Ombudsman Minta DKI Hentikan Pemotongan Kabel Utilitas

Kompas.com - 13/09/2019, 18:48 WIB
Pemkot Jakarta Selatan melakukan pemotongan kabel utilitas yang semrawut di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2019) Dok Pemkot Jakarta SelatanPemkot Jakarta Selatan melakukan pemotongan kabel utilitas yang semrawut di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan sementara pemotongan kabel utilitas yang selama ini sudah dilakukan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho meminta pemotongan kabel utilitas dihentikan sampai ada koordinasi antar-instansi dan para penyedia layanan telekomunikasi di Jakarta.

"Ombudsman meminta Pemprov DKI untuk menghentikan sementara pemutusan jaringan utilitas fiber optik di beberapa wilayah," ujar Teguh melalui siaran pers, Jumat (13/9/2019).

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya telah menerima laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) soal pemotongan kabel utilitas yang dilakukan Pemprov DKI.

Baca juga: Konflik APJATEL Vs Pemprov DKI soal Pemotongan Kabel Utilitas

Apjatel, kata Teguh, menerima keluhan dari para pengguna internet di kawasan Cikini, Menteng, dan sekitarnya akibat pemutusan kabel utilitas di wilayah tersebut.

Karena itu, Ombudsman meminta penataan trotoar dan kabel utilitas di Jakarta tidak mengganggu layanan publik.

"Kami menghargai upaya Pemprov untuk membenahi kawasan dan utilitas, termasuk utilitas telekomunikasi di Jakarta yang selama ini memang semrawut. Tapi penertiban tersebut tidak kemudian mengorbankan pelayanan publik lainnya," kata Teguh.

Dengan adanya laporan dari Apjatel, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya akan memanggil Pemprov DKI Jakarta pada pekan depan.

Ombudsman akan meminta klarifikasi soal pemotongan kabel utilitas yang dilakukan Pemprov DKI. Ombudsman ingin memastikan apakah pemotongan kabel utilitas itu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Panggilan itu untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan upaya mitigasi yang dipersiapkan masing-masing pihak agar ke depan pembenahan tersebut tidak menyebabkan gangguan atas pelayanan publik di Jakarta," ucap Teguh.

Pemprov DKI Jakarta sedang merevitalisasi trotoar di sejumlah ruas jalan pada 2019 ini. Revitalisasi trotoar dibarengi dengan penataan kabel utilitas.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasar Senen Jaya Blok I dan Blok II Akan Dibangun Kembali

Pasar Senen Jaya Blok I dan Blok II Akan Dibangun Kembali

Megapolitan
 Seribu Alasan Pengendara Motor yang Naik JPO Dekat Sudinhub Jakut...

Seribu Alasan Pengendara Motor yang Naik JPO Dekat Sudinhub Jakut...

Megapolitan
CPNS Pemprov DKI, Dua Formasi Ini Masih Belum Ada Pelamar

CPNS Pemprov DKI, Dua Formasi Ini Masih Belum Ada Pelamar

Megapolitan
Hingga 20 November 2019, 18.876 Orang Daftar CPNS Pemprov DKI

Hingga 20 November 2019, 18.876 Orang Daftar CPNS Pemprov DKI

Megapolitan
Polisi Tetapkan Seorang Tersangka Bentrok FBR dan PP

Polisi Tetapkan Seorang Tersangka Bentrok FBR dan PP

Megapolitan
Jelang Kampanye Pilkades, Kapolresta Tangerang Ancam Bakal Proses Hukum Pelaku Kampanye Hitam

Jelang Kampanye Pilkades, Kapolresta Tangerang Ancam Bakal Proses Hukum Pelaku Kampanye Hitam

Megapolitan
Nunung kepada Majelis Hakim: Saya Sangat Salah dan Menyesali Perbuatan

Nunung kepada Majelis Hakim: Saya Sangat Salah dan Menyesali Perbuatan

Megapolitan
Mikrotrans Jak Lingko 80 Layani Rute Rawa Buaya sampai Rawa Kompeni

Mikrotrans Jak Lingko 80 Layani Rute Rawa Buaya sampai Rawa Kompeni

Megapolitan
Bobol Showroom Motor, Dua Pencuri Ditangkap Polisi

Bobol Showroom Motor, Dua Pencuri Ditangkap Polisi

Megapolitan
Tahun 2019 Sisa 40 Hari, PAD Kota Bekasi Masih Minus Rp 1 Triliun

Tahun 2019 Sisa 40 Hari, PAD Kota Bekasi Masih Minus Rp 1 Triliun

Megapolitan
Setu Sawangan akan Dinormalisasi, Pedagang Pasrah Warungnya Digusur

Setu Sawangan akan Dinormalisasi, Pedagang Pasrah Warungnya Digusur

Megapolitan
Agar Tak Dilintasi Motor, Pejalan Kaki Saran Pasang Penghalang di JPO Dekat Sudinhub Jakut

Agar Tak Dilintasi Motor, Pejalan Kaki Saran Pasang Penghalang di JPO Dekat Sudinhub Jakut

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Lebih Dulu Berhitung Sebelum Siapkan APAR di Sekolah-sekolah

Wali Kota Bekasi Lebih Dulu Berhitung Sebelum Siapkan APAR di Sekolah-sekolah

Megapolitan
Kata Walkot Jaktim, Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Kewenangan Pemerintah Pusat

Kata Walkot Jaktim, Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Kewenangan Pemerintah Pusat

Megapolitan
Badan Pembentukan Perda: 52 Raperda yang Diusulkan Terlalu Banyak

Badan Pembentukan Perda: 52 Raperda yang Diusulkan Terlalu Banyak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X