Kompas.com - 11/07/2019, 19:57 WIB
Ratna Sarumpaet didampingi Atiqah Hasiholan dan kuasa hukumnya usai divonis dua tahun penjara atas kasus penyebaran berita bohong atau hoaks di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ampera, Cilandak, Kamis (11/7/2019). KOMPAS.com/ANDIKA ADITIARatna Sarumpaet didampingi Atiqah Hasiholan dan kuasa hukumnya usai divonis dua tahun penjara atas kasus penyebaran berita bohong atau hoaks di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ampera, Cilandak, Kamis (11/7/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Lembaga Advokasi Hukum DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufiqurrahman mengatakan, terdakwa kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet layak dijatuhi hukuman dua tahun penjara.

Gerindra DKI merupakan salah satu pihak yang melaporkan Ratna karena kebohongannya ke Polda Metro Jaya.

"Kalau dari sisi kemanusiaan sih kita melihat, ya, cukup worth it (setimpal) dengan umur Bu Ratna yang sudah sepuh," ujar Taufiq saat dihubungi, Kamis (11/7/2019).

Hukuman dua tahun penjara, lanjut Taufiq, cukup menimbulkan efek jera untuk Ratna. Taufik berharap Ratna tidak mengulangi hal serupa.

Baca juga: Ratna Sarumpaet Pertimbangankan Banding Usai Divonis 2 Tahun Penjara

"Dari tuntutan enam tahun, lalu vonisnya dua tahun, saya pikir cukup sebagai efek jera," katanya.

Taufiq pun berharap tidak ada lagi Ratna Sarumpaet lainnya yang melakukan kebohongan yang sama.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Ratna Sarumpaet dengan hukuman dua tahun penjara atas kasus penyebaran berita bohong yang menjeratnya.

Baca juga: Hakim: Permintaan Maaf Ratna Sarumpaet Tidak Menghapus Tanggung Jawab Atas Tindak Pidananya

Ratna terbukti bersalah, sesuai Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 karena kebohongan yang dia buat menimbulkan keonaran.

"Mengadili menyatakan terdakwa Ratna Sarumpaet telah terbukti secara sah bersalah menyebar pemberitaan bohong. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun," kata Majelis Hakim Joni.

Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni enam tahun penjara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disdamkar: 146 kebakaran terjadi di Kabupaten Bekasi sepanjang 2021

Disdamkar: 146 kebakaran terjadi di Kabupaten Bekasi sepanjang 2021

Megapolitan
Polisi Kejar Pemasok Sabu yang Diedarkan di Kawasan Kepulauan Seribu

Polisi Kejar Pemasok Sabu yang Diedarkan di Kawasan Kepulauan Seribu

Megapolitan
Advokat yang Memaki Ibu Korban Kekerasan Seksual di Depok Dinilai Langgar Kode Etik

Advokat yang Memaki Ibu Korban Kekerasan Seksual di Depok Dinilai Langgar Kode Etik

Megapolitan
Kronologi Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Pemkot Jaksel Sebut PNS Tak Terlibat

Kronologi Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Pemkot Jaksel Sebut PNS Tak Terlibat

Megapolitan
Pihak Keluarga Belum Terima Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Kakek Tewas Dikeroyok di Cakung

Pihak Keluarga Belum Terima Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Kakek Tewas Dikeroyok di Cakung

Megapolitan
Gudang di Tambora Kebakaran, Petugas Damkar Masih Berjibaku Padamkan Api

Gudang di Tambora Kebakaran, Petugas Damkar Masih Berjibaku Padamkan Api

Megapolitan
Sidang Kebakaran Lapas Tangerang, Kuasa Hukum Terdakwa Belum Tentu Hadirkan Saksi Meringankan

Sidang Kebakaran Lapas Tangerang, Kuasa Hukum Terdakwa Belum Tentu Hadirkan Saksi Meringankan

Megapolitan
Kans Kemenangan Anies Baswedan Dinilai Lebih Tinggi di Pilkada DKI Dibandingkan Pilpres

Kans Kemenangan Anies Baswedan Dinilai Lebih Tinggi di Pilkada DKI Dibandingkan Pilpres

Megapolitan
4 Terdakwa Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Tak Ajukan Eksepsi, Ini Alasannya

4 Terdakwa Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Tak Ajukan Eksepsi, Ini Alasannya

Megapolitan
Tak Kunjung Dibuatkan JPO, Warga Cilenggang Protes Bentangkan Spanduk

Tak Kunjung Dibuatkan JPO, Warga Cilenggang Protes Bentangkan Spanduk

Megapolitan
Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Kejari Jakbar Tetapkan 2 Tersangka Baru

Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Kejari Jakbar Tetapkan 2 Tersangka Baru

Megapolitan
Jika Tender Pembangunan Sirkuit Formula E Gagal Lagi, Kontraktor Akan Ditunjuk Langsung

Jika Tender Pembangunan Sirkuit Formula E Gagal Lagi, Kontraktor Akan Ditunjuk Langsung

Megapolitan
Anies Baswedan Dinilai Bisa Lebih Terang-terangan Mau Maju Pilpres 2024

Anies Baswedan Dinilai Bisa Lebih Terang-terangan Mau Maju Pilpres 2024

Megapolitan
Menantu Rizieq Shihab Bebas dari Penjara, Kuasa Hukum Ungkap Kondisinya

Menantu Rizieq Shihab Bebas dari Penjara, Kuasa Hukum Ungkap Kondisinya

Megapolitan
Kakek 89 Tahun Disebut Dapat Ancaman Pembunuhan Sebelum Dikeroyok, Ini Tanggapan Polisi

Kakek 89 Tahun Disebut Dapat Ancaman Pembunuhan Sebelum Dikeroyok, Ini Tanggapan Polisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.