Dasar Hukum Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi Dipertanyakan

Kompas.com - 14/06/2019, 10:16 WIB
Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019). KOMPAS.com/Vitorio MantaleanSuasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 bangunan yang telah didirikan di Pulau D, pulau hasil reklamasi di pesisir Jakarta.

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh aparat Pemprov DKI pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Baca juga: DKI Terbitkan IMB untuk 932 Bangunan di Pulau Reklamasi

Langkah penerbitan IMB menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD M Taufik menilai, penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur.

Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan, seharusnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) jadi dulu baru IMB untuk kawasan itu diterbitkan. Perda RZWP3K tersebut menjadi landasan hukum bagi terbitnya IMB.

"Idealnya perda dulu (baru IMB)," kata Taufik di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (13/6/2019) kemarin.

Raperda RZWP3K telah tertunda pembahasannya selama bertahun-tahun. Terakhir, raperda itu ditarik oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies hendak merumuskan ulang raperda tersebut sebelum dilempar lagi ke DPRD.

Taufik mengaku belum tahu persis soal penerbitan IMB itu. Jika benar, menurut dia, hal itu merupakan pelanggaran.

"Setahu saya mekanisme IMB itu kan harus sesuai ketentuan yang ada, kemudian bila dia melanggar, ada denda," kata Taufik.

Penyegelan bangunan di Pulau D oleh Dinas Penataan Kota DKI Jakarta. Adapun pengembang Pulau D adalah PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Group. Dokumentasi Bidang Penertiban Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Penyegelan bangunan di Pulau D oleh Dinas Penataan Kota DKI Jakarta. Adapun pengembang Pulau D adalah PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Group.

Tak konsisten

Sementara Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, Anies tak konsisten terkait kebijakannya soal pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

"Ini kan soal sikap Anies yang plintat-plintut. Sejak awal beliau katakan menolak reklamasi. Tiba-tiba, diam-diam melegalkan reklamasi. Ini kan nggak baik juga untuk publik. Jadi reklamasi ini hanya sekadar menarik opini," kata Gembong.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Megapolitan
Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Megapolitan
Pilot Wings Air Diduga Bunuh Diri, Ini Tanggapan Lion Air Group

Pilot Wings Air Diduga Bunuh Diri, Ini Tanggapan Lion Air Group

Megapolitan
Pemprov DKI Kesulitan Kuras Saluran Air di Sunter Sebelum Penggusuran

Pemprov DKI Kesulitan Kuras Saluran Air di Sunter Sebelum Penggusuran

Megapolitan
Soal Ormas Kelola Parkir, DPRD Kota Bekasi akan Panggil Pengusaha Minimarket

Soal Ormas Kelola Parkir, DPRD Kota Bekasi akan Panggil Pengusaha Minimarket

Megapolitan
Diduga Bunuh Diri, Pilot Wings Air Ditemukan Tewas di Kamar Indekos

Diduga Bunuh Diri, Pilot Wings Air Ditemukan Tewas di Kamar Indekos

Megapolitan
10 Tahun Dagang di Sunter, Pedagang Minta Dibina Pemprov DKI

10 Tahun Dagang di Sunter, Pedagang Minta Dibina Pemprov DKI

Megapolitan
9 Bulan Ormas Kelola Parkir Minimarket, Hanya Rp 1,2 Miliar Masuk Kas Daerah

9 Bulan Ormas Kelola Parkir Minimarket, Hanya Rp 1,2 Miliar Masuk Kas Daerah

Megapolitan
Dalam Sidang, Hakim Konfirmasi Kabar Nunung Jual 4 Rumah

Dalam Sidang, Hakim Konfirmasi Kabar Nunung Jual 4 Rumah

Megapolitan
Komisi III DPRD Bekasi Nilai Salah Langkah Bapenda Tunjuk Anggota Ormas Kelola Parkir Minimarket

Komisi III DPRD Bekasi Nilai Salah Langkah Bapenda Tunjuk Anggota Ormas Kelola Parkir Minimarket

Megapolitan
Menanggung Hidup Keluarga Besar, Nunung Minta Hakim Ringankan Vonis

Menanggung Hidup Keluarga Besar, Nunung Minta Hakim Ringankan Vonis

Megapolitan
Setu Sawangan di Depok 'Menguning' Setahun Sekali, Ini Sebabnya...

Setu Sawangan di Depok "Menguning" Setahun Sekali, Ini Sebabnya...

Megapolitan
PAD Bekasi Minus Rp 1 Triliun, Pemkot akan Optimalkan Reklame dan PBB

PAD Bekasi Minus Rp 1 Triliun, Pemkot akan Optimalkan Reklame dan PBB

Megapolitan
Polisi Tembak Kaki 3 Pembobol Showroom Motor di Pamulang, Seorang Kena Bokong

Polisi Tembak Kaki 3 Pembobol Showroom Motor di Pamulang, Seorang Kena Bokong

Megapolitan
Antisipasi Kampanye Hitam Pilkades, Polresta Tangerang Turunkan Personel Khusus

Antisipasi Kampanye Hitam Pilkades, Polresta Tangerang Turunkan Personel Khusus

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X