6 Reklame Ilegal di Bekasi Diturunkan Petugas

Kompas.com - 03/07/2019, 23:27 WIB
Reklame ilegal di Jalan Ahmad Yani, Bekasi, ditutup kain putih pasca inspeksi oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi,  Kamis (4/7/2019). Vitorio MantaleanReklame ilegal di Jalan Ahmad Yani, Bekasi, ditutup kain putih pasca inspeksi oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Kamis (4/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Enam konten reklame di Kota Bekasi, Jawa Barat yang berada di tiga ruas jalan, yakni Jalan Sultan Agung, Jalan Sudirman, dan Jalan Ahmad Yani diturunkan petugas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi, Rabu (3/7/2019).

Kepala Dinas BMSDA Kota Bekasi, Arief Maulana mengatakan, satu reklame di Jalan Sudirman diturunkan karena ada ketidaksesuaian antara konten penayangan dengan izin yang dimiliki petugas.

Sedangkan lima reklame lainnya tidak mengantongi izin.

Keberadaan reklame ilegal itu terungkap setelah petugas melakukan penyisiran selama beberapa jam.


Petugas mencocokan data yang dimiliki dengan fakta di lapangan dimulai dari perbatasan DKI Jakarta menuju tengah kota hingga perbatasan Kabupaten Bekasi.

"Penyisiran kita lakukan bertahap, titik awal kita lakukan di perbatasan dengan DKI Jakarta dulu, setelah itu merambat ke wilayah lain," kata Arief seperti dikutip Antara.

Tidak hanya menurunkan konten reklame saja, petugas juga akan membongkar konstruksi reklame karena tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi terkait.

"Ukurannya sangat bervariatif, mulai dari ukuran paling kecil sampai yang berukuran besar seperti 5 meter x 10 meter. Bahkan ada juga reklame jenis billboard yang menjadi incaran penurunan layar," ucapnya.

Arief menjelaskan, pengawasan ini dilakukan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor reklame. Dia mengakui, selama ini pendapatan reklame memang tidak memenuhi target.

Hingga pertengahan tahun, raihan pajak reklame baru mencapai 20 persen atau setara Rp 18,2 miliar dari target yang dipatok sebesar Rp 91,4 miliar.

Sementara realisasi pajak reklame tahun 2018 lalu mencapai Rp 38,1 miliar dari target Rp 90 miliar.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bekasi Hujan Siang Ini

BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bekasi Hujan Siang Ini

Megapolitan
Viral Toko Kue di Depok Tolak Tulis Ucapan 'Happy Birthday', Ini Kata Pegawainya

Viral Toko Kue di Depok Tolak Tulis Ucapan 'Happy Birthday', Ini Kata Pegawainya

Megapolitan
Hadapi Pasien ODGJ, Direktur RSJ Grogol: Sekalipun Dipukul, Kita Tidak Bisa Memukul Balik

Hadapi Pasien ODGJ, Direktur RSJ Grogol: Sekalipun Dipukul, Kita Tidak Bisa Memukul Balik

Megapolitan
Tutup Perayaan 25 Tahun Sister City Jakarta-Berlin, Pemprov Gelar Konser Orkestra Mini

Tutup Perayaan 25 Tahun Sister City Jakarta-Berlin, Pemprov Gelar Konser Orkestra Mini

Megapolitan
Dua Bus Transjakarta Terlibat Kecelakaan di Halte Wali Kota Jakarta Timur

Dua Bus Transjakarta Terlibat Kecelakaan di Halte Wali Kota Jakarta Timur

Megapolitan
Direktur RSJ Soeharto Heerdjan Pastikan Pasiennya Kabur Bukan karena Tunggak Tagihan

Direktur RSJ Soeharto Heerdjan Pastikan Pasiennya Kabur Bukan karena Tunggak Tagihan

Megapolitan
Ingin Lulus dan Dapat SIM? Ini Bocoran Uji Praktik dengan Sistem E-Drives

Ingin Lulus dan Dapat SIM? Ini Bocoran Uji Praktik dengan Sistem E-Drives

Megapolitan
Gempa di Kabupaten Bekasi, BPBD Pastikan Tak Ada Korban Jiwa Maupun Bangunan Rusak

Gempa di Kabupaten Bekasi, BPBD Pastikan Tak Ada Korban Jiwa Maupun Bangunan Rusak

Megapolitan
Apartemen di Jakarta Pusat Banyak Menunggak PBB

Apartemen di Jakarta Pusat Banyak Menunggak PBB

Megapolitan
Fraksi PSI Sebut Anggaran Dishub Rp 68 M untuk Pembangunan LRT Berpotensi Langgar Aturan

Fraksi PSI Sebut Anggaran Dishub Rp 68 M untuk Pembangunan LRT Berpotensi Langgar Aturan

Megapolitan
Disdik DKI Akan Kembali Ajukan Anggaran Pembangunan Sekolah Berasrama SMK 74 pada 2021

Disdik DKI Akan Kembali Ajukan Anggaran Pembangunan Sekolah Berasrama SMK 74 pada 2021

Megapolitan
Pasien yang Kabur dari RSJ Soeharto Heerdjan Diduga Mengalami Halusinasi

Pasien yang Kabur dari RSJ Soeharto Heerdjan Diduga Mengalami Halusinasi

Megapolitan
Bina Marga Akui Dapat Surat Penolakan Terkait Pembangunan Trotoar Kemang

Bina Marga Akui Dapat Surat Penolakan Terkait Pembangunan Trotoar Kemang

Megapolitan
Polisi Sebut yang Ditangkap di Kawasan Sarinah Bukan Mahasiswa, tetapi Perusuh

Polisi Sebut yang Ditangkap di Kawasan Sarinah Bukan Mahasiswa, tetapi Perusuh

Megapolitan
2 Oknum TNI Ditangkap atas Kasus Penyalahgunaan Narkoba

2 Oknum TNI Ditangkap atas Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X