Anies: Pelanggar Besar Luput dari Perhatian

Kompas.com - 22/08/2019, 19:20 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi menutup jalan dan trotoar untuk aktivitas berdagang.

Menurut dia, Pemprov masih mencari cara agar PKL tak ada lagi di trotoar.

"Kita nanti lihat cara-cara untuk pelaksanaannya. Tapi kita ingin Jakarta menjadi kota yang memberikan kesempatan yang setara bagi semuanya," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: PSI Dorong Pemprov DKI Cabut Perda PKL Boleh Berdagang di Trotoar


Anies lalu menyindir, seringkali orang hanya memviralkan pelanggaran yang dilakukan oleh kaum menengah ke bawah seperti halnya pedagang yang berjualan di trotoar.

Namun, jika pelanggaran dilakukan oleh kaum atas atau orang mampu, maka kebanyakan hanya diam.

"Jadi yang melakukan pelanggaran itu bukan hanya yang kecil dan miskin. Seringkali kalau pelanggaran pada yang kecil dan miskin ramai-ramai kita viralkan dan caci maki, tapi pelanggaran yang besar dan raksasa luput dari perhatian," sindirnya.

Baca juga: DPRD: Imbas Putusan MA, Trotoar Tak Boleh Lagi Dijadikan Tempat Jualan PKL

Ia mencontohkan salah satunya terkait pelanggaran penggunaan atau penyedotan air tanah yang dilakukan oleh hotel-hotel besar di Jakarta.

"Penyedotan air tanah di Thamrin dan Sudirman tidak ada yang potret viral dan tak ada yang nuntut di MA. Tapi kalau rakyat kecil ada yang melanggar karena kebutuhan. Yang melanggar karena keserakahan ditindak secara hukum. Yang melanggar karena kebutuhan harus diselesaikan solusi untuk kebutuhannya," ucap Anies.

"Jangan sampai kita lebih sensitif pada pelanggran rakyat kecil dan insensitif pada pelanggaran yang besar. Padahal besar itu melanggarnya karena keserakahan. Kalau yang kecil, melanggar karena kebutuhan," jelasnya.

Sebelumnya, DPW PSI Jakarta mengimbau Pemprov DKI Jakarta agar tidak lagi menutup jalan dan trotoar untuk aktivitas berdagang.

Baca juga: MA Batalkan Kebijakan DKI Tutup Jalan demi Tempat Berdagang PKL

Salah satu perwakilan penggugat, anggota DPRD terpilih DKI Jakarta dari PSI William Aditya Sarana telah berhasil memenangi gugatan yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) atas perda Pasal 25 ayat (1) tentang Ketertiban Umum.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stres Mau Nikah Diduga Jadi Motif ART Aniaya Bayi 2 Tahun di Depok

Stres Mau Nikah Diduga Jadi Motif ART Aniaya Bayi 2 Tahun di Depok

Megapolitan
Rumah 4 Lantai Dibongkar Satpol PP Jaksel karena Langgar Peraturan Perizinan

Rumah 4 Lantai Dibongkar Satpol PP Jaksel karena Langgar Peraturan Perizinan

Megapolitan
30 Pelajar Diamankan Terkait Perusakan SMK di Depok, 5 Orang Jadi Tersangka

30 Pelajar Diamankan Terkait Perusakan SMK di Depok, 5 Orang Jadi Tersangka

Megapolitan
Raup Rp 2,5 Miliar dari Gelapkan 62 Mobil, Djeni Terlilit Utang

Raup Rp 2,5 Miliar dari Gelapkan 62 Mobil, Djeni Terlilit Utang

Megapolitan
Dishub DKI: Kami Tidak Bisa Larang Penggunaan Bus Zhong Tong

Dishub DKI: Kami Tidak Bisa Larang Penggunaan Bus Zhong Tong

Megapolitan
Pengasuh Aniaya Bocah, Orangtua Korban Penasaran Apa Motifnya

Pengasuh Aniaya Bocah, Orangtua Korban Penasaran Apa Motifnya

Megapolitan
1 November, 59 Bus Zhongtong Beroperasi di Jakarta

1 November, 59 Bus Zhongtong Beroperasi di Jakarta

Megapolitan
Orang Tua YM Curiga karena Pengasuh Mengurung Diri 2 Malam Bersama Anaknya

Orang Tua YM Curiga karena Pengasuh Mengurung Diri 2 Malam Bersama Anaknya

Megapolitan
Kisah Warga Kampung Starling, Demo Bawa Rezeki dan Satpol PP Paling Dihindari

Kisah Warga Kampung Starling, Demo Bawa Rezeki dan Satpol PP Paling Dihindari

Megapolitan
Pemprov DKI Bahas Kenaikan UMP DKI 2020 Sebesar 8 Persen

Pemprov DKI Bahas Kenaikan UMP DKI 2020 Sebesar 8 Persen

Megapolitan
Keluarga Kaget Dengar Djeni Raup Rp 2,5 Miliar dari Penggelapan 62 Mobil

Keluarga Kaget Dengar Djeni Raup Rp 2,5 Miliar dari Penggelapan 62 Mobil

Megapolitan
Sutradara Amir Mirza Gumay Simpan Sabu di Bawah Kitchen Set Rumah

Sutradara Amir Mirza Gumay Simpan Sabu di Bawah Kitchen Set Rumah

Megapolitan
Tujuh Titik Kabel Semrawut di Jakarta Selatan Segera Ditertibkan

Tujuh Titik Kabel Semrawut di Jakarta Selatan Segera Ditertibkan

Megapolitan
Keluarga Djeni Didatangi Banyak Korban Sebelum Penangkapan

Keluarga Djeni Didatangi Banyak Korban Sebelum Penangkapan

Megapolitan
MRT Jakarta Tertibkan Penjualan Benda Tajam di Dalam Stasiun

MRT Jakarta Tertibkan Penjualan Benda Tajam di Dalam Stasiun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X