Grab Tunggu Evaluasi Kemenhub soal Tarif Ojek Online

Kompas.com - 07/05/2019, 16:21 WIB
Sejumlah driver ojek online demo di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3/2018). KOMPAS.com/GARRY ANDREWSejumlah driver ojek online demo di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com- Perusahaan penyedia transportasi ojek online, Grab Indonesia, menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Perhubungan mengenai tarif ojek online yang mulai diterapkan pada Rabu (1/5/2019).

Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreianno mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi bersama dengan Kementerian Perhubungan.

"Pemerintah sendiri bilang dalam seminggu akan dibuatkan evaluasi, per hari ini sebetulnya sudah seminggu, kita masih menunggu undangan dari Kemenhub kapan kita bisa melakukan evaluasi," kata Tri di Kantor BNN, Selasa (7/5/2019).

Baca juga: Masih Diuji Coba, Aturan Tarif Ojek Online Ditargetkan Rampung Sebelum Idul Fitri

Tri menuturkan, secara internal, Grab Indonesia belum mengetahui dampak kenaikan tarif ojek online terhadap jumlah penumpang.

Namun, Tri mengklaim kenaikan tarif disambut baik oleh para pengemudi dan tidak banyak pengguna ojol yang memprotes kenaikan tarif.

"Kalau pengemudi senang karena mendapatkan lendapatan lebih tinggi. Kalau penumpang ada 1-2 yang memberikan catatan dan keluhan tapi masih dalam batas-batas normal," ujar Tri.

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan telah menetapkan perubahan tarif ojek online yang mulai berlaku pada Rabu (1/5/2019) pekan lalu.

Tarif ojek online di Jabodetabek ditetapkan minimal Rp 2.000 per kilometer dengan tarif batas atas sebesar Rp 2.500 per kilometer. Sedangkan, biaya jasa minimalnya dipatok Rp 8.000 sampai dengan Rp 10.000.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bahayakan Kendaraan, Warga Harap Tak Ada Lagi 'Air Terjun' di Tol Becakayu

Bahayakan Kendaraan, Warga Harap Tak Ada Lagi "Air Terjun" di Tol Becakayu

Megapolitan
Pengedar Setor Rp 10 Juta untuk 10.000 Dollar Palsu, Dapat Upah Rp 300.000

Pengedar Setor Rp 10 Juta untuk 10.000 Dollar Palsu, Dapat Upah Rp 300.000

Megapolitan
Dua Bocah Tersengat Tawon, Petugas Damkar Singkirkan Sarang

Dua Bocah Tersengat Tawon, Petugas Damkar Singkirkan Sarang

Megapolitan
Rampok Nasabah Bank Bermodus Gembos Ban, Seorang Residivis Ditangkap

Rampok Nasabah Bank Bermodus Gembos Ban, Seorang Residivis Ditangkap

Megapolitan
PKL Sudah 3 Tahun Minta Direlokasi ke Pasar Senen Blok III

PKL Sudah 3 Tahun Minta Direlokasi ke Pasar Senen Blok III

Megapolitan
PKS Akan Pilih 1 dari 4 Nama Cawagub DKI yang Diajukan Gerindra

PKS Akan Pilih 1 dari 4 Nama Cawagub DKI yang Diajukan Gerindra

Megapolitan
Pamit Nobar Persita Tangerang Vs Sriwijaya FC, Remaja Tewas Dibacok

Pamit Nobar Persita Tangerang Vs Sriwijaya FC, Remaja Tewas Dibacok

Megapolitan
Berbulan-bulan Pelaku Remas Payudara di Bintaro Belum Tertangkap, Ini Kendala Polisi

Berbulan-bulan Pelaku Remas Payudara di Bintaro Belum Tertangkap, Ini Kendala Polisi

Megapolitan
Satpol PP Jaring 14 Terapis Griya Pijat di Serpong, Diduga Melakukan Asusila

Satpol PP Jaring 14 Terapis Griya Pijat di Serpong, Diduga Melakukan Asusila

Megapolitan
Polisi Tangkap 13 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Seorang Pemuda di Bekasi

Polisi Tangkap 13 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Seorang Pemuda di Bekasi

Megapolitan
Polisi Buru Pembuat Dollar AS Palsu yang Dilengkapi Tanda Air seperti Asli

Polisi Buru Pembuat Dollar AS Palsu yang Dilengkapi Tanda Air seperti Asli

Megapolitan
Taufik Tidak Masalah Tak Gajian 6 Bulan jika RAPBD 2020 Tak Selesai Dibahas

Taufik Tidak Masalah Tak Gajian 6 Bulan jika RAPBD 2020 Tak Selesai Dibahas

Megapolitan
Akankah Anies-DPRD DKI Mengulangi Era Ahok Telat Sahkan APBD?

Akankah Anies-DPRD DKI Mengulangi Era Ahok Telat Sahkan APBD?

Megapolitan
Enggan Komentar, Anies Serahkan Kasus Satpol PP yang Bobol ATM ke OJK dan Polisi

Enggan Komentar, Anies Serahkan Kasus Satpol PP yang Bobol ATM ke OJK dan Polisi

Megapolitan
Gara-gara Komentar di Facebook, Dua Karyawan JICT Cekcok Berujung Penganiayaan

Gara-gara Komentar di Facebook, Dua Karyawan JICT Cekcok Berujung Penganiayaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X