Tolak RTH Dijadikan Sekolah, Warga Pluit Putri Mengadu ke DPRD DKI

Kompas.com - 08/07/2019, 19:59 WIB
Warga komplek Pluit Putri mengadu ke Komisi C DPRD tolak RTH dijadikan sekolah, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (8/7/2019) RYANA ARYADITA UMASUGIWarga komplek Pluit Putri mengadu ke Komisi C DPRD tolak RTH dijadikan sekolah, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (8/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Kompleks Perumahan Pluit Putri, Penjaringan, Jakarta Utara mengeluhkan kawasan rumah mereka yang hendak dibangun sekolah oleh PT Jakarta Utilitas Propertindo yang merupakan anak perusahaan PT Jakarta Propertindo.

Padahal menurut warga, kawasan tersebut merupakan kawasan milik mereka yang hendak dijadikan ruang terbuka hijau (RTH).

Mereka lalu mengadukan hal ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Komisi C.

"Jadi persoalan warga ini adalah mereka membeli perumahan tersebut sejak 1970-an mereka dijanjikan developer pada saat itu PT Jawa Barat Indah dengan fasilitas termasuk ruang terbuka hijau yang luasnya 3.999 meter persegi," ujar kuasa hukum warga Kompleks Pluit Putri, Hengky Hendratno, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (8/7/2019).

Baca juga: RTH Jakarta Tak Cukup Kendalikan Polusi, Sumber Pencemar Harus Ditekan

Ia menyebut sejak 1970 atau sejak warga menempati perumahan tersebut tidak ada klaim dari pihak mana pun mengenai status lahan RTH itu.

Namun pada 2010, Jakpro mengaku sebagai pengelola aset. Jakpro yang bekerja sama dengan salah satu sekolah swasta hendak membangun sekolah di lahan RTH tersebut.

Tetapi ditolak oleh warga karena lahan itu untuk RTH. Artinya, tidak bisa dibangun fasilitas lain selain taman dan fasilitas olahraga.

"Tiba-tiba kok di awal 2019 kemarin ada BTB (Bina Tunas Bangsa) school yang mengajak warga untuk melakukan sosialisasi. Di situ warga kaget ternyata bersosialisasi ingin bangun sekolah 4 lantai di sana. Sekali lagi warga untuk kesekian kalinya menolak keras rencana pembangunan tersebut," jelasnya.

Baca juga: Anies: Swasta Sediakan RTH, Dapat Diskon PBB 50 Persen

Kemudian pada Januari 2019 lalu, juga telah terbit izin mendirikan bangunan (IMB) untuk membangun sekolah ini. Warga baru mengetahuinya pada 22 Mei 2019.

Warga pun mengajukan protes dan keberatan pada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) karena Jakpro mengomersilkan lahan tersebut.

"Saya kira memang dasar mereka adalah Perda no 1 Tahun 2014 (tentang rencana detail tata ruang DKI Jakarta) bahwa zonanya di sana tetapi kan warga selama ini mengetahui bahwa itu peruntukannya RTH. Perubahan zona ini juga jadi permasalahan di mana hak sosial warga itu diabaikan oleh perda ini," tambah Hengky.

Baca juga: DPRD DKI Minta Transportasi Umum Diperbanyak Untuk Kurangi Polusi Udara

"Dan kami menginginkan supaya pihak Jakpro melalui PT Utilitas Propertindo dan BTB itu untuk membatalkan rencana pembangunan sekolah tersebut karena mendapat penolakan dari warga," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta Utilitas Propertindo Ario Pramadhi menyebut bahwa lahan tersebut adalah aset milik PT Jakpro yang dikelola oleh mereka.

"Iya jadi kita hanya mengelolanya saja. Iya dong clusternya. Saya tidak bisa berikan detail itu karena itu asetnya dipegang Jakpro jadi jangan sampai saya menyampaikan sesuatu. Saya cuma fokus di 3.999 meter persegi ini saja," tutup Ario.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta UMK Bekasi 2020 Rp 4,9 Juta, Serikat Buruh Klaim Sudah Lakukan Survei

Minta UMK Bekasi 2020 Rp 4,9 Juta, Serikat Buruh Klaim Sudah Lakukan Survei

Megapolitan
Buruh Kota Bekasi Ingin UMK Sebesar Rp 4,9 Juta

Buruh Kota Bekasi Ingin UMK Sebesar Rp 4,9 Juta

Megapolitan
Polisi Kaji Ruas Jalan yang Dapat Dilintasi Skuter Listrik GrabWheels

Polisi Kaji Ruas Jalan yang Dapat Dilintasi Skuter Listrik GrabWheels

Megapolitan
Pulang Kampung demi Pilih Kepala Desa, Warsidin Kembali ke Jakarta Tinggal Nama

Pulang Kampung demi Pilih Kepala Desa, Warsidin Kembali ke Jakarta Tinggal Nama

Megapolitan
Ratusan Buruh Kawal Rapat Pembahasan UMK Bekasi 2020

Ratusan Buruh Kawal Rapat Pembahasan UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Penabrak Pengguna GrabWheels Tidak Ditahan Bukan karena Anak Orang Penting

Penabrak Pengguna GrabWheels Tidak Ditahan Bukan karena Anak Orang Penting

Megapolitan
BPTJ: Penggunaan Transportasi Umum Baru 30 Persen di Jabodetabek

BPTJ: Penggunaan Transportasi Umum Baru 30 Persen di Jabodetabek

Megapolitan
Awal Mula Toko Minyak Wangi Menjamur di Kawasan Condet

Awal Mula Toko Minyak Wangi Menjamur di Kawasan Condet

Megapolitan
Pihak SDIT Izzati Bantah Terduga Teroris yang Ditangkap di Depok adalah Guru

Pihak SDIT Izzati Bantah Terduga Teroris yang Ditangkap di Depok adalah Guru

Megapolitan
Pemprov DKI Tak Akan Larang GrabWheels Beroperasi

Pemprov DKI Tak Akan Larang GrabWheels Beroperasi

Megapolitan
YLKI Minta Pemprov DKI Buat Regulasi soal Skuter Listrik, dari Perizinan hingga Asuransi

YLKI Minta Pemprov DKI Buat Regulasi soal Skuter Listrik, dari Perizinan hingga Asuransi

Megapolitan
Kuli Bangunan Asal Cilandak Jadi Korban Kecelakaan Bus di Tol Cipali

Kuli Bangunan Asal Cilandak Jadi Korban Kecelakaan Bus di Tol Cipali

Megapolitan
Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Sempat Diancam Pria Misterius

Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Sempat Diancam Pria Misterius

Megapolitan
Pemkot Tangerang Jelaskan Duduk Perkara Pengosongan Ruko di Cimone

Pemkot Tangerang Jelaskan Duduk Perkara Pengosongan Ruko di Cimone

Megapolitan
Kapal Sampah Bekasi Pabrikan Jerman Bisa Angkut 300 Kilogram Sampah Sekali Jalan

Kapal Sampah Bekasi Pabrikan Jerman Bisa Angkut 300 Kilogram Sampah Sekali Jalan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X