Terkendala PP, DKI Tak Bisa Tetapkan UMP Sesuai Tuntutan Buruh

Kompas.com - 30/10/2019, 15:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah menyatakan, Pemprov DKI Jakarta terkendala Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2020 sesuai tuntutan buruh.

Buruh menuntut UMP DKI Jakarta 2020 sesuai usulan Dewan Pengupahan DKI dari unsur serikat pekerja, yakni sebesar Rp 4,6 juta.

"Terkait dengan PP 78 Tahun 2015, intinya seperti tahun yang kemarin, Pak Gubernur sangat paham sekali keprihatinan para pekerja, tapi memang ada ketentuan yang tidak bisa kami langgar," ujar Andri saat menemui buruh yang berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Buruh Demo, Tuntut Anies Tetapkan UMP 2020 Rp 4,6 Juta

Meskipun demikian, kata Andri, Pemprov DKI akan berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja. Caranya dengan memberikan Kartu Pekerja. Pemprov DKI juga akan membuat gerai koperasi pekerja dan klinik kesehatan.

Selain itu, Pemprov DKI akan mengikutsertakan istri-istri buruh dalam program pengembangan kewirausahaan terpadu (PKT) atau yang lebih dikenal dengan OK OCE.

"Sehingga pendapatan pekerja tidak hanya bertumpu pada suami yang bekerja di perusahaan, tapi juga bisa dihasilkan kreativitas, inovasi, dan usaha-usaha yang dihasilkan istrinya. Ini sedang kami godok," kata Andri.

Berikutnya, Pemprov DKI juga akan berdialog dengan Tim Tujuh bentukan buruh untuk menyejahterakan para pekerja.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta Winarso menyatakan memahami kendala yang dihadapi Pemprov DKI.

Baca juga: Buruh Minta UMP DKI Rp 5,2 Juta untuk Bayar Listrik hingga Rekreasi

Namun, dia berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa menetapkan UMP sesuai usulan Dewan Pengupahan DKI dari unsur serikat pekerja.

Jika Anies tidak bisa menetapkan UMP sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja, KSPI DKI akan berkoordinasi dengan KSPI pusat untuk menentukan langkah berikutnya.

"Ketika pimpinan pusat mengatakan tetap menolak, ya kami akan menjalankan, menolak juga. Tidak menutup kemungkinan kami akan juga aksi di sini," ujar Winarso.

Sebelumnya, Dewan Pengupahan DKI Jakarta mengusulkan dua angka UMP DKI Jakarta 2020 kepada Anies, yakni Rp 4.276.349,906 dan Rp 4.619.878,99 per bulan.

Angka Rp 4,2 juta diusulkan unsur pengusaha dan pemerintah, sementara angka Rp 4,6 juta diusulkan oleh serikat pekerja.

Anies sebelumnya menyatakan, meskipun belum final, UMP DKI 2020 yang ditetapkan akan mengarah pada keputusan pemerintah pusat.

Jika mengikuti keputusan pemerintah, maka UMP DKI Jakarta 2020 naik 8,51 persen dari UMP 2019. Dengan demikian, UMP DKI 2020 diperkirakan Rp 4.276.349 per bulan.

"Arahnya kami akan sesuai dengan keputusan pemerintah, belum final ini, tapi arahnya begitu, seperti juga tahun lalu," kata Anies, Rabu lalu.

Anies menyampaikan, selain menaikkan UMP, Pemprov DKI akan membantu menurunkan biaya hidup para pekerja dengan memberikan Kartu Pekerja.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tabrakan Beruntun di MT Haryono, 2 Tewas, 4 Orang Dirawat di RS

Tabrakan Beruntun di MT Haryono, 2 Tewas, 4 Orang Dirawat di RS

Megapolitan
Ganjil Genap di 25 Ruas Jalan di Jakarta Berlaku Mulai 6 Juni

Ganjil Genap di 25 Ruas Jalan di Jakarta Berlaku Mulai 6 Juni

Megapolitan
Cara Mengganti e-KTP Yang Rusak

Cara Mengganti e-KTP Yang Rusak

Megapolitan
Tahap dan Jadwal Pendaftaran PPDB PAUD, SLB dan PKBM DKI Jakarta 2022

Tahap dan Jadwal Pendaftaran PPDB PAUD, SLB dan PKBM DKI Jakarta 2022

Megapolitan
Cara ke Asemka Naik Kereta KRL Commuter Line dan Transjakarta

Cara ke Asemka Naik Kereta KRL Commuter Line dan Transjakarta

Megapolitan
Cara Beli Minyak Goreng Rp 14.000

Cara Beli Minyak Goreng Rp 14.000

Megapolitan
Pemkot Depok Akan Rehab Jembatan dan Perbaiki Jalan Rusak di GDC

Pemkot Depok Akan Rehab Jembatan dan Perbaiki Jalan Rusak di GDC

Megapolitan
Pengemudi Mobil Pajero Tabrak Taksi dan 7 Motor di MT Haryono, 2 Orang Tewas

Pengemudi Mobil Pajero Tabrak Taksi dan 7 Motor di MT Haryono, 2 Orang Tewas

Megapolitan
Tersangka Kasus Korupsi Tetap Jadi Pegawai Pemkot Tangerang, Ini Alasannya...

Tersangka Kasus Korupsi Tetap Jadi Pegawai Pemkot Tangerang, Ini Alasannya...

Megapolitan
Polisi Masih Kesulitan Ungkap Identitas Mayat yang Ditemukan di Seberang Istana Bogor

Polisi Masih Kesulitan Ungkap Identitas Mayat yang Ditemukan di Seberang Istana Bogor

Megapolitan
Akta Kelahiran Diduga Palsu Beredar di Jaksel, Dukcapil: Bukan Produk Kami

Akta Kelahiran Diduga Palsu Beredar di Jaksel, Dukcapil: Bukan Produk Kami

Megapolitan
Pasutri Edarkan Uang Palsu di Jakarta Barat, Cari Untung Bertransaksi di Pasar Tradisional

Pasutri Edarkan Uang Palsu di Jakarta Barat, Cari Untung Bertransaksi di Pasar Tradisional

Megapolitan
Begal HP Beraksi di Kawasan Tambora, Modusnya Menanyakan Alamat ke Korban

Begal HP Beraksi di Kawasan Tambora, Modusnya Menanyakan Alamat ke Korban

Megapolitan
Produksi Uang Palsu Rp 30 Juta Sepekan, Pasutri Transaksi ke Pasar Harapkan Uang Kembalian

Produksi Uang Palsu Rp 30 Juta Sepekan, Pasutri Transaksi ke Pasar Harapkan Uang Kembalian

Megapolitan
Taman Kota 1 Tangsel Kembali Dibuka, Pengunjung: Rekomendasi Tempat Bermain Murah Meriah

Taman Kota 1 Tangsel Kembali Dibuka, Pengunjung: Rekomendasi Tempat Bermain Murah Meriah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.