Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Ungkap Kejanggalan KUA-PPAS DKI Tidak Melanggar Tata Krama

Kompas.com - 01/11/2019, 15:28 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -  Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, tak melanggar etika atau tata krama apa pun ketika mengunggah usulan anggaran yang nilainya fantastis dan tak masuk akal dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) DKI 2020.

"Apa coba (etika) yang dilanggar? Yang melanggar etika justru mereka yang membiarkan penyimpangan itu tidak terungkap. Mengungkap sesuatu yang menyimpang mestinya tidak ada sesuatu yang dilanggar," ujar peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/11/2019) siang.

Lucius menyambut positif langkah PSI sekaligus mengaku heran dengan pihak-pihak yang seolah kebakaran jenggot.

Baca juga: Heboh Anggaran Lem Aibon, Sri Mulyani Bakal Bicara dengan Kemendagri

 

Menurut dia, sebagai wakil rakyat dan mitra kritis Pemprov DKI, partai politik di Kebon Sirih punya tanggung jawab soal transparansi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Tudingan bahwa PSI menerobos tata krama karena pilih membahas soal anggaran gendut di media sosial alih-alih dalam internal DPRD, bukan masalah berarti, menurut Lucius.

"Itu perkara instrumen dan media yang digunakan saja. Dalam keadaan normal mestinya itu hal yang biasa saja. Yang kebakaran jenggot itu pasti memang merasa terkejut dengan gaya baru PSI ini," kata dia.

"Untuk membongkar korupsi sistemik, kita justru harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama (yaitu) menyelesaikan sesuatu di ruang tertutup. Kita akan ada dalam situasi yang sama:  DPRD yang tertutup, korup,"  ujar Lucius.

Sebelumnya, publik diramaikan dengan temuan sejumlah usulan pengadaan barang dalam KUA-PPAS DKI 2020 yang niai di luar nalar oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Inggard Semprot William Aditya Sarana di Rapat RAPBD DKI: Anda Kan Baru, Jaga Tata Krama

Ada anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua kemudian menuduh William Aditya Sarana, politisi PSI yang mengungkap soal anggaran itu ke media sosial, tidak memiliki tata krama.

Peneliti FORMAPPI Lucius Karus saat berbicara dalam diskusi The Indonesian Institute di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Peneliti FORMAPPI Lucius Karus saat berbicara dalam diskusi The Indonesian Institute di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Menurut Inggard, rancangan KUA-PPAS itu belum dibahas di forum DPRD karena itu tak pantas kemudian hal itu diumbar ke media sosial.

Inggard yang merupakan politikus Gerindra beranggapan, ramai-ramai soal anggaran gendut ini mestinya dibahas di internal DPRD saja.

Baca juga: Pembelaan Anies soal Anggaran Asal Jadi, William PSI: Bukan Jawaban Itu yang Publik Tunggu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Megapolitan
Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Megapolitan
Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Megapolitan
Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Megapolitan
Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Megapolitan
Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Megapolitan
Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk 'Liquid'

Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk "Liquid"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com