5 Poin Penting Tatib DPRD DKI yang Baru, dari Pemilihan Wagub hingga Tenaga Ahli

Kompas.com - 13/09/2019, 09:35 WIB
Pelantikan Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 Jakarta di Ruang Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIPelantikan Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 Jakarta di Ruang Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menyelesaikan pembahasan tata tertib DPRD DKI periode 2019-2024.

Ada 185 pasal dari 19 bab yang dirampungkan oleh DPRD DKI Jakarta dan telah melalui proses pembahasan selama kurang lebih dua minggu.

Dari 185 pasal, ada sejumlah poin penting yang diusulkan oleh DPRD DKI.

Berikut lima poin penting yang dirangkum Kompas.com:

1. Pemilihan wagub DKI

Salah satu poin yang dimasukkan dalam tatib kinerja DPRD adalah pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.

Pemilihan wagub DKI masih mandek di tangan DPRD sejak 13 bulan yang lalu.

Wakil Ketua DPRD DKI non defenitif Syarif memastikan, pembahasan mengenai wakil gubernur DKI Jakarta akan menjadi prioritas.

Apalagi saat ini draf tata tertib pemilihan wagub DKI sudah selesai dan tinggal dilanjutkan pembahasannya.

"Pasti dong, dilihat dari tatibnya ini makin bagus, enggak usah lama-lama. Oktober mungkin pansus," kata Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019).

Panitia khusus (pansus) pemilihan wagub DKI akan kembali dibentuk dengan anggota dari para anggota DPRD DKI periode 2019-2024.

Pembahasan wagub DKI akan mulai dilakukan setelah tanggal 27 September 2019 atau selesai pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD).

"Tatibnya selesaikan, AKD diselesaikan, setelahnya baru bikin pansus (pemilihan gubernur)," ujar Syarif.

2. Tenaga ahli

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi sebelumnya mengusulkan agar setiap anggota DPRD DKI mendapat staf ahli.

Menurut Suhaimi, anggota DPRD membutuhkan tenaga ahli agar bisa membantu membahas hal-hal yang detail terkait tugasnya.

Misalnya, membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Soalnya, tak semua anggota DPRD memahami persoalan anggaran.

"Karena kami membahas Rp 90 triliun dan itu membutuhkan tenaga ahli yang men-support kami untuk membahas lebih detail. Kan background anggota Dewan beda," ucap Suhaimi.

Dia merujuk pada praktik di DPR RI yang juga mempunyai staf ahli. Menurut dia, tenaga ahli lebih bisa membantu anggota DPRD.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Ruko di Pasar Cengkareng Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 3 Miliar

3 Ruko di Pasar Cengkareng Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 3 Miliar

Megapolitan
Praktik Pungli di Pasar Lama Tangerang Terungkap, Berdalih Uang Keamanan

Praktik Pungli di Pasar Lama Tangerang Terungkap, Berdalih Uang Keamanan

Megapolitan
Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Megapolitan
Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Megapolitan
Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Megapolitan
Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Megapolitan
Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah Secara Hukum

Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah Secara Hukum

Megapolitan
Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Megapolitan
Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Megapolitan
Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Megapolitan
Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Megapolitan
Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Megapolitan
Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Megapolitan
126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.