Kuasa Hukum Sebut Bachtiar Nasir Tak Akan Penuhi Panggilan Polisi Esok

Kompas.com - 15/05/2019, 21:08 WIB
Ketua GNPF Bachtiar Nasir saat diperiksa di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/2/2017).Ambaranie Nadia K.M Ketua GNPF Bachtiar Nasir saat diperiksa di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Bachtiar Nasir, Aziz Yanuar mengatakan, kliennya tidak dapat memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus makar dengan tersangka Eggi Sudjana.

Sedianya, Bachtiar Nasir dipanggil pada Kamis (16/5/2019) esok.

"(Bachtiar Nasir) enggak hadir. Barusan saya dari Polda Metro Jaya untuk memberikan surat keterangan tidak bisa hadir," kata Aziz saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (15/5/2019).

Baca juga: Pemanggilan Bachtiar Nasir yang Berujung Penjemputan Paksa


Aziz mengatakan, kliennya memiliki kegiatan lain di Arab Saudi.

Pihaknya masih menunggu penjadwalan ulang pemanggilan Bachtiar Nasir dari pihak Polda Metro Jaya.

"Beliau lagi di Arab Saudi ada kegiatan liga muslim dunia," ujarnya. 

Baca juga: Amien Rais, Rizieq Shihab, dan Bachtiar Nasir Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Makar

Eggi resmi ditahan selama 20 hari ke depan sejak Selasa (14/5/2019).

Keputusan penahanan dikeluarkan setelah Eggi menjalani pemeriksaan lebih dari 30 jam sejak Senin (13/5/2019) pukul 16.30.

Adapun, Eggi ditetapkan sebagai tersangka makar terkait seruan people power.

Baca juga: Tak Hadiri Panggilan Ketiga, Bachtiar Nasir Akan Dijemput Paksa

Polisi memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status Eggi dari saksi menjadi tersangka. Hal itu didapatkan setelah pemeriksaan saksi-saksi hingga barang bukti.

Eggi dilaporkan Suryanto, relawan Jokowi-Ma'ruf Center (Pro Jomac). Laporan tersebut terdaftar pada 19 April 2019 dengan tuduhan makar. 

Pasal yang disangkakan adalah Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.




Close Ads X