Ketua DPRD DKI Pertanyakan Defisit Anggaran di Tengah Predikat WTP dari BPK

Kompas.com - 30/10/2019, 06:49 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 Prasetio Edi Marsudi di ruang paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 Prasetio Edi Marsudi di ruang paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019)

JAKARTA, KOMPA.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2019 Pemprov DKI Jakarta yang defisit di tengah predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya tidak bangga hari ini APBD kita defisit. Duit kita banyak di luar oleh oknum eksekutif. Sekali lagi, saya jalan keliling, kenapa (pemerintahan) sebelumnya masalah BPK ini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tapi pembangunan ada. Namun saat ini WTP tapi kita defisit?" ucap Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10/2019), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar Disdik DKI untuk Murid Dipertanyakan

Prasetio menyoroti masalah anggaran di Pemprov DKI Jakarta karena berdasarkan data per 17 Oktober 2019, penerimaan pajak baru mencapai Rp 31,5 triliun atau sekitar 70,86 persen dari target Rp 44,5 triliun.

Karena itu, dia meminta Pemprov DKI Jakarta agar lebih aktif mengejar pendapatan.

"Pendapatan kurang. Jangan naik-naik terus PBB, naik-naik pajak lainnya. Dari luar mana nih? Banyak, ada denda KLB," kata Prasetio.

Selain itu, pendapatan dari parkir juga bisa ditingkatkan antara lain melalui pengaturan parkir valet.

"Khusus parkir di Jakarta, yang kerja sama dengan DKI untuk pemilik semua, nggak boleh monopoli. Terutama 'Secure Parking' itu. Panggil khusus. Valet juga itu belum ada Pergub-nya. Itu kan pendapatan juga. Kita masuk sebentar Rp 150 ribu," ucap Prasetio.

Baca juga: Anggaran Pembuatan Jalur Sepeda Rp 73 Miliar, Dishub DKI: Catnya Impor

Prasetio juga meminta pengelola keuangan daerah, seperti Bappeda, agar bisa berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terutama jika ada masalah dan kekurangan.

"Bappeda punya hak bicara kepada gubernur. Jangan gubernur kasih enak terus. Dia orang baik, pak. Jangan takut pada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP)," kata Prasetio menambahkan.

Pemprov DKI sebelumnya melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi masalah anggaran yang hampir defisit.

Baca juga: Anggaran Hampir Defisit, Pemprov DKI Batasi Kunjungan Kerja

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X