Tolak DKI yang Anggarkan Rp 5 M untuk Turap Kali di Bekasi, M Taufik: Nanti Ditangkap KPK

Kompas.com - 04/11/2019, 19:48 WIB
Rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 antara SKPD dengan Komisi D DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIRapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 antara SKPD dengan Komisi D DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com -  Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengusulkan anggaran Rp 5 miliar untuk menurap kali yang melintasi TPST Bantargebang, Kota Bekasi.

Anggaran itu diusulkan dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa mengalokasikan anggaran tersebut. Sebab, kali yang melintasi TPST Bantargebang itu bukan dikelola Pemprov DKI.

"Nanti Bapak ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujar Taufik dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 antara Pemprov DKI dan Komisi D DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/2019).

Baca juga: DPRD DKI Tolak Residu ITF Dibuang ke Bantargebang, Anggaran Rp 1,5 Miliar Dicoret

Taufik berkaca pada adanya 13 kali yang melintasi wilayah Jakarta. Pemprov DKI Jakarta tidak bisa menata kali-kali tersebut karena di bawah pengelolaan pemerintah pusat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Koordinator Komisi D DPRD DKI itu pun mempertanyakan status kali di sekitar TPST Bantargebang yang rencananya akan diturap Pemprov DKI.

"Kami tidak mau juga tiba-tiba melanggar, kami diperiksa. Bapak mesti jelas status kali itu. Itu kali siapa?" tanya Taufik.

Menjawab Taufik, Kepala UPST Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menuturkan, kali tersebut dikelola Pemