Dishub DKI: Kami Tidak Bisa Larang Penggunaan Bus Zhong Tong

Kompas.com - 17/10/2019, 22:29 WIB
Sebanyak 23 bus Transjakarta, jenis bus gandeng, buatan Zhong Tong China menempati pool Transjakarta di Pesing, Jakarta, Rabu (12/12/2012). Rencananya Pemkot DKI Jakarta, total akan mengimpor sebanyak 66 bus gandeng dari China yang seluruhnya akan tuntas dikirim pada bulan Desember ini. Bentuk bus ini kaca depannya lebih lebar, dilengkapi atribut keselamatan seperti tabung pemadam kebakaran, palu pemecah kaca, dan CCTV. KOMPAS/LASTI KURNIASebanyak 23 bus Transjakarta, jenis bus gandeng, buatan Zhong Tong China menempati pool Transjakarta di Pesing, Jakarta, Rabu (12/12/2012). Rencananya Pemkot DKI Jakarta, total akan mengimpor sebanyak 66 bus gandeng dari China yang seluruhnya akan tuntas dikirim pada bulan Desember ini. Bentuk bus ini kaca depannya lebih lebar, dilengkapi atribut keselamatan seperti tabung pemadam kebakaran, palu pemecah kaca, dan CCTV.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan menyatakan tidak bisa melarang penggunaan bus dari China, Zhong Tong karena saat ini sudah dalam wewenang operator Transjakarta.

"Kami tidak boleh melarang. Karena begitu (lelang) pengadaan bus (dimenangkan) oleh operator, operator bisa memilih. Kalau kami sendiri, selama dia sesuai dengan spesifikasi, yang sudah ditetapkan oleh Kemenhub, ya silakan," ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi di Jakarta, Kamis (17/10/2019), seperti dikutip Antara.

Menurut Syafrin, Kementerian Perhubungan memiliki aturan tentang angkutan darat yang wajib ditaati jika ingin beroperasi di Indonesia.

Baca juga: Transjakarta Kembali Operasikan Bus Zhong Tong, Ini Komentar Anies

Aturan itu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang mengamanatkan kendaraan umum diharuskan lolos uji tipe oleh Kementerian Perhubungan untuk bisa beroperasi.

Uji tipe itu terdiri dari persyaratan aspek administratif dan teknis seperti berat kendaraan kotor maksimal 26 ton, lebarnya 2,5 meter dan panjang 18 meter.

Setelah aspek teknis terpenuhi, secara administratif surat tanda nomor kendaraannya harus dipenuhi dan yang terpenting adalah menjaga faktor keamanan dari unit-unit tersebut.

Untuk Bus Zhong Tong, Syafrin mengatakan, bukan milik pengelola (Transjakarta), namun milik operator.

Baca juga: Ahok: Mungkin Zhong Tong Sudah Sekelas Bus Terkenal dari Eropa

Saat ini PT Transjakarta sudah tidak mengadakan pembelian bus dan hanya membayar jasa operator-operator bus.

Meski begitu, Dinas Perhubungan tetap bisa mengawasi Bus Zhong Tong yang beredar. Jika ada pelanggaran, akan ada sanksi berupa pemotongan pembayaran sampai stop beroperasi.

"Dan berikutnya, risiko operasional kan itu ada di operator sendiri ya. Jadi, kalau misalnya ternyata bus yang dia adakan tidak andal sehingga ia menerima risiko, misalnya ada pengurangan tagihan, bus tidak operasi, tidak dibayarkan," kata Syafrin.

Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) mengoperasikan 21 unit dari 59 Bus Zhong Tong sejak sepekan lalu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Baru Revitalisasi Monas: Diminta Dihentikan karena Tak Berizin hingga Pohon Menghilang

Fakta Baru Revitalisasi Monas: Diminta Dihentikan karena Tak Berizin hingga Pohon Menghilang

Megapolitan
5 Fakta Ledakan karena Kebocoran Gas Melon di Bekasi

5 Fakta Ledakan karena Kebocoran Gas Melon di Bekasi

Megapolitan
205 Pohon di Monas yang Akan Dipindahkan Menghilang, Ada Di Mana?

205 Pohon di Monas yang Akan Dipindahkan Menghilang, Ada Di Mana?

Megapolitan
Duduk Perkara Pernyataan Menteri Yasonna hingga Didemo Warga Tanjung Priok

Duduk Perkara Pernyataan Menteri Yasonna hingga Didemo Warga Tanjung Priok

Megapolitan
Kelenteng Boen Tek Bio, Simbol Toleransi di Tengah Pasar Lama Kota Tangerang

Kelenteng Boen Tek Bio, Simbol Toleransi di Tengah Pasar Lama Kota Tangerang

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Yasonna Vs Warga Tanjung Priok | Aksi Heroik Sopir Truk Kejar Perampok

[POPULER JABODETABEK] Yasonna Vs Warga Tanjung Priok | Aksi Heroik Sopir Truk Kejar Perampok

Megapolitan
BMKG: Mayoritas Jabodetabek Hujan Kamis Siang

BMKG: Mayoritas Jabodetabek Hujan Kamis Siang

Megapolitan
Kemacetan di Depan Stasiun Poris Kota Tangerang Bikin Pengendara Emosi

Kemacetan di Depan Stasiun Poris Kota Tangerang Bikin Pengendara Emosi

Megapolitan
Terjebak Macet Saat Kabur, Jambret di Depok Ditangkap Polisi

Terjebak Macet Saat Kabur, Jambret di Depok Ditangkap Polisi

Megapolitan
Diimingi Peran Figuran, Seorang Remaja Jadi Korban Pencabulan Agensi Gadungan

Diimingi Peran Figuran, Seorang Remaja Jadi Korban Pencabulan Agensi Gadungan

Megapolitan
Petugas Sudinhub Jaksel Tolong Ibu Hamil Muda dengan Mobil Derek

Petugas Sudinhub Jaksel Tolong Ibu Hamil Muda dengan Mobil Derek

Megapolitan
Ladang Ganja 5 Hektar di Mandailing Natal Ditemukan, Polisi Sempat Jatuh ke Jurang

Ladang Ganja 5 Hektar di Mandailing Natal Ditemukan, Polisi Sempat Jatuh ke Jurang

Megapolitan
Pengelola Belum Tahu Nasib Taman Rusa dalam Revitalisasi Monas

Pengelola Belum Tahu Nasib Taman Rusa dalam Revitalisasi Monas

Megapolitan
Pemkot Tangsel Berkeberatan dengan Wacana Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg

Pemkot Tangsel Berkeberatan dengan Wacana Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg

Megapolitan
Wakil Wali Kota Tangsel Harap Gaji Pegawai Honorer yang Jadi PPPK Ditanggung APBN

Wakil Wali Kota Tangsel Harap Gaji Pegawai Honorer yang Jadi PPPK Ditanggung APBN

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X