Pemprov DKI Persilakan Pengembang Reklamasi Pulau M Ajukan Banding Putusan PTUN

Kompas.com - 18/09/2019, 16:34 WIB
Kawasan reklamasi Pulau D yang sekarang bernama Kawasan Pantai Maju di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (16/6/2019). Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 bangunan di Pulau D atau Pantai Maju, pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Bangunan itu terdiri dari 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor (rukan) yang sudah jadi, serta 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun. KOMPAS/RIZA FATHONIKawasan reklamasi Pulau D yang sekarang bernama Kawasan Pantai Maju di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (16/6/2019). Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 bangunan di Pulau D atau Pantai Maju, pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Bangunan itu terdiri dari 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor (rukan) yang sudah jadi, serta 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mempersilakan pengembang reklamasi Pulau M, PT Manggala Krida Yudha, mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

PTUN Jakarta menolak gugatan PT Manggala Krida Yudha yang mempersoalkan pencabutan izin prinsip reklamasi Pulau M oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Silakan saja, itu kan haknya masing-masing untuk mengajukan proses hukum lanjutan," ujar Yayan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).

Baca juga: Kenangan Anies Pernah Dipanggil dan Diingatkan Habibie soal Reklamasi

Yayan menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta selalu mengajukan banding setelah kalah di pengadilan tingkat pertama.

Karena itu, Pemprov DKI akan menghargai keputusan pengembang Pulau M jika akan mengajukan banding.

"Enggak bisa kita bendung. Saling menghargai saja proses hukum yang akan ditempuh oleh masing-masing pihak," kata Yayan.

Baca juga: SK Anies Terkait Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F, I, dan M Juga Digugat ke PTUN

PTUN Jakarta menolak gugatan PT Manggala Krida Yudha yang mempersoalkan pencabutan izin prinsip reklamasi Pulau M oleh Anies.

Artinya, Anies memenangkan gugatan dengan nomor perkara 31/G/2019/PTUN.JKT yang diputuskan pada Selasa (17/9/2019) itu.

PT Manggala Krida Yudha diketahui mengajukan gugatan ke PTUN pada 27 Februari 2019.

Perusahaan itu meminta PTUN Jakarta membatalkan SK Nomor 1040/-1.794.2 tertanggal 6 September 2018 perihal Pencabutan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2012 Nomor 1283/-1.794.2 perihal Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau M atas nama PT Manggala Krida Yudha. Namun, gugatan itu ditolak.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Pertama Penerapan Sanksi Ganjil Genap, 1.062 Mobil Ditilang

Hari Pertama Penerapan Sanksi Ganjil Genap, 1.062 Mobil Ditilang

Megapolitan
Kasus Covid-19 di RS Azra, Pemkot Bogor Enggan Berdebat soal Hasil Pemeriksaan

Kasus Covid-19 di RS Azra, Pemkot Bogor Enggan Berdebat soal Hasil Pemeriksaan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Ditjen Perkeretapian Amankan Area Struktur Bata Kuno

Pemkot Bekasi Minta Ditjen Perkeretapian Amankan Area Struktur Bata Kuno

Megapolitan
Kembali ke Zona Oranye, Pemkot Tangerang Enggan Perketat PSBB Lagi

Kembali ke Zona Oranye, Pemkot Tangerang Enggan Perketat PSBB Lagi

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Hanya Menata 11 Kampung Kumuh dari Target 56 RW

Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Hanya Menata 11 Kampung Kumuh dari Target 56 RW

Megapolitan
Jalan Dr Sumarno Cakung Berlaku Satu Arah Saat Jam Pulang Kantor

Jalan Dr Sumarno Cakung Berlaku Satu Arah Saat Jam Pulang Kantor

Megapolitan
UPDATE: Bertambah 2 Kasus, Total 614 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

UPDATE: Bertambah 2 Kasus, Total 614 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Jaga Kerahasiaan, Agen Detektif Wanita Tidak Punya Akun Media Sosial

Jaga Kerahasiaan, Agen Detektif Wanita Tidak Punya Akun Media Sosial

Megapolitan
BPBD Keluarkan Peringatan Potensi Angin Puting Beliung di Jakarta

BPBD Keluarkan Peringatan Potensi Angin Puting Beliung di Jakarta

Megapolitan
Seorang Ibu di Palmerah Melahirkan Sendirian, lalu Mengaku Menemukan Bayi

Seorang Ibu di Palmerah Melahirkan Sendirian, lalu Mengaku Menemukan Bayi

Megapolitan
BKD DKI Janjikan Gaji Ke-13 PNS Akan Dibayar Penuh Agustus

BKD DKI Janjikan Gaji Ke-13 PNS Akan Dibayar Penuh Agustus

Megapolitan
Kronologi dan Fakta Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Alami Kebakaran

Kronologi dan Fakta Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Alami Kebakaran

Megapolitan
Satu Pegawai Giant Margo City Positif Covid-19, Ini Respons Pemkot Depok

Satu Pegawai Giant Margo City Positif Covid-19, Ini Respons Pemkot Depok

Megapolitan
Pergub Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Disebut Perlu Dikaji Ulang

Pergub Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Disebut Perlu Dikaji Ulang

Megapolitan
Sepekan Ganjil Genap, Penumpang Angkutan Umum Naik 6 Persen

Sepekan Ganjil Genap, Penumpang Angkutan Umum Naik 6 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X