Ada Usulan Premium, Pertalite, Solar 48, Dexlite Dilarang di Jakarta, Apa Kata Pemprov?

Kompas.com - 09/08/2019, 09:57 WIB
Kemacetan pada saat jam pulang kerja terjadi di sepanjang jalan Penjernihan, Karet, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013). Pembangunan transportasi massal yang penting untuk mengatasi kemacetan Jakarta masih kerap menemui kendala. Salah satunya adalah proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang hingga saat ini belum juga bisa diputuskan.  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Kemacetan pada saat jam pulang kerja terjadi di sepanjang jalan Penjernihan, Karet, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013). Pembangunan transportasi massal yang penting untuk mengatasi kemacetan Jakarta masih kerap menemui kendala. Salah satunya adalah proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang hingga saat ini belum juga bisa diputuskan.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memiliki opsi untuk membatasi penggunaan bahan bakar tidak ramah lingkungan demi memperbaiki kualitas udara.

Namun, Andono menyebut, ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan untuk mengimplementasikan kebijakan seperti itu.

"Kebijakan-kebijakan pembatasan seperti itu tentu ada kaitannya nanti supply and demand (penawaran dan permintaan)-nya seperti apa, kan kita juga perlu mempertimbangkan," ujar Andono saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/8/2019).

Baca juga: Usul Pengamat, Anies Larang Premium, Pertalite, Solar 48, Dexlite di Jakarta

Selain itu, Andono menyebut, kebijakan pembatasan bahan bakar tidak ramah lingkungan tidak bisa serta merta dieksekusi oleh Pemprov DKI saja.

Sebab, yang berwenang mengatur spek bahan bakar ramah lingkungan adalah pemerintah pusat.

Pemerintah pusat, kata Andono, sebetulnya sudah membuat kebijakan agar bahan bakar minyak (BBM) memenuhi standar emisi Euro IV.

Namun, pemerintah harus mempertimbangkan pula kesiapan industri otomotif dan BBM untuk masing-masing mensuplai kendaraan dan bahan bakar yang memenuhi standar Euro IV.

Baca juga: Jokowi Minta DKI Beri Insentif Pengguna Mobil Listrik, Anies Siapkan Regulasi

"Sebetulnya kan sudah ada policy itu, standar Euro IV kan itu sudah dimulai adopsi standarnya. Hanya kan untuk diimplementasikan standar itu, butuh macam-macam, butuh teknologi otomotifnya, itu harus kompatibel juga apakah industri otomotif kita sudah siap," kata Andono.

"Ada juga teknologi penyulingan minyaknya. Jadi untuk mendapatkan bensin yang bersih banget seperti yang di Singapura atau di mana, kan harus ada shifting di teknologi kilang minyak," tambah dia.

Di luar opsi pembatasan bahan bakar tidak ramah lingkungan, kata Andono, Pemprov DKI sebenarnya memiliki program untuk mengatasi polusi udara yang bersumber dari kendaraan bermotor.

Baca juga: Jumat Pagi, Udara Bekasi Lebih Buruk Dibanding Jakarta

Pertama, mendorong masyarakat untuk berjalan kaki dalam melakukan aktivitasnya.

"Nomor satu prioritasnya adalah berjalan kaki, sehingga wujudnya program perbaikan jalur pedestrian, perluasan trotoar," ucap Andono.

Kedua, Pemprov DKI mendorong penggunaan transportasi zero emisi, yakni sepeda. Upaya yang dilakukan Pemprov DKI yakni menyediakan jalur khusus sepeda.

Pemprov DKI juga mendorong warga menggunakan kendaraan listrik karena tidak menyebabkan polusi udara.

Apalagi, Presiden Joko Widodo kini sudah meneken peraturan presiden terkait mobil listrik.

"Yang ketiga, prioritasnya, kalau enggak bisa kendaraan zero emisi, mari gunakan kendaraan umum massal. Wujudnya kan MRT, integrasi feeder Jak Lingko," tutur Andono.

Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) sebelumnya mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang peredaran sejumlah bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Hal ini demi menekan emisi kendaraan bermotor.

"Harus dilakukan dan bisa dilakukan, kok. Secara legal pun gubernur boleh," ujar Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin, Rabu (7/8/2019).

Pria yang akrab disapa Puput ini menyebut, kendaraan bermotor jadi penyumbang terbesar pencemaran udara di Ibu Kota, diukur menggunakan parameter kualitas udara apa pun.

