Pasal Karet Tak Cukup Membungkam Dandhy Dwi Laksono

Kompas.com - 28/09/2019, 06:27 WIB
Aktivis sekaligus jurnalis senior, Dandhy Dwi Laksono di sekitar kediamannya di Jatiwaringin, Jumat (27/9/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANAktivis sekaligus jurnalis senior, Dandhy Dwi Laksono di sekitar kediamannya di Jatiwaringin, Jumat (27/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com – Aktivis sekaligus jurnalis senior, Dandhy Dwi Laksono tahu betul konsekuensi suaranya yang lantang bagi demokrasi.

Dandhy ditangkap polisi pada Kamis (26/9/2019) malam, yang langsung menuai kecaman berbagai kalangan.

Twit Dandhy di Twitter pada 23 September 2019, mengenai kondisi di Papua dianggap menimbulkan kebencian, permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan SARA oleh polisi.

Ia dijerat Pasal 14 dan 15 KUHP serta Pasal 28 dan 45 UU ITE.

Baca juga: Dituding Menebarkan Kebencian, Berikut Profil Dandhy Dwi Laksono...

Diperiksa sejak malam hingga pagi, Dandhy tak ditahan polisi, tetapi jadi tersangka.

Kuasa hukum Dandhy, Alghiffari Aqsa mengaku, kliennya tetap percaya diri meskipun menghadapi kriminalisasi.

"Tidak ada yang berbeda dari beliau. Dari intonasi, dari semangat bicaranya, dari ketajaman bicaranya, tidak ada perbedaan. Memang (Dandhy) bukan warga negara biasa, artinya sudah puluhan tahun jadi jurnalis dan tahu konsekuensi yang dia tulis, risikonya apa. Dia juga tahu UU ITE gunanya untuk membungkam warga negara, sehingga dia enggak akan bungkam juga," jelas Alghiffari melalui telepon, Jumat (27/9/2019).

Baca juga: Dandhy Laksono Mengaku Tak Berniat Sebarkan Kebencian, tetapi Menjernihkan Informasi

Dandhy memilih irit bicara kepada wartawan terkait status tersangka yang menjeratnya.

Sutradara serial dokumenter “Ekspedisi Indonesia Biru” tersebut menganggap, jeratan UU ITE dan tuduhan ujaran kebencian terhadap warga negara seperti sudah “lumrah” beberapa tahun ke belakang.

"Saya pikir saya bukan korban pertama dari UU ITE. Sangkaan-sangkaan itu banyak yang lebih dahulu mengalami dan saya satu dari sekian banyak warga negara yang mengalami ini," ujar Dandhy ditemui di kediamannya di bilangan Jatiwaringin, Bekasi, Jumat petang.

UU ITE dianggap sebagian kalangan bersifat multitafsir. Sebagian pasal di dalamnya disebut "pasal karet" sehingga dianggap dapat menimbulkan polemik dalam penetapan seseorang sebagai tersangka.

Baca juga: ICJR Persoalkan Langkah Polisi Tangkap Dandhy Laksono

Dandhy menganggap, penangkapan dirinya menjadi penegas bahwa UU ITE bermasalah dan harus direvisi sesegera mungkin.

Namun, pemerintah malah mengebut revisi UU KPK yang melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

"Saya pikir, yang mendesak itu segera mengamendemen UU ITE karena korbannya sudah jelas dan lebih banyak, dibanding mengamandemen UU KPK," kata dia.

Di sisi lain, Dandhy berharap, publik tetap fokus mengawal isu-isu reformasi di luar kasus penangkapan dirinya.

Sebab, kasus-kasus kekerasan aparat yang menimbulkan korban jauh lebih penting ketimbang kasus yang membelitnya.

"Saya ingin publik tetap fokus ke agenda yang lebih besar, kasus saya enggak ada apa-apanya dan kecil dibandingkan persoalan di Papua, mahasiswa yang tewas, karena menuntut reformasi yang dituntaskan," kata Dandhy.

"Jadi, saya pikir panggung utama adalah bagaimana reformasi dituntaskan (agar) jadi perhatian publik (dan) energinya tetap ada. Persoalkan yang lebih besar," tambah dia.

Sebagai informasi, puluhan warga di Wamena dan Deiyai tewas selama gelombang aksi unjuk rasa di Papua sejak lebih dari sebulan lalu.

Baru-baru ini, dua mahasiswa Universitas Halu Oleo di Kendari tewas usai terlibat bentrok dengan polisi, Kamis.

Salah satu dari mereka tewas dengan luka tembak di dada.

Penangkapan dipersoalkan

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju mengkritik langkah polisi menangkap Dandhy pada malam hari.

"Upaya paksa seperti penangkapan seharusnya dilakukan sebagai upaya terakhir. Penangkapan pada malam hari dan dilanjutkan dengan pemeriksaan di malam hari, dalam pandangan ICJR, sama sekali tidak tepat," ujar Anggara dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat.

Anggara menilai, twit Dandhy sekadar bentuk penyampaian informasi dan kritik yang sah, bahkan dijamin dalam UUD 1945.

Penangkapan Dandhy, menurut dia, tak ubahnya “try out” Rancangan KUHP yang tengah jadi polemik belakangan ini.

Anggara bahkan meminta polisi segera membatalkan status tersangka Dandhy.

“Tindakan Dandhy adalah bentuk penyampaian informasi kepada publik dan kritik terhadap kebijakan di Indonesia, terutama menghadapi berbagai gejolak politik baik yang terjadi di Papua dan juga di daerah Indonesia lainnya," jelas Anggara.

