Disdukcapil Depok: Usai Lebaran, Kebanyakan Pendatang dari Cirebon hingga Kuningan

DEPOK, KOMPAS.com- Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk (Dafduk) Disdukcapil kota Depok, Diarmansyah mengatakan, Jawa Barat sebagai provinsi yang menyumbang pendatang terbanyak ke Depok setelah libur Lebaran berakhir.

“Kebanyakan pendatang yang kami temukan dari Cirebon, Bogor, dan Kuningan, kebanyakan masih dari Jawa Barat,” ucap Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk (Dafduk) Disdukcapil kota Depok, Diarmansyah saat dikonfirmasi, Selasa (11/6/2019).

Namun, ia tidak menyebutkan secara detail berapa pendatang dari Jawa Barat ke Depok. Demikian juga dengan persentasenya.

Baca juga: Menanti Pendatang Ibu Kota Jakarta Usai Lebaran...

Disdukcapil Depok telah melakukan pendataan penduduk setelah liburan Lebaran di Terminal Jatijajar, Tapos, Depok.

Diarmansyah mengatakan, pendataan tersebut memiliki beberapa kendala misalnya, banyaknya penumpang bus yang tidak turun di Terminal Jatijajar.

Kemudian, keterlambatan kedatangan bus sehingga pendataan berlangsung kurang optimal.

“Belum lagi pendatang yang naik mobil pribadi, itu tidak bisa kita prediksi,” ujarnya.

Untuk mengoptimalkan pendataan tersebut, Disdukcapil Depok akan melakukan pendataan penduduk non permanen yang rutin dilakukan pada bulan Juli mendatang.

Baca juga: Wakil Wali Kota Bekasi: Kami Harapkan Pendatang yang Punya Skill

Diarmansyah mengatakan, pendataan itu melibatkan pengurus lingkungan baik RT maupun RW dalam rentan waktu tiga bulan.

Hasil pendataan tersebut nantinya akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui gubernur.

“Kegiatan ini untuk mendata warga yang tidak ber-KTP Depok yang tinggal cukup lama namun tidak berniat untuk tinggal di sini untuk mengetahui tujuannya apa," ucap Diarmansyah.

Diarmansyah mengatakan, pada tahun 2018 lalu jumlah pendatang mencapai 20 ribu orang dari tiga kecamatan yakni Cimanggis, Pancoran Mas, dan Sukmajaya.

"Mereka beralasan rata-rata mengikut keluarga yang tinggal di Depok," jelasnya.

Diarmansyah mengimbau para pendatang untuk melaporkannya ke RT dan RW untuk dibuatkan surat pengantar Kelurahan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2015 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, masyarakat yang datang sebagai tamu dengan waktu 1x24 jam, harus melapor ke RT dan RW untuk dibuatkan surat pengantar ke kelurahan.

“Kami mengimbau untuk pendatang melaporkan ke RT dan RW untuk dibuatkan surat pengantar keterangan tempat tinggal di Kelurahan. Surat ini berlaku selama enam bulan,” tutup Diarmansyah.