Organda: Taksi Online Jangan Dikecualikan dari Ganjil Genap

Kompas.com - 14/08/2019, 08:33 WIB
Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Harlem Simanjuntak tengah membagikan flier di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAKepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Harlem Simanjuntak tengah membagikan flier di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat ( Organda) menentang usulan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal taksi online dikecualikan atau tidak terkena aturan ganjil genap dengan alasan kesetaraan (equality).

Alasannya, taksi online sudah meminta banyak keistimewaan atau privilege dari pemerintah.

"Mestinya ya jangan, jangan (taksi online) itu dikecualikan (dari aturan ganjil genap) juga karena kan dia sudah minta privilege yang banyak," ujar Sekjen DPP Organda Ateng Aryono saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/8/2019).

Ateng menjelaskan, penyelenggaraan usaha taksi online diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 118 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus.

Baca juga: Menyoroti Rencana Taksi Online Tak Kena Ganjil Genap

Aturan itu lebih merujuk pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bukan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Taksi online, kata Ateng, juga menggunakan pelat hitam. Hal ini berbeda dengan angkutan umum lainnya yang menggunakan pelat kuning.

Karena itu, Ateng menyebut taksi online tidak bisa disetarakan dengan angkutan umum lainnya.

Baca juga: Dishub DKI Khawatir Warga Tak Beralih ke Angkutan Umum jika Taksi Online Tak Kena Ganjil Genap

"Kalau itu istilahnya equality, kesetaraan, mestinya itu jadi enggak setara. Mereka (taksi online) berbeda dengan angkutan-angkutan lain. Contohnya, dia pelatnya hitam, enggak pakai Undang Undang 22, tapi pakai Undang Undang UMKM, yang akhirnya terbitnya PM 118," kata dia.

Ateng mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang hanya membebaskan angkutan umum dengan pelat kuning dan 11 jenis kendaraan lainnya dari aturan ganjil genap.

Jika taksi online ingin dibebaskan dari aturan ganjil genap, lanjut Ateng, taksi online juga harusnya menggunakan pelat kuning dan mengikuti semua aturan yang berlaku untuk angkutan umum dengan pelat kuning.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banjir di Bekasi Berulang, Pengamat: Tidak Heran, Dulunya Itu Rawa

Banjir di Bekasi Berulang, Pengamat: Tidak Heran, Dulunya Itu Rawa

Megapolitan
KCIC hingga Tol Kalimalang Dianggap Penyebab Banjir, Ini Solusi Pemkot Bekasi

KCIC hingga Tol Kalimalang Dianggap Penyebab Banjir, Ini Solusi Pemkot Bekasi

Megapolitan
70 Persen Warga Binaan di Lapas Pemuda Tangerang Terkait Kasus Narkoba

70 Persen Warga Binaan di Lapas Pemuda Tangerang Terkait Kasus Narkoba

Megapolitan
Jasad Dua Orang Tenggelam Saat Banjir di Bekasi Ditemukan

Jasad Dua Orang Tenggelam Saat Banjir di Bekasi Ditemukan

Megapolitan
Kelebihan Kapasitas di Lapas Pemuda Tangerang Hampir 3 Kali Lipat

Kelebihan Kapasitas di Lapas Pemuda Tangerang Hampir 3 Kali Lipat

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Vitalia Sesha dan Kekasihnya Terkait Narkoba

Kronologi Penangkapan Vitalia Sesha dan Kekasihnya Terkait Narkoba

Megapolitan
Ray Rangkuti: Banjir Makin Parah, Pemprov DKI Hanya Menyelamatkan Formula E

Ray Rangkuti: Banjir Makin Parah, Pemprov DKI Hanya Menyelamatkan Formula E

Megapolitan
Proyek Revitalisasi TIM Dibawa ke Senayan, Anies Klaim Tak Cari Untung hingga Dimoratorium

Proyek Revitalisasi TIM Dibawa ke Senayan, Anies Klaim Tak Cari Untung hingga Dimoratorium

Megapolitan
Diisi Pejabat DKI yang Tak Capai Target, TGUPP Dianggap Tempat Pembuangan

Diisi Pejabat DKI yang Tak Capai Target, TGUPP Dianggap Tempat Pembuangan

Megapolitan
Pemukulan Sopir Ambulans, Emosi Sesaat yang Berujung Jadi Tersangka

Pemukulan Sopir Ambulans, Emosi Sesaat yang Berujung Jadi Tersangka

Megapolitan
Fakta Penangguhan Kunjungan Umrah dari Arab Saudi, Ribuan Jemaah Batal Terbang

Fakta Penangguhan Kunjungan Umrah dari Arab Saudi, Ribuan Jemaah Batal Terbang

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Jemaah Umrah Telantar di Bandara | Sekda DKI Minta Warga Nikmati Banjir

[POPULER JABODETABEK] Jemaah Umrah Telantar di Bandara | Sekda DKI Minta Warga Nikmati Banjir

Megapolitan
Panitia Pemilihan Wagub DKI Ditetapkan, Berikut Daftar Nama Anggota dan Tugasnya

Panitia Pemilihan Wagub DKI Ditetapkan, Berikut Daftar Nama Anggota dan Tugasnya

Megapolitan
Koalisi PKS dan Golkar di Pilkada Depok 2020 Bakal Terjadi?

Koalisi PKS dan Golkar di Pilkada Depok 2020 Bakal Terjadi?

Megapolitan
Kronologi Pelecehan Seksual Mahasiswi UI di Lingkungan Kampus

Kronologi Pelecehan Seksual Mahasiswi UI di Lingkungan Kampus

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X