Usul Pengamat, Anies Larang Premium, Pertalite, Solar 48, Dexlite di Jakarta

Kompas.com - 08/08/2019, 05:47 WIB
Kendaraan bermotor terjebak dalam kemacetan di Kawasan Slipi, Jakarta Pusat, Kamis (06/12/2012). Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan konsep pembatasan kendaraan bermotor melalui metode pelat nomor genap-ganjil sebagai solusi mengatasi kemacetan di ibu kota. BERITA KOTA/ANGGA BNKendaraan bermotor terjebak dalam kemacetan di Kawasan Slipi, Jakarta Pusat, Kamis (06/12/2012). Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan konsep pembatasan kendaraan bermotor melalui metode pelat nomor genap-ganjil sebagai solusi mengatasi kemacetan di ibu kota.

BEKASI, KOMPAS.com — Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang peredaran sejumlah bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Hal ini demi menekan emisi kendaraan bermotor.

"Harus dilakukan dan bisa dilakukan, kok. Secara legal pun gubernur boleh," ujar Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/8/2019) sore.

Pria yang akrab disapa Puput ini menyebut, kendaraan bermotor jadi penyumbang terbesar pencemaran udara di Ibu Kota, diukur menggunakan parameter kualitas udara apa pun.

"Diukur dengan PM 10 (partikel debu berukuran 10 mikron), emisi kendaraan bermotor 47 persen, PM 2,5 itu 75 persen, nitrogen dioksida 80 persen, karbon monoksida 90 persen. Kan terbesar semua," kata dia.


Baca juga: Ini 25 Ruas Jalan DKI yang Diterapkan Perluasan Ganjil Genap

Masalahnya, menurut Puput, sejumlah bahan bakar yang diedarkan oleh Pertamina tak memenuhi kelayakan emisi, yakni premium, pertalite, solar 48 (biosolar), dan dexlite.

Mesin kendaraan jadi kian rentan terhadap gangguan dan boros bahan bakar karena tak sanggup menghasilkan tenaga maksimum.

Imbasnya, gas buangan kendaraan semakin pekat.

Baca juga: Informasi Lengkap Seputar Sistem Ganjil Genap Terbaru

Atas dasar itulah, Puput mendorong Anies agar berani menetapkan agar wilayah DKI Jakarta steril dari bahan bakar yang bermutu rendah dan berdampak buruk pada kualitas udara.

Inisiatif itu, lanjutnya, perlu jadi instrumen hukum.

"Memang, gubernur tidak bisa mengeluarkan spek bahan bakar sendiri karena itu kewenangan pemerintah pusat. Tapi, gubernur kan bisa punya dalih bahwa pencemaran sudah parah," kata Puput.

"Gubernur bisa buat regulasi lewat pergub (peraturan gubernur) bahwa dengan justifikasi pencemaran udara sudah parah, solusinya DKI hanya menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Yang tidak ramah lingkungan tidak boleh dipasarkan di DKI Jakarta karena dia tidak sesuai dengan engine kendaraan," dia menambahkan.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SMK di Depok Diserang Sekelompok Orang, Guru: Sudah Tiga Kali Penyerangan

SMK di Depok Diserang Sekelompok Orang, Guru: Sudah Tiga Kali Penyerangan

Megapolitan
SMK di Depok Dirusak Massa, Polisi Duga Aksi Balas Dendam

SMK di Depok Dirusak Massa, Polisi Duga Aksi Balas Dendam

Megapolitan
Anggota DPRD Yang Bocorkan Rapat Tertutup Akan Dijerat Pasal Kode Etik

Anggota DPRD Yang Bocorkan Rapat Tertutup Akan Dijerat Pasal Kode Etik

Megapolitan
Terduga Teroris di Tambun Merencanakan Bom Bunuh Diri di Lampung

Terduga Teroris di Tambun Merencanakan Bom Bunuh Diri di Lampung

Megapolitan
Pria Ditemukan Membusuk di Kontrakan, Diduga Tewas karena Sakit

Pria Ditemukan Membusuk di Kontrakan, Diduga Tewas karena Sakit

Megapolitan
Djeni Bisa Sewa 3 Mobil Sehari untuk Kemudian Digadai

Djeni Bisa Sewa 3 Mobil Sehari untuk Kemudian Digadai

Megapolitan
9 Terdakwa Sindikat 70 Kg Sabu dan 49.238 Butir Ekstasi Divonis Seumur Hidup

9 Terdakwa Sindikat 70 Kg Sabu dan 49.238 Butir Ekstasi Divonis Seumur Hidup

Megapolitan
Terduga Teroris di Tambun Selatan Terkait dengan Kelompok Abu Zee

Terduga Teroris di Tambun Selatan Terkait dengan Kelompok Abu Zee

Megapolitan
Polisi Kembali Amankan Terduga Teroris di Tambun Selatan, Malam Ini

Polisi Kembali Amankan Terduga Teroris di Tambun Selatan, Malam Ini

Megapolitan
PPD Menegaskan Tak Terkait dengan Korupsi Pengadaan Bus Transjakarta

PPD Menegaskan Tak Terkait dengan Korupsi Pengadaan Bus Transjakarta

Megapolitan
Cemburu Buta, Pemuda Tusuk Teman Pacarnya di Kembangan

Cemburu Buta, Pemuda Tusuk Teman Pacarnya di Kembangan

Megapolitan
Artis Sinetron Vicky Nitinegoro Ditangkap Terkait Kasus Narkoba

Artis Sinetron Vicky Nitinegoro Ditangkap Terkait Kasus Narkoba

Megapolitan
Operator Klaim Bus Transjakarta Zhong Tong Bukan Terbakar, tapi Hanya Kesalahan Mesin

Operator Klaim Bus Transjakarta Zhong Tong Bukan Terbakar, tapi Hanya Kesalahan Mesin

Megapolitan
Operator Jamin Keamanan Bus Transjakarta Merk Zhong Tong

Operator Jamin Keamanan Bus Transjakarta Merk Zhong Tong

Megapolitan
DPRD DKI Akan Rancang Sanksi bagi Anggota yang Langgar Kode Etik

DPRD DKI Akan Rancang Sanksi bagi Anggota yang Langgar Kode Etik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X