Pengamat: Perluasan Ganjil Genap Hanya Solusi Sementara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan transportasi Azas Tigor Nainggolan mendukung rencana perluasan sistem ganjil dan genap di Jakarta. Sistem tersebut dinilai efektif untuk mengurangi polusi udara.

Meski demikian, aturan tersebut dinilainya hanya merupakan solusi sementara untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor di wilayah DKI.

"Saya setuju kok kalau itu diberlakukan, karena itu bisa mengurangi gas buang emisi kendaraan yang sekarang mencapai 80 persen sebagai penyumbang polusi di Jakarta," kata Azas Tigor di Jakarta, Selasa (6/8/2019), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Ini Kriteria Ruas Jalan yang Akan Kena Perluasan Ganjil Genap

Ia menjelaskan, seharusnya pemerintah DKI mulai berfokus untuk mengembangkan ERP (Electronic Road Pricing) bagi kendaraan bermotor yang menggunakan fasilitas jalan raya di Ibu Kota, terutama di area yang terkenal macet.

"Harusnya fokuskan ERP," ucap Azas.

Ia berharap, Pemprov DKI Jakarta tidak menjadikan aturan ganjil- genap sebagai solusi jangka panjang terutama untuk kemacetan Jakarta.

Baca juga: M Taufik Tolak Aturan Ganjil Genap Sepeda Motor

Sebelumnya, sebagai upaya mengurangi pencemaran udara di Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Dalam Ingub yang berisi tujuh inisiatif, Anies menetapkan perluasan ganjil genap di sejumlah wilayah Jakarta sebagai upaya menekan polusi dari gas buang kendaraan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat sosialisasi penerapan tilang elektronik, mengatakan, penerapan perluasan aturan ganjil genap masih dalam kajian, termasuk untuk sepeda motor.

Baca juga: Kata Anies, Kendaraan Listrik Tak Kena Perluasan Sistem Ganjil Genap

Saat ini pihaknya masih mengkaji tentang perluasan sistem ganjil genap, terutama ruas jalan yang akan diberlakukan ganjil genap.

Ia menyebut, hasil kajian itu segera diselesaikan dalam jangka waktu tiga hari ini. Setelah itu, akan diserahkan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan pada Jumat (9/8/2019) nanti.

Nantinya, Gubernur Anies akan memilih alternatif yang diberikan untuk diterapkan di Jakarta.

"Memang targetnya Pak Gubernur ke kami itu pada minggu ini, awal minggu ini sudah harus disampaikan, tapi ternyata saya kan ini belum selesai untuk kajiannya. Saya berharap sih Jumat paling lambat kajian itu sudah saya selesaikan dan saya laporkan kepada Pak Gubernur untuk beliau memilih, menetapkan alternatif perluasan yang mana," ucap Syafrin.