Warga Minta Ganti Rugi karena Revitalisasi Kemang, Pengamat: Jangan Apa-apa Duit

Kompas.com - 17/07/2019, 08:36 WIB
Kondisi jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Beberapa titik trotoar sedang dilakukan pelebaran, Jumat (11/7/2019) KOMPAS.com - Walda MarisonKondisi jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Beberapa titik trotoar sedang dilakukan pelebaran, Jumat (11/7/2019)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga dan para pemilik usaha di kawasan Kemang, Jakarta Selatan menuntut ganti rugi kepada pemerintah setelah Pemprov DKI merevitalisasi kawasan tersebut dengan pelebaran trotoar untuk pedestrian.

Pengamat tata kota Yayat Supriatna menilai, warga hanya terfokus pada ganti rugi tapi tidak melihat dampak baik dari revitalisasi itu.

"Jangan apa-apa dihitung dengan duit saja. Itu (revitalisasi) kan untuk kebaikan warga. Itu nilai tambah dari kontribusi yang diberikan oleh masyarakat," ujar dia saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Kemang Dianjurkan Jadi Tempat Wisata Malam bila Selesai Direvitalisasi

Menurut Yayat, akan ada banyak keuntungan yang didapatkan para pengusaha atau warga dari dampak revitalisasi Kemang. Salah satunya nilai tanah dan usaha akan naik.

Sebab, lanjut Yayat, daerah Kemang akan semakin banyak dikunjungi masyarakat apabila Kemang berhasil jadi wilayah yang ramah pejalan kaki.

"Warga harus menyadari bahwa dengan dipakainya pedestrian yang makin lebar itu menaikan nilai kawasan. Ada land value capture. Apa itu artinya? Artinya para pemilik bangunan, pemilik tanah itu mendapat nilai tambah karena kunjungan akan bertambah banyak," kata dia.

Baca juga: Hal yang Perlu Diperhatikan jika Kemang Mau Jadi Kawasan Ramah Pejalan Kaki

"Jadi kemang itu jadi destinasi wisata. Jadi bukan sekadar kemang buat melebarkan pedestrian saja. Jadi buatlah nilai tambah dari pembangunan pedestrian itu," tambah dia.

Sebelumnya, Audiensi yang digelar Pemprov DKI Jakarta melalui Pemerintah Kota Jakarta Selatan bersama ratusan warga Kemang, dipenuhi protes warga terkait tidak adanya ganti rugi lahan yang terkena dampak revitalisasi trotoar.

Baca juga: Tak Jelas Ganti Rugi, Warga Protes Revitalisasi Kemang

Warga menyebut, Pemprov DKI tidak punya landasan hukum hingga membuat kebijakan secara sepihak dan mengabaikan Undang Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dalam aturan itu salah satunya mengatur soal ganti rugi tanah warga yang terkena dampak pembangunan.

"Saya nggak bisa bayangkan, tanah warga dipakai pemerintah tapi tidak ada ganti rugi. Kami mengingatkan, jangan nafikan keberadaan Undang-undang tersebut. Pemprov seolah-olah tidak menganggap ada undang-undang itu," ujar warga bernama Heru Suherman di Ruang Pola Kantor Walikota Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2019) sore, seperti dikutip Warta Kota.

"Mengenai berapa berasan ganti ruginya, undang-undang telah mengatur karena banyak sekali pasal-pasal yang relevan," lanjutnya.

Heru menegaskan, sejatinya warga Kemang tidak menolakrevitalisasi kawasan Kemang karena diakui akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, ia meminta Pemprov tidak arogan dalam menerapkan kebijakan tanpa mendengar aspirasi dari warga.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Pencuri Ponsel di Ciputat Ditangkap, Berpura-pura Minta Sumbangan

Dua Pencuri Ponsel di Ciputat Ditangkap, Berpura-pura Minta Sumbangan

Megapolitan
Harga Daging Ayam Naik Jelang Natal Akibat Ketergantungan Pakan Impor

Harga Daging Ayam Naik Jelang Natal Akibat Ketergantungan Pakan Impor

Megapolitan
Nenek dan Cucu di Bogor Jadi Korban Tabrakan Harley Davidson

Nenek dan Cucu di Bogor Jadi Korban Tabrakan Harley Davidson

Megapolitan
Audiensi dengan DPRD Kota Bekasi, Pendemo Minta Solusi Polemik KS-NIK

Audiensi dengan DPRD Kota Bekasi, Pendemo Minta Solusi Polemik KS-NIK

Megapolitan
Berenang Tanpa Pelampung, Seorang Kakek Tewas Tenggelam di Pantai Ancol

Berenang Tanpa Pelampung, Seorang Kakek Tewas Tenggelam di Pantai Ancol

Megapolitan
PPSU Disuruh Berendam di Saluran Air, Ketua DPRD DKI Minta Lurah Jelambar Dicopot

PPSU Disuruh Berendam di Saluran Air, Ketua DPRD DKI Minta Lurah Jelambar Dicopot

Megapolitan
Warga yang Rumahnya Ambruk di Matraman Mengadu ke Anggota DPRD DKI

Warga yang Rumahnya Ambruk di Matraman Mengadu ke Anggota DPRD DKI

Megapolitan
Puluhan Perempuan Demo DPRD Kota Bekasi, Minta Program Kartu Sehat Dilanjutkan

Puluhan Perempuan Demo DPRD Kota Bekasi, Minta Program Kartu Sehat Dilanjutkan

Megapolitan
Satpol PP Masih Berjaga di Kawasan Senen, Cegah PKL Jualan di Bahu Jalan Lagi

Satpol PP Masih Berjaga di Kawasan Senen, Cegah PKL Jualan di Bahu Jalan Lagi

Megapolitan
Selidiki Kasus Bayi Dibuang di Kolong Flyover Ciputat, Polisi Periksa CCTV

Selidiki Kasus Bayi Dibuang di Kolong Flyover Ciputat, Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Dirawat Setelah Digigit Ular, Pedagang di Pasar Kemirimuka Akhirnya Diizinkan Pulang

Dirawat Setelah Digigit Ular, Pedagang di Pasar Kemirimuka Akhirnya Diizinkan Pulang

Megapolitan
Mahasiswa Jayabaya Meninggal Saat Pendidikan Bela Negara

Mahasiswa Jayabaya Meninggal Saat Pendidikan Bela Negara

Megapolitan
Lurah Jelambar Disebut Masih Ikut Rapat Usai PPSU Berendam di Got

Lurah Jelambar Disebut Masih Ikut Rapat Usai PPSU Berendam di Got

Megapolitan
Kebakaran di Pabrik Tahu Bekasi, Seluruh Bangunan Ludes Dilalap Api

Kebakaran di Pabrik Tahu Bekasi, Seluruh Bangunan Ludes Dilalap Api

Megapolitan
Pemkot Minta PD Pasar Jaya Percepat Penataan Pasar Baru Metro Atom untuk PKL Senen

Pemkot Minta PD Pasar Jaya Percepat Penataan Pasar Baru Metro Atom untuk PKL Senen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X