DEPOK, KOMPAS.com - Pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Depok segera dibuka.
Sejumlah partai politik pun telah menyiapkan nama-nama yang akan dicalonkan untuk jadi pemimpin kota Depok pada 2020 mendatang.
Bahkan, beberapa partai lainnya telah menyusun strategi untuk memenangi Pilkada tersebut. Partai PDI Perjuangan (PDI-P), misalnya, akan mengajak sejumlah partai lainnya untuk berkoalisi menghadapi PKS saat Pilkada Depok.
Pasalnya, Kota Depok identik dengan pemimpin yang diusung dari partai politik PKS selama 15 tahun berturut-turut.
Ajakan PDIP untuk menggeser kedudukan PKS rupanya mendapat berbagai respons dari beberapa partai politik lainnya.
Kompas.com merangkum sejumlah respons terkait ajakan berkoalisi tersebut.
Mulanya PDI-P menilai belum ada perubahan di Depok selama 15 tahun
Ketua DPC PDI-P Depok Hendrik Tangke Allo menilai, selama 15 tahun dikuasai oleh PKS, kota Depok tak ada perubahan baik.
Sehingga menurut dia, pergantian partai politik yang memimpin Depok diperlukan untuk membangun suatu perubahan.
Baca juga: PDI-P: Sudah 15 Tahun PKS Menguasai Depok, Apa Ada Perubahan?
"Jadi kan sudah 15 tahun ya memimpin, masyarakat bisa lihat bagaimana apakah sudah melakukan perubahan terbaik untuk masyarakat, kalau tidak melihat ada perubahan, kan masih alternatif lain," ucap Hendrik beberapa waktu lalu.
Belum pastinya PPP bergabung dalam koalisi PDI-P
Menanggapi ajakan PDI-P, Sekertaris DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok Ma'mun Abdullah menyebut belum ada kepastian untuk bentuk koalisi bersama PDI-P dalam Pilkada mendatang.
"Belum sampai pada menentukan pilihan, masih tahap menyamakan pandangan politik," ujar Ma'mun.
Baca juga: Diajak PDI-P, PPP Belum Tentukan Arah Koalisi dalam Pilkada Depok
Ia mengatakan, saat ini PPP masih menjalin komunikasi dengan partai-partai lainnya. PPP masih mempertimbangkan dengan partai apa mereka akan berkoalisi dalam Pilkada Depok.
PKB pesimistis koalisi gemuk bisa lawan PKS di Depok