Kompas.com - 14/08/2019, 08:33 WIB
Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Harlem Simanjuntak tengah membagikan flier di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAKepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Harlem Simanjuntak tengah membagikan flier di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat (Organda) menentang usulan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal taksi online dikecualikan atau tidak terkena aturan ganjil genap dengan alasan kesetaraan (equality).

Alasannya, taksi online sudah meminta banyak keistimewaan atau privilege dari pemerintah.

"Mestinya ya jangan, jangan (taksi online) itu dikecualikan (dari aturan ganjil genap) juga karena kan dia sudah minta privilege yang banyak," ujar Sekjen DPP Organda Ateng Aryono saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/8/2019).

Ateng menjelaskan, penyelenggaraan usaha taksi online diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 118 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus.

Baca juga: Menyoroti Rencana Taksi Online Tak Kena Ganjil Genap

Aturan itu lebih merujuk pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bukan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Taksi online, kata Ateng, juga menggunakan pelat hitam. Hal ini berbeda dengan angkutan umum lainnya yang menggunakan pelat kuning.

Karena itu, Ateng menyebut taksi online tidak bisa disetarakan dengan angkutan umum lainnya.

Baca juga: Dishub DKI Khawatir Warga Tak Beralih ke Angkutan Umum jika Taksi Online Tak Kena Ganjil Genap

"Kalau itu istilahnya equality, kesetaraan, mestinya itu jadi enggak setara. Mereka (taksi online) berbeda dengan angkutan-angkutan lain. Contohnya, dia pelatnya hitam, enggak pakai Undang Undang 22, tapi pakai Undang Undang UMKM, yang akhirnya terbitnya PM 118," kata dia.

Ateng mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang hanya membebaskan angkutan umum dengan pelat kuning dan 11 jenis kendaraan lainnya dari aturan ganjil genap.

Jika taksi online ingin dibebaskan dari aturan ganjil genap, lanjut Ateng, taksi online juga harusnya menggunakan pelat kuning dan mengikuti semua aturan yang berlaku untuk angkutan umum dengan pelat kuning.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebakaran 9 Kios di Pasar Rebo, Bermula dari Pedagang Tinggalkan Warung Saat Kompor Menyala

Kebakaran 9 Kios di Pasar Rebo, Bermula dari Pedagang Tinggalkan Warung Saat Kompor Menyala

Megapolitan
88 dari 90 Sekolah yang Ditutup akibat Temuan Kasus Covid-19 Sudah Dibuka Kembali

88 dari 90 Sekolah yang Ditutup akibat Temuan Kasus Covid-19 Sudah Dibuka Kembali

Megapolitan
Polda Metro Jaya Pulangkan 98 Karyawan Pinjol Ilegal di PIK

Polda Metro Jaya Pulangkan 98 Karyawan Pinjol Ilegal di PIK

Megapolitan
Wagub DKI Anggap Wajar Studi Banding Panitia Formula E ke Arab Saudi

Wagub DKI Anggap Wajar Studi Banding Panitia Formula E ke Arab Saudi

Megapolitan
Trotoar di Kebayoran Baru Diduga Diubah Tanpa Izin

Trotoar di Kebayoran Baru Diduga Diubah Tanpa Izin

Megapolitan
Ikan Bandeng di Pasar Malam Rawa Belong Dipanen Khusus untuk Perayaan Imlek

Ikan Bandeng di Pasar Malam Rawa Belong Dipanen Khusus untuk Perayaan Imlek

Megapolitan
Tradisi Keluarga Betawi Saat Imlek, Berikan Ikan Bandeng ke Orangtua dan Mertua

Tradisi Keluarga Betawi Saat Imlek, Berikan Ikan Bandeng ke Orangtua dan Mertua

Megapolitan
UPDATE 28 Januari: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 653

UPDATE 28 Januari: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 653

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Penyebaran Berita Bohong Terkait Kasus Dua Penjambret Tewas Ditabrak

Polisi Selidiki Dugaan Penyebaran Berita Bohong Terkait Kasus Dua Penjambret Tewas Ditabrak

Megapolitan
Polisi Cari Pria yang Pura-pura Tertabrak dan Adang Mobil di Pasar Rebo

Polisi Cari Pria yang Pura-pura Tertabrak dan Adang Mobil di Pasar Rebo

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Sebut Studi Banding Formula E Tak Perlu ke Arab Saudi, Cukup ke Mandalika

Anggota DPRD DKI Sebut Studi Banding Formula E Tak Perlu ke Arab Saudi, Cukup ke Mandalika

Megapolitan
Polisi Selidiki Video Pria Pura-pura Tertabrak Mobil, Diduga Hendak Memeras

Polisi Selidiki Video Pria Pura-pura Tertabrak Mobil, Diduga Hendak Memeras

Megapolitan
Pasar Malam Ikan Bandeng di Rawa Belong Diserbu Warga Jelang Imlek

Pasar Malam Ikan Bandeng di Rawa Belong Diserbu Warga Jelang Imlek

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Epidemiolog: Jakarta Harusnya Terapkan PPKM Lebih Ketat

Kasus Covid-19 Melonjak, Epidemiolog: Jakarta Harusnya Terapkan PPKM Lebih Ketat

Megapolitan
Polisi Hentikan Penyidikan Penjambretan di Tebet karena Pelaku Tewas Ditabrak Korban

Polisi Hentikan Penyidikan Penjambretan di Tebet karena Pelaku Tewas Ditabrak Korban

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.