Kompas.com - 31/10/2019, 14:23 WIB
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio seusai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Potret Dunia Penerbangan Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPengamat kebijakan publik Agus Pambagio seusai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Potret Dunia Penerbangan Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11/2018).
Penulis Dean Pahrevi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan anggaran atau Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa diakses publik pada tahap perencanaannya.

Hal itu berbeda dengan rancangan anggaran tahun sebelumnya yang bisa diakses ke publik sejak tahap perencanaannya melalui situs apbd.jakarta.go.id.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, idealnya rancangan anggaran harus dibuka ke publik sejak tahap perencanaan.

"Ya yang ideal publik harus tahu tapi kan dampaknya ada benturan dengan DPRD kan waktu itu, sehingga pembahasannya panjang. Kalau menurut saya harus dibuka karena kan itu dana publik, ya harus dibuka lah," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Dengan dipublikasikan, masyarakat bisa mengawasi dan mengontrol alokasi anggaran yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Sehingga jika ada anggaran aneh, publik bisa mengkritisi atau protes.

"Iya karena kan sudah bisa diawasi oleh publik. Kalau tidak, kan nanti bisa kayak dulu lagi, tiba-tiba sudah jadi gitu, jadi ya susah ya prosedur pembahasannya kan sudah baku," ujar Agus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Anggota Komisi E Pertanyakan Sumber Dokumen Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 M yang Viral

Sebelumnya, penyusunan anggaran 2020 Pemprov DKI disorot publik karena banyak kejanggalan.

Pihak Pemprov DKI mengakui ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang asal memasukkan anggaran.

Menanggapi kritikan dari berbagai pihak soal penyusunan anggaran tersebut, Anies malah menyalahkan sistem yang ada.

Seperti anggaran lem aibon Rp 82,8 miliar, Anies mengatakan ini disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenazah Perempuan Tergeletak di Pinggir Jalan Tol Arah Bandara Soekarno-Hatta

Jenazah Perempuan Tergeletak di Pinggir Jalan Tol Arah Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Anies: IMB Kampung Tanah Merah Jadi Izin untuk Kawasan Pertama di Indonesia

Anies: IMB Kampung Tanah Merah Jadi Izin untuk Kawasan Pertama di Indonesia

Megapolitan
Anies: Jakarta Bersiap untuk Formula E 4 Juni 2022

Anies: Jakarta Bersiap untuk Formula E 4 Juni 2022

Megapolitan
Cek Sumur Resapan, Pemkot Jakpus Akan Inspeksi ke Gedung Pemerintah dan Swasta

Cek Sumur Resapan, Pemkot Jakpus Akan Inspeksi ke Gedung Pemerintah dan Swasta

Megapolitan
Kebakaran Permukiman Padat di Krendang, Ratusan Warga Mengungsi

Kebakaran Permukiman Padat di Krendang, Ratusan Warga Mengungsi

Megapolitan
Jakarta Resmi Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Formula E 2022

Jakarta Resmi Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Formula E 2022

Megapolitan
Kasus Kabur dari Karantina, Oknum TNI Sudah Ditindak, Rachel Vennya Belum Diperiksa

Kasus Kabur dari Karantina, Oknum TNI Sudah Ditindak, Rachel Vennya Belum Diperiksa

Megapolitan
UPDATE 15 Oktober: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

UPDATE 15 Oktober: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Megapolitan
Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Megapolitan
Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Megapolitan
Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Megapolitan
Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Megapolitan
Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Megapolitan
Fakta Penangkapan Direktur TV Swasta, Disebut Sebarkan Konten Provokatif di YouTube dan Raup Untung Miliaran

Fakta Penangkapan Direktur TV Swasta, Disebut Sebarkan Konten Provokatif di YouTube dan Raup Untung Miliaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.