Masalahnya, menurut Puput, sejumlah bahan bakar yang diedarkan oleh Pertamina tak memenuhi kelayakan emisi, yakni premium, pertalite, solar 48 (biosolar), dan dexlite.

Mesin kendaraan jadi kian rentan terhadap gangguan dan boros bahan bakar karena tak sanggup menghasilkan tenaga maksimum.

Imbasnya, gas buangan kendaraan semakin pekat.

Atas dasar itulah, Puput mendorong Anies agar berani menetapkan agar wilayah DKI Jakarta steril dari bahan bakar yang bermutu rendah dan berdampak buruk pada kualitas udara.

Inisiatif itu, lanjutnya, perlu jadi instrumen hukum.

"Memang, gubernur tidak bisa mengeluarkan spek bahan bakar sendiri karena itu kewenangan pemerintah pusat. Tapi, gubernur kan bisa punya dalih bahwa pencemaran sudah parah," kata Puput.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

8 Korban Kecelakaan Bus di Subang Masih Dirawat di RSUI Depok

8 Korban Kecelakaan Bus di Subang Masih Dirawat di RSUI Depok

Megapolitan
Virus Corona Bisa Dicegah, Ini Tips dari Sudin Kesehatan Jaktim

Virus Corona Bisa Dicegah, Ini Tips dari Sudin Kesehatan Jaktim

Megapolitan
Sidak ke Lokasi Revitalisasi Monas, Ketua DPRD DKI Minta Proyek Dihentikan

Sidak ke Lokasi Revitalisasi Monas, Ketua DPRD DKI Minta Proyek Dihentikan

Megapolitan
Bajing Loncat di Cilincing Manfaatkan Kemacetan Saat Beraksi

Bajing Loncat di Cilincing Manfaatkan Kemacetan Saat Beraksi

Megapolitan
Ini Kronologi Penemuan Mayat WN Austria di Kamar Indekos di Setiabudi

Ini Kronologi Penemuan Mayat WN Austria di Kamar Indekos di Setiabudi

Megapolitan
Kronologi Penumpang Transjakarta yang Diserang Perempuan hingga Leher Tersayat

Kronologi Penumpang Transjakarta yang Diserang Perempuan hingga Leher Tersayat

Megapolitan
Gugatan Reklamasi Pulau M, Gubernur Anies Menang di Tingkat Banding

Gugatan Reklamasi Pulau M, Gubernur Anies Menang di Tingkat Banding

Megapolitan
Warga BPI Keluhkan Tandon yang Dangkal, Camat Pamulang Ajukan Pengerukan Ke Dinas PU

Warga BPI Keluhkan Tandon yang Dangkal, Camat Pamulang Ajukan Pengerukan Ke Dinas PU

Megapolitan
PTUN Batalkan SK Anies soal Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F

PTUN Batalkan SK Anies soal Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F

Megapolitan
Dua Remaja di Cilincing Jadi Bajing Loncat untuk Main Game Online

Dua Remaja di Cilincing Jadi Bajing Loncat untuk Main Game Online

Megapolitan
Polisi Sebut Pria yang Tewas di Kamar Kost Setiabudi Merupakan Warga Austria

Polisi Sebut Pria yang Tewas di Kamar Kost Setiabudi Merupakan Warga Austria

Megapolitan
Beraksi di Ruang Publik, Eksibisionis Bisa Dijerat UU Pornoaksi tanpa Aduan Korban

Beraksi di Ruang Publik, Eksibisionis Bisa Dijerat UU Pornoaksi tanpa Aduan Korban

Megapolitan
Kamera ETLE Identifikasi Pelat Nomor Jakarta, Bagaimana dengan Pelanggaran oleh Plat Nomor Pendatang?

Kamera ETLE Identifikasi Pelat Nomor Jakarta, Bagaimana dengan Pelanggaran oleh Plat Nomor Pendatang?

Megapolitan
Dinkes DKI Minta Seluruh Petugas Medis Siapkan Alat Pelindung Diri Hadapi Pasien Corona

Dinkes DKI Minta Seluruh Petugas Medis Siapkan Alat Pelindung Diri Hadapi Pasien Corona

Megapolitan
Bandara Soetta Pastikan Penumpang yang Meninggal di Terminal 3 Bukan karena Corona

Bandara Soetta Pastikan Penumpang yang Meninggal di Terminal 3 Bukan karena Corona

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X