerapkan tarif normal sekarang, kata Gilang, dikhawatirkan masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi.

"Buat saya perlu ada fase enam bulan yang tersubsidi maksimal dengan ABPD DKI kan gede, supaya transisi dari private transport ke public transport-nya berjalan baik," kata dia.

Dalam enam bulan, menurut dia, barulah pemerintah bisa menghitung pengguna sebenarnya dari MRT. Baru setelah itu, pemerintah bisa pelan-pelan menaikkan harga.

Hal serupa juga disampaikan oleh Hardi (40). Ia mengatakan, masih terlalu cepat bila menaikkan tarif sekarang karena kepercayaan masyarakat akan pelayanan MRT masih belum terbangun.

"Menurut saya terlalu cepat ya baru berapa lama, belum ketemu banyak kendala atau bagaimana, tetapi kalau pelayanan bisa dipertahankan boleh saja," ujar dia.

Namun, meski tarif MRT kembali normal, ia mengaku masih tetap akan menggunakan moda transportasi ini ketimbang kendaraan pribadi mengingat kondisi jalanan Jakarta yang masih macet.

Ia pun berharap pemerintah tetap memberi subsidi lenih ke moda transportasi yang di resmikan Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2019 itu.

"Harapannya sih kalau bisa tetap ada subsidi ya, biar pun enggak diskon 50 persen seperti sekarang," kata dia.

Sementara itu, warga DKI lainnya bernama Satrio (29) mengatakan, tarif normal MRT yang ditetapkan pemerintah sejatinya tidak terlalu mahal.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Megapolitan
Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Megapolitan
Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Megapolitan
Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Megapolitan
Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Megapolitan
PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Megapolitan
Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Megapolitan
Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan 'Open BO'

Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan "Open BO"

Megapolitan
Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Megapolitan
Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com