Kompas.com - 18/09/2019, 16:34 WIB
Kawasan reklamasi Pulau D yang sekarang bernama Kawasan Pantai Maju di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (16/6/2019). Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 bangunan di Pulau D atau Pantai Maju, pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Bangunan itu terdiri dari 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor (rukan) yang sudah jadi, serta 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun. KOMPAS/RIZA FATHONIKawasan reklamasi Pulau D yang sekarang bernama Kawasan Pantai Maju di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (16/6/2019). Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 bangunan di Pulau D atau Pantai Maju, pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Bangunan itu terdiri dari 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor (rukan) yang sudah jadi, serta 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mempersilakan pengembang reklamasi Pulau M, PT Manggala Krida Yudha, mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

PTUN Jakarta menolak gugatan PT Manggala Krida Yudha yang mempersoalkan pencabutan izin prinsip reklamasi Pulau M oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Silakan saja, itu kan haknya masing-masing untuk mengajukan proses hukum lanjutan," ujar Yayan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).

Baca juga: Kenangan Anies Pernah Dipanggil dan Diingatkan Habibie soal Reklamasi

Yayan menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta selalu mengajukan banding setelah kalah di pengadilan tingkat pertama.

Karena itu, Pemprov DKI akan menghargai keputusan pengembang Pulau M jika akan mengajukan banding.

"Enggak bisa kita bendung. Saling menghargai saja proses hukum yang akan ditempuh oleh masing-masing pihak," kata Yayan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: SK Anies Terkait Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F, I, dan M Juga Digugat ke PTUN

PTUN Jakarta menolak gugatan PT Manggala Krida Yudha yang mempersoalkan pencabutan izin prinsip reklamasi Pulau M oleh Anies.

Artinya, Anies memenangkan gugatan dengan nomor perkara 31/G/2019/PTUN.JKT yang diputuskan pada Selasa (17/9/2019) itu.

PT Manggala Krida Yudha diketahui mengajukan gugatan ke PTUN pada 27 Februari 2019.

Perusahaan itu meminta PTUN Jakarta membatalkan SK Nomor 1040/-1.794.2 tertanggal 6 September 2018 perihal Pencabutan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2012 Nomor 1283/-1.794.2 perihal Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau M atas nama PT Manggala Krida Yudha. Namun, gugatan itu ditolak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kendaraan Usia Lebih dari 3 Tahun di Jakarta Harus Lulus Tes Uji Emisi atau Bersiap Ditilang

Kendaraan Usia Lebih dari 3 Tahun di Jakarta Harus Lulus Tes Uji Emisi atau Bersiap Ditilang

Megapolitan
Hujan Deras dan Angin Kencang di Cipete Selatan, Pohon Mangga Tumbang Timpa Mobil

Hujan Deras dan Angin Kencang di Cipete Selatan, Pohon Mangga Tumbang Timpa Mobil

Megapolitan
41 RT di Kota Bekasi Masuk Zona Kuning

41 RT di Kota Bekasi Masuk Zona Kuning

Megapolitan
Sidang Lanjutan Perkara Hoaks Babi Ngepet di Depok Ditunda

Sidang Lanjutan Perkara Hoaks Babi Ngepet di Depok Ditunda

Megapolitan
Asosiasi Pilot Garuda Minta Pemerintah Tinjau Ulang Syarat Penumpang Wajib Tes PCR

Asosiasi Pilot Garuda Minta Pemerintah Tinjau Ulang Syarat Penumpang Wajib Tes PCR

Megapolitan
Seluruh RT di DKI Jakarta Bebas dari Zona Merah dan Oranye Penyebaran Covid-19

Seluruh RT di DKI Jakarta Bebas dari Zona Merah dan Oranye Penyebaran Covid-19

Megapolitan
PT KCI: Sepeda Motor yang Tertabrak KRL di Tanah Abang Lewati Pelintasan Liar

PT KCI: Sepeda Motor yang Tertabrak KRL di Tanah Abang Lewati Pelintasan Liar

Megapolitan
Pemkot Bekasi Catat Ada 27 Kasus Baru Covid-19 dalam Sepekan

Pemkot Bekasi Catat Ada 27 Kasus Baru Covid-19 dalam Sepekan

Megapolitan
Antisipasi Fenomena La Nina,  Warga Kota Tangerang Diminta Tingkatkan Kewaspadaan

Antisipasi Fenomena La Nina, Warga Kota Tangerang Diminta Tingkatkan Kewaspadaan

Megapolitan
Kronologi Motor Terlindas KRL di Tanah Abang: Pemotor Selamat, Para Penumpang Dievakuasi

Kronologi Motor Terlindas KRL di Tanah Abang: Pemotor Selamat, Para Penumpang Dievakuasi

Megapolitan
Rachel Vennya Sempat Nunggak Pajak Mobil Alphard 2 Bulan, Dibayar Setelah Viral

Rachel Vennya Sempat Nunggak Pajak Mobil Alphard 2 Bulan, Dibayar Setelah Viral

Megapolitan
Ini Hasil Tes Darah Sopir Korban Tewas dalam Kecelakaan Transjakarta di Cawang

Ini Hasil Tes Darah Sopir Korban Tewas dalam Kecelakaan Transjakarta di Cawang

Megapolitan
Upaya Mengurangi Sampah lewat “Jakarta Sadar Sampah”

Upaya Mengurangi Sampah lewat “Jakarta Sadar Sampah”

Megapolitan
Nopol Kendaraan Tak Sesuai Data, Rachel Vennya Disebut Ubah Warna Mobil dari Putih ke Hitam

Nopol Kendaraan Tak Sesuai Data, Rachel Vennya Disebut Ubah Warna Mobil dari Putih ke Hitam

Megapolitan
KRL Tabrak Motor di Tanah Abang, Jadwal Perjalanan Commuter Line Terganggu

KRL Tabrak Motor di Tanah Abang, Jadwal Perjalanan Commuter Line Terganggu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.