Dandhy mengakui bahwa twit-twitnya selama ini soal Papua bermaksud untuk menjernihkan informasi yang selama ini bagai ditutup-tutupi pemerintah.

Dia merasa mengemban tanggung jawab tersebut, apalagi sebagai jurnalis.

Sebelum mengunggah kicauannya, Dandhy mengaku sudah lebih dulu mengonfirmasi informasi-informasi tersebut ke rekan jurnalisnya di Papua.

"Sebagai warga negara saya merasa perlu, terutama sejak Veronika Koman dikriminalisasi, banyak kasus wartawan di Papua tidak bisa meliput peristiwa-peristiwa penting seperti ini, saya kira perlu banyak dibantu persebarannya," ujar Dandhy di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Jumat.

"Jadi, jurnalis yang diusir, foto-foto yang beredar, saya enggak tahu kalau foto-foto ini meresahkan," ucap dia.

Dandhy mengatakan, tak ada sedikit pun niatannya untuk melakukan ujaran kebencian. Sebaliknya, ia justru berniat menjernihkan informasi yang berseliweran.

Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan pihak kepolisian yang menangkapnya secara tiba-tiba di tengah malam, kata Dandhy, telah mengganggu dirinya secara pribadi maupun warga negara.

"Saya pikir yang juga mengejutkan adalah bagaimana cara negara atau polisi di masalah ini," kata dia.

Ujaran kebencian

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, cuitan Dandhy belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Berawal dari postingan di media sosial milik DDL, postingan dalam tulisan itu menggambarkan kegiatan di Papua yang belum bisa dicek kebenarannya," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat.

Argo menyebut, cuitan itu dinilai bisa memprovokasi masyarakat untuk membenci suatu kelompok tertentu.

"Postingan itu mengandung ujaran kebencian dan isu SARA. Makanya tadi malam, kita lakukan penangkapan," ujar Argo.

Meski demikian, polisi memutuskan untuk tidak menahan Dandhy dengan alasan subjektivitas penyidik.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Naik 8 Bus, Rombongan Pedemo Mahasiswa UP dan Gunadarma Bergerak ke Monas

Naik 8 Bus, Rombongan Pedemo Mahasiswa UP dan Gunadarma Bergerak ke Monas

Megapolitan
12.369 Personel Gabungan Amankan 3 Titik Demo Omnibus Law di Jakarta

12.369 Personel Gabungan Amankan 3 Titik Demo Omnibus Law di Jakarta

Megapolitan
Buruh: Jangan Jadikan Covid-19 Alasan Tidak Menaikkan UMK 2021

Buruh: Jangan Jadikan Covid-19 Alasan Tidak Menaikkan UMK 2021

Megapolitan
SDM Siap, RSUI Tambah 70 Persen Kapasitas Ruang Perawatan Pasien Covid-19

SDM Siap, RSUI Tambah 70 Persen Kapasitas Ruang Perawatan Pasien Covid-19

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Seorang Pencuri Motor Ditembak Polisi hingga Tewas

Melawan Saat Ditangkap, Seorang Pencuri Motor Ditembak Polisi hingga Tewas

Megapolitan
Dua Bioskop di Bekasi Mulai Uji Coba Beroperasi Hari Ini

Dua Bioskop di Bekasi Mulai Uji Coba Beroperasi Hari Ini

Megapolitan
Demo di Hari Sumpah Pemuda, Massa Aksi Bacakan 'Sumpah Buruh' Tolak Omnibus Law

Demo di Hari Sumpah Pemuda, Massa Aksi Bacakan "Sumpah Buruh" Tolak Omnibus Law

Megapolitan
Tujuh Kali Curi Motor di Ciracas dan Bekasi, Komplotan Ini Akhirnya Tertangkap

Tujuh Kali Curi Motor di Ciracas dan Bekasi, Komplotan Ini Akhirnya Tertangkap

Megapolitan
Perayaan Maulid Nabi Diizinkan di Bekasi, Wali Kota: Maksimal 40 Persen Kapasitas

Perayaan Maulid Nabi Diizinkan di Bekasi, Wali Kota: Maksimal 40 Persen Kapasitas

Megapolitan
Macet akibat Kecelakaan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek, Jasamarga Terapkan Sistem Buka Tutup

Macet akibat Kecelakaan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek, Jasamarga Terapkan Sistem Buka Tutup

Megapolitan
Demo Tolak Omnibus Law, Massa Buruh SPSI Mulai Padati Kawasan Patung Kuda

Demo Tolak Omnibus Law, Massa Buruh SPSI Mulai Padati Kawasan Patung Kuda

Megapolitan
Ada Demo di Sekitar Istana, Ini Modifikasi di 5 Rute Bus Transjakarta

Ada Demo di Sekitar Istana, Ini Modifikasi di 5 Rute Bus Transjakarta

Megapolitan
Awalnya Dilepas, Wanita Pembawa Bensin ke Balai Kota DKI Jakarta Akhirnya Dilaporkan

Awalnya Dilepas, Wanita Pembawa Bensin ke Balai Kota DKI Jakarta Akhirnya Dilaporkan

Megapolitan
Tulis Surat ke Anies, Wanita Pembawa Bensin ke Balai Kota Sebut Dirinya Presiden dan Rhoma Irama Wapres

Tulis Surat ke Anies, Wanita Pembawa Bensin ke Balai Kota Sebut Dirinya Presiden dan Rhoma Irama Wapres

Megapolitan
Jelang Libur Panjang Akhir Pekan, Belum ada Lonjakan Penumpang di Terminal Kalideres

Jelang Libur Panjang Akhir Pekan, Belum ada Lonjakan Penumpang di Terminal Kalideres

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X