Dasar Hukum Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi Dipertanyakan

Kompas.com - 14/06/2019, 10:16 WIB
Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019). KOMPAS.com/Vitorio MantaleanSuasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 bangunan yang telah didirikan di Pulau D, pulau hasil reklamasi di pesisir Jakarta.

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh aparat Pemprov DKI pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Baca juga: DKI Terbitkan IMB untuk 932 Bangunan di Pulau Reklamasi

Langkah penerbitan IMB menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD M Taufik menilai, penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur.

Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan, seharusnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) jadi dulu baru IMB untuk kawasan itu diterbitkan. Perda RZWP3K tersebut menjadi landasan hukum bagi terbitnya IMB.

"Idealnya perda dulu (baru IMB)," kata Taufik di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (13/6/2019) kemarin.

Raperda RZWP3K telah tertunda pembahasannya selama bertahun-tahun. Terakhir, raperda itu ditarik oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies hendak merumuskan ulang raperda tersebut sebelum dilempar lagi ke DPRD.

Taufik mengaku belum tahu persis soal penerbitan IMB itu. Jika benar, menurut dia, hal itu merupakan pelanggaran.

"Setahu saya mekanisme IMB itu kan harus sesuai ketentuan yang ada, kemudian bila dia melanggar, ada denda," kata Taufik.

Penyegelan bangunan di Pulau D oleh Dinas Penataan Kota DKI Jakarta. Adapun pengembang Pulau D adalah PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Group. Dokumentasi Bidang Penertiban Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Penyegelan bangunan di Pulau D oleh Dinas Penataan Kota DKI Jakarta. Adapun pengembang Pulau D adalah PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Group.

Tak konsisten

Sementara Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, Anies tak konsisten terkait kebijakannya soal pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

"Ini kan soal sikap Anies yang plintat-plintut. Sejak awal beliau katakan menolak reklamasi. Tiba-tiba, diam-diam melegalkan reklamasi. Ini kan nggak baik juga untuk publik. Jadi reklamasi ini hanya sekadar menarik opini," kata Gembong.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemacetan di Depan Stasiun Poris Kota Tangerang Bikin Pengendara Emosi

Kemacetan di Depan Stasiun Poris Kota Tangerang Bikin Pengendara Emosi

Megapolitan
Terjebak Macet Saat Kabur, Jambret di Depok Ditangkap Polisi

Terjebak Macet Saat Kabur, Jambret di Depok Ditangkap Polisi

Megapolitan
Diimingi Peran Figuran, Seorang Remaja Jadi Korban Pencabulan Agensi Gadungan

Diimingi Peran Figuran, Seorang Remaja Jadi Korban Pencabulan Agensi Gadungan

Megapolitan
Petugas Sudinhub Jaksel Tolong Ibu Hamil Muda dengan Mobil Derek

Petugas Sudinhub Jaksel Tolong Ibu Hamil Muda dengan Mobil Derek

Megapolitan
Ladang Ganja 5 Hektar di Mandailing Natal Ditemukan, Polisi Sempat Jatuh ke Jurang

Ladang Ganja 5 Hektar di Mandailing Natal Ditemukan, Polisi Sempat Jatuh ke Jurang

Megapolitan
Pengelola Belum Tahu Nasib Taman Rusa dalam Revitalisasi Monas

Pengelola Belum Tahu Nasib Taman Rusa dalam Revitalisasi Monas

Megapolitan
Pemkot Tangsel Berkeberatan dengan Wacana Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg

Pemkot Tangsel Berkeberatan dengan Wacana Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg

Megapolitan
Wakil Wali Kota Tangsel Harap Gaji Pegawai Honorer yang Jadi PPPK Ditanggung APBN

Wakil Wali Kota Tangsel Harap Gaji Pegawai Honorer yang Jadi PPPK Ditanggung APBN

Megapolitan
Simpan Sabu di Setang Motor, Pria Ini Diciduk Tim Rajawali di Jatinegara

Simpan Sabu di Setang Motor, Pria Ini Diciduk Tim Rajawali di Jatinegara

Megapolitan
Dirampok di Tengah Tol Tangerang-Merak, Sopir Truk Mengejar hingga Tabrak Mobil Pelaku

Dirampok di Tengah Tol Tangerang-Merak, Sopir Truk Mengejar hingga Tabrak Mobil Pelaku

Megapolitan
Santri yang Hanyut di Bogor Akhirnya Ditemukan di Sungai Cisadane Kota Tangerang

Santri yang Hanyut di Bogor Akhirnya Ditemukan di Sungai Cisadane Kota Tangerang

Megapolitan
Pilwalkot Depok, Bisakah PKS Maju Sendiri Tanpa Gerindra Cs?

Pilwalkot Depok, Bisakah PKS Maju Sendiri Tanpa Gerindra Cs?

Megapolitan
Mengupas Cerita di Balik Tradisi Membeli Ikan Bandeng Jelang Imlek

Mengupas Cerita di Balik Tradisi Membeli Ikan Bandeng Jelang Imlek

Megapolitan
 Suara Solidaritas Sosial dari Bintaro Design District

Suara Solidaritas Sosial dari Bintaro Design District

Megapolitan
Untuk Perbaikan Gizi, Petugas Damkar Tangsel Dapat Uang Lauk Pauk

Untuk Perbaikan Gizi, Petugas Damkar Tangsel Dapat Uang Lauk Pauk

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X