Ibu Kota Bakal Pindah ke Kaltim, Para Wali Kota Minta 2 Hal Ini ke Jokowi

BOGOR, KOMPAS.com - Rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam forum pertemuan para wali kota atau Mayor Caucas 2019 di Balai Kota Bogor, Senin (9/9/2019).

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, 28 kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut sepakat mendukung rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara.

Meski begitu, sambung Bima, ada beberapa catatan penting yang disampaikan oleh kepala daerah agar menjadi bahan pertimbangan ke pemerintah pusat.

"Kami juga menyentuh isu perhatian besar soal rencana pemindahan ibu kota negara ke Kaltim. Kami memahami dan menyepakati gagasan itu penting dan harus didukung," ucap Bima, dalam konferensi persnya usai pertemuan tersebut.

Baca juga: Ahli Tata Kota Sebut Kaltim Sudah Lama Disasar Jadi Ibu Kota Baru, Ini Buktinya

Bima menyebut, para kepala daerah yang hadir meminta pemerintah untuk melakukan kajian yang matang sebelum memindahkan ibu kota. Hal itu, kata Bima, untuk menyeimbangi dampak di sekitar kawasan calon ibu kota.

"Kami melihat perlu kajian matang. Karena ini jadi satu model kalau baik menjadi best practice, kalau gagal jadi preseden. Karena itu, kita sepakat mencermati terkait proses perencanaan dan pelaksanaan pemindahan ibu kota agar berjalan dengan baik," tutur Bima.

Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, jika ibu kota jadi pindah, maka Kota Balikpapan akan menjadi daerah yang paling disibukan.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Butuh Badan Koordinasi Khusus

Sebab itu, ia meminta agar penyediaan sumber daya manusia (SDM) di Kota Balikpapan diprioritaskan oleh pemerintah pusat.

"Saya sudah sampaikan ke pemerintah pusat kita punya Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Kita minta agar ITK ini jadi proyek nasional untuk penyediaan SDM. ITK ini bisa dioperasionalkan lebih besar lagi, kalau enggak kita bakal jadi penonton," sebut Rizal.

Sistem transportasi, lanjut dia, juga menjadi bahan kajian yang dilakukan pemerintahannya.

Menurut dia, penyediaan trem dan kereta api dirasa perlu sebelum ibu kota negara dipindah ke Kalimantan Timur.

"Daerah penyangga seperti Balikpapan akan menjadi pusat kegiatan. Balikpapan akan jadi jalur logistik, banyak orang-orang lewat. Kita minta trem dan kereta api sudah digagas, termasuk jalan lainnya juga sebelum ibu kotanya jadi. Kalau nggak nanti Balikpapan jadi karam," tutup dia.