Pemkot Bekasi Bantah PPDB Tahap Dua Tabrak Aturan

Kompas.com - 17/07/2019, 11:10 WIB
Aksi unjuk rasa sejumlah guru dan kepala sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi di depan Kantor Walikota Bekasi, Selasa (16/7/2019). KOMPAS.com/VITORIO MANTALEANAksi unjuk rasa sejumlah guru dan kepala sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi di depan Kantor Walikota Bekasi, Selasa (16/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah menyebut, pelaksanaan penerimaan peserta didik (PPDB) dengan sistem dua tahap telah sesuai regulasi.

Hal ini disampaikan Inayatullah untuk membantah tudingan Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly yang menyebut PPDB dua tahap melanggar aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kalau kita gini, dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2019 memang kita melakukan 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2, sudah. berarti selesai kan. Tahap 1 online, tahap 2 kalau ada bangku kosong," ujar Inayatullah saat dikonfirmasi Selasa (16/7/2019) sore.

"Kalau tahap 1 penuh semua, ya tahap 2 tidak usah," imbuhnya.

Baca juga: Pengelola Sekolah Swasta Anggap PPDB Tahap Dua di Bekasi Tak Sesuai Aturan

Pria yang akrab dipanggil Inay tersebut menjelaskan, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berhak membuat peraturan teknis soal penyelenggaraan PPDB di Bekasi.

Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2019 tersebut dianggap mampu menerjemahkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 51 Tahun 2018 yang mengatur soal PPDB, agar bisa sesuai dengan situasi di Kota Bekasi.

"Itu kan kebijakan wali kota untuk bagaimana dia bisa mengatur. Makanya dibuat undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada permen (peraturan menteri), ada peraturan daerah, ada peraturan wali kota. Nah, perwal ini yang mengatur kita untuk bagaimana regulasi ini (Permendikbud) bisa dilaksanakan (di Bekasi)," jelas Inay.

Baca juga: Kisah dari SMP Swasta di Bekasi yang Hanya Kedatangan 2 Siswa Baru...

Di samping itu, Inay menyebut bahwa sistem PPDB dua tahap telah disosialisasikan sejak lama dan para pengelola sekolah swasta juga telah diberitahu soal kebijakan ini.

"Dalam penyusunan perwal itu sudah didiskusikan, termasuk dengan sekolah swasta segala macam," kata Inayatullah.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi memang mengadakan PPDB tahap dua pada 8-9 Juli 2019 silam.

Pihak Disdik mengklaim, PPDB tahap dua dibuka karena masih tersisa sejumlah kursi kosong di berbagai sekolah negeri.

Baca juga: Kata Pengamat, SMP Swasta yang Kekurangan Siswa di Bekasi Sebaiknya Ditutup

Kursi-kursi kosong tersebut muncul dari salah satu jalur PPDB yang sepi peminat pada tahap pertama (1-3 Juli 2019), seperti jalur tahfiz Quran dan jalur perpindahan orangtua.

Ada pula kursi kosong yang tersisa karena sejumlah calon siswa tak lolos verifikasi.

Sebelumnya, Sekretaris BMPS Ayung Sardi Dauly menuding PPDB dua tahap tak punya landasan hukum dan merugikan sekolah-sekolah swasta.

"Kita soroti dari awal, Pemkot Bekasi menyelenggarakan PPDB sudah bertentangan dengan permen (peraturan menteri) yang ada. Istilahnya kan tidak ada tahap kedua," jelas Ayung saat dihubungi Selasa malam.

"Kita sampaikan saat bertemu dengan Dinas Pendidikan kemarin, mereka tidak bisa jawab. Kita tanyakan itu dasarnya apa, secara prosedur dan hukum, mereka tidak bisa jawab. Akhirnya ke belakangnya ya sudah semaunya saja," imbuhnya.

Akibat adanya PPDB tahap dua ini, sejumlah orangtua siswa yang tak lolos PPDB tahap satu tak jadi mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah swasta.

Imbasnya, beberapa sekolah swasta di Bekasi kekurangan siswa pada tahun ajaran kali ini.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Operasi Patuh Jaya, 2.031 Pengendara Kena Tilang di Kabupaten Bekasi

Operasi Patuh Jaya, 2.031 Pengendara Kena Tilang di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Polisi Saran Pembebasan Lahan di Kecamatan Pinang Ditunda agar Tak Terjadi Keributan

Polisi Saran Pembebasan Lahan di Kecamatan Pinang Ditunda agar Tak Terjadi Keributan

Megapolitan
Polisi Olah TKP dan Periksa Saksi Perampokan Warung Sembako di Ciracas

Polisi Olah TKP dan Periksa Saksi Perampokan Warung Sembako di Ciracas

Megapolitan
Polisi Tangkap Penyerang Kantor Kecamatan Pinang yang Bawa Senjata Tajam

Polisi Tangkap Penyerang Kantor Kecamatan Pinang yang Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
Tujuh Pegawai Positif Covid-19, Kantor BNN Jakut Tetap Beroperasi

Tujuh Pegawai Positif Covid-19, Kantor BNN Jakut Tetap Beroperasi

Megapolitan
Polisi Temukan Fakta Berbeda dengan Pengakuan Pembunuh Perempuan di Margonda Residence

Polisi Temukan Fakta Berbeda dengan Pengakuan Pembunuh Perempuan di Margonda Residence

Megapolitan
Kebakaran Hanguskan Ratusan Kios di Pasar Timbul Tomang Tinggi

Kebakaran Hanguskan Ratusan Kios di Pasar Timbul Tomang Tinggi

Megapolitan
Ketangguhan Elita Gafar, Ditinggal Suami karena Tak Selevel, Berjuang Sendiri Biayai 6 Adik...

Ketangguhan Elita Gafar, Ditinggal Suami karena Tak Selevel, Berjuang Sendiri Biayai 6 Adik...

Megapolitan
Perjuangan Deasy, Narik Ojol Ditemani Anak demi Sambung Hidup

Perjuangan Deasy, Narik Ojol Ditemani Anak demi Sambung Hidup

Megapolitan
Reaktif Covid-19, 3 Polisi dan 2 PHL Polsek Kemayoran Langsung Jalani Swab Test

Reaktif Covid-19, 3 Polisi dan 2 PHL Polsek Kemayoran Langsung Jalani Swab Test

Megapolitan
Dulu Gunakan Toa untuk Peringatan Dini Banjir, Anies: Kenapa Kita Pakai Alat Ini?

Dulu Gunakan Toa untuk Peringatan Dini Banjir, Anies: Kenapa Kita Pakai Alat Ini?

Megapolitan
Viral, Video Warga Berkerumun Kepung Sepasang Pencuri di Cengkareng

Viral, Video Warga Berkerumun Kepung Sepasang Pencuri di Cengkareng

Megapolitan
Hasil Swab Test Keluar, Tujuh Pegawai BNN Kota Jakarta Utara Positif Covid-19

Hasil Swab Test Keluar, Tujuh Pegawai BNN Kota Jakarta Utara Positif Covid-19

Megapolitan
Satu Polisi Positif Covid-19, Anggota dan Pegawai Polsek Kemayoran Jalani Rapid Test

Satu Polisi Positif Covid-19, Anggota dan Pegawai Polsek Kemayoran Jalani Rapid Test

Megapolitan
Sedang Ada Upacara Pembebasan Lahan Sengketa, Kantor Kecamatan Pinang Digeruduk Massa

Sedang Ada Upacara Pembebasan Lahan Sengketa, Kantor Kecamatan Pinang Digeruduk Massa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X