Usul Pengamat, Anies Larang Premium, Pertalite, Solar 48, Dexlite di Jakarta

Kompas.com - 08/08/2019, 05:47 WIB
Kendaraan bermotor terjebak dalam kemacetan di Kawasan Slipi, Jakarta Pusat, Kamis (06/12/2012). Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan konsep pembatasan kendaraan bermotor melalui metode pelat nomor genap-ganjil sebagai solusi mengatasi kemacetan di ibu kota. BERITA KOTA/ANGGA BNKendaraan bermotor terjebak dalam kemacetan di Kawasan Slipi, Jakarta Pusat, Kamis (06/12/2012). Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan konsep pembatasan kendaraan bermotor melalui metode pelat nomor genap-ganjil sebagai solusi mengatasi kemacetan di ibu kota.

BEKASI, KOMPAS.com — Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang peredaran sejumlah bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Hal ini demi menekan emisi kendaraan bermotor.

"Harus dilakukan dan bisa dilakukan, kok. Secara legal pun gubernur boleh," ujar Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/8/2019) sore.

Pria yang akrab disapa Puput ini menyebut, kendaraan bermotor jadi penyumbang terbesar pencemaran udara di Ibu Kota, diukur menggunakan parameter kualitas udara apa pun.

"Diukur dengan PM 10 (partikel debu berukuran 10 mikron), emisi kendaraan bermotor 47 persen, PM 2,5 itu 75 persen, nitrogen dioksida 80 persen, karbon monoksida 90 persen. Kan terbesar semua," kata dia.

Baca juga: Ini 25 Ruas Jalan DKI yang Diterapkan Perluasan Ganjil Genap

Masalahnya, menurut Puput, sejumlah bahan bakar yang diedarkan oleh Pertamina tak memenuhi kelayakan emisi, yakni premium, pertalite, solar 48 (biosolar), dan dexlite.

Mesin kendaraan jadi kian rentan terhadap gangguan dan boros bahan bakar karena tak sanggup menghasilkan tenaga maksimum.

Imbasnya, gas buangan kendaraan semakin pekat.

Baca juga: Informasi Lengkap Seputar Sistem Ganjil Genap Terbaru

Atas dasar itulah, Puput mendorong Anies agar berani menetapkan agar wilayah DKI Jakarta steril dari bahan bakar yang bermutu rendah dan berdampak buruk pada kualitas udara.

Inisiatif itu, lanjutnya, perlu jadi instrumen hukum.

"Memang, gubernur tidak bisa mengeluarkan spek bahan bakar sendiri karena itu kewenangan pemerintah pusat. Tapi, gubernur kan bisa punya dalih bahwa pencemaran sudah parah," kata Puput.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Bekasi Janjikan Gaji ke-13 PNS Dibayar Penuh Pekan Ini

Pemkot Bekasi Janjikan Gaji ke-13 PNS Dibayar Penuh Pekan Ini

Megapolitan
PSBB Transisi Jakarta Direncanakan Akan Diperpanjang Lagi 14 Hari

PSBB Transisi Jakarta Direncanakan Akan Diperpanjang Lagi 14 Hari

Megapolitan
Kanalisasi Angkot dan Motor Akan Digencarkan di Jalan Margonda Raya Depok

Kanalisasi Angkot dan Motor Akan Digencarkan di Jalan Margonda Raya Depok

Megapolitan
Stasiun Pondok Ranji Direvitalisasi, Akses Masuk hingga Lahan Parkir Akan Ditambah

Stasiun Pondok Ranji Direvitalisasi, Akses Masuk hingga Lahan Parkir Akan Ditambah

Megapolitan
Pengendara Motor yang Masuk Jalur Cepat di Margonda Akan Kena Tilang Elektronik

Pengendara Motor yang Masuk Jalur Cepat di Margonda Akan Kena Tilang Elektronik

Megapolitan
ASN Positif Covid-19, Ditjen Imigrasi Kemenkumham Tutup Salah Satu Gedung Selama 10 Hari

ASN Positif Covid-19, Ditjen Imigrasi Kemenkumham Tutup Salah Satu Gedung Selama 10 Hari

Megapolitan
Pemkot Jakpus Pakai Peti Jenazah untuk Ingatkan Warga Bahaya Covid-19

Pemkot Jakpus Pakai Peti Jenazah untuk Ingatkan Warga Bahaya Covid-19

Megapolitan
Wakapolri: Tangkap Penyebar Berita Hoaks Terkait Covid-19

Wakapolri: Tangkap Penyebar Berita Hoaks Terkait Covid-19

Megapolitan
Warga Terlibat Cekcok Saat Antre Perpanjang SIM di Metropolitan Mall Bekasi

Warga Terlibat Cekcok Saat Antre Perpanjang SIM di Metropolitan Mall Bekasi

Megapolitan
Mini Cooper Hilang Kendali Tabrak Tiang MRT, Pengendara Tak Sadarkan Diri

Mini Cooper Hilang Kendali Tabrak Tiang MRT, Pengendara Tak Sadarkan Diri

Megapolitan
Wakapolri Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolda yang Tak Serius Tangani Covid-19

Wakapolri Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolda yang Tak Serius Tangani Covid-19

Megapolitan
Nilai Rapor Jadi Pertimbangan Lulus Ujian SIMAK UI

Nilai Rapor Jadi Pertimbangan Lulus Ujian SIMAK UI

Megapolitan
Pilkada Depok, PSI Manfaatkan Kesempatan untuk Perkuat Mesin Partai

Pilkada Depok, PSI Manfaatkan Kesempatan untuk Perkuat Mesin Partai

Megapolitan
[HOAKS] Data BIN Tetapkan Jakarta Zona Hitam Covid-19

[HOAKS] Data BIN Tetapkan Jakarta Zona Hitam Covid-19

Megapolitan
Ditjen Perkeretapian Hentikan Pembongkaran Struktur Bata Kuno di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Ditjen Perkeretapian Hentikan Pembongkaran Struktur Bata Kuno di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X