Fraksi PDI-P Minta Anies Tidak Menyalahkan Sistem E-Budgeting Era Jokowi-Ahok

Kompas.com - 31/10/2019, 12:42 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beri sambutan di Festival Jakarta Langit Biru, Bundaran Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2019). Kampanye tersebut bertujuan mengenalkan kendaraan listrik yang ramah lingkungan guna mengurangi polusi udara. KOMPAS.com/M ZAENUDDINGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beri sambutan di Festival Jakarta Langit Biru, Bundaran Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2019). Kampanye tersebut bertujuan mengenalkan kendaraan listrik yang ramah lingkungan guna mengurangi polusi udara.
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menanggapi pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan yang hendak memperbaiki sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta atau e-budgeting.

Ia mengatakan, jika memang Anies ingin memperbaiki sistem elektronik APBD, tidak perlu menyalahkan sistem yang sudah ada saat ini.

Pasalnya, sistem itu warisan era Joko Widodo dan Basuki Thahaja Purnama saat menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2012.

Baca juga: Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020

Ia mengatakan, zaman semakin modern dan canggih. Dengan demikian, memang perlu pembaharuan pada sistem elektronik APBD tersebut.

“Kalau memang lebih baik, monggo. Tapi jangan menafikan sistem yang sudah ada. Kalau tujuan untuk memperbaiki sistem yang ada kami hormati. Karena jaman berubah, setiap saat ada perubahan teknologi lebih canggih, kita senang hati,” katanya.

Ia menegaskan, memang sudah seharusnya Anies memperbaiki sistem agar semakin baik dan lebih mudah diakses publik.

Baca juga: Beda Transparansi Anggaran Era Ahok dan Anies: Awalnya Bebas Diakses, Kini Harus Tunggu Sah Dulu

Namun, dia menekankan, jangan sampai Anies malah menyalahkan sistem yang ada.

“Kalau mau membuka sistem baru, jangan kemudian seolah-olah menyalahkan sistem yang sudah ada,“ ucap Ketua Fraksi PDI-P di DPRD DKI itu.

Sebelumnya, penyusunan anggaran 2020 Pemprov DKI disorot publik karena banyak kejanggalan.

Pihak Pemprov DKI mengakui ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang asal memasukkan anggaran.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Deras, Tanah di Depan Rumah Warga Lenteng Agung Longsor

Hujan Deras, Tanah di Depan Rumah Warga Lenteng Agung Longsor

Megapolitan
UPDATE 13 Agustus: Bertambah 12, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 667

UPDATE 13 Agustus: Bertambah 12, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 667

Megapolitan
Antisipasi Penambahan Pasien Covid-19, RSPI Sulianti Saroso Tambah Jumlah Kasur

Antisipasi Penambahan Pasien Covid-19, RSPI Sulianti Saroso Tambah Jumlah Kasur

Megapolitan
Sebelum Meninggal, Korban Penembakan di Ruko Royal Gading Square Berusaha Selamatkan Diri

Sebelum Meninggal, Korban Penembakan di Ruko Royal Gading Square Berusaha Selamatkan Diri

Megapolitan
Data Kemendikbud, 9 Sekolah di Jakarta Gelar KBM Tatap Muka meski Masih Zona Merah

Data Kemendikbud, 9 Sekolah di Jakarta Gelar KBM Tatap Muka meski Masih Zona Merah

Megapolitan
Kasus Positif Covid-19 Terus Naik, Kapasitas Ruangan di RSPI Sulianti Saroso Masih Cukup

Kasus Positif Covid-19 Terus Naik, Kapasitas Ruangan di RSPI Sulianti Saroso Masih Cukup

Megapolitan
UPDATE 13 Agustus: Bertambah 1 Kasus Positif Covid-19 dan 9 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 13 Agustus: Bertambah 1 Kasus Positif Covid-19 dan 9 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Anies: Kapasitas Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 Terisi 65 Persen, Ruang ICU 67 Persen

Anies: Kapasitas Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 Terisi 65 Persen, Ruang ICU 67 Persen

Megapolitan
PSBB Transisi Diperpanjang, Perlombaan HUT Kemerdekaan RI Ditiadakan tetapi Upacara Diperbolehkan

PSBB Transisi Diperpanjang, Perlombaan HUT Kemerdekaan RI Ditiadakan tetapi Upacara Diperbolehkan

Megapolitan
Positivity Rate dalam Sepekan 8,7 Persen, Anies Sebut Secara Akumulasi Masih Aman

Positivity Rate dalam Sepekan 8,7 Persen, Anies Sebut Secara Akumulasi Masih Aman

Megapolitan
Anies Kembali Tiadakan Car Free Day di Jakarta untuk Sementara

Anies Kembali Tiadakan Car Free Day di Jakarta untuk Sementara

Megapolitan
Anies: Pasien Covid-19 Kelompok OTG Tak Perlu Tes Swab Berulang, Hanya Butuh Isolasi

Anies: Pasien Covid-19 Kelompok OTG Tak Perlu Tes Swab Berulang, Hanya Butuh Isolasi

Megapolitan
27 dari 29 Warga Wijaya Kusuma Klaster Tahlilan Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

27 dari 29 Warga Wijaya Kusuma Klaster Tahlilan Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Megapolitan
Ganti Rugi Belum Dibayar, Warga Jatikarya Demo di Tol Cimanggis-Cibitung

Ganti Rugi Belum Dibayar, Warga Jatikarya Demo di Tol Cimanggis-Cibitung

Megapolitan
Polisi Masih Buru 3 Tersangka Pengganjal ATM Asal Lampung yang Beraksi di Tambora

Polisi Masih Buru 3 Tersangka Pengganjal ATM Asal Lampung yang Beraksi di Tambora

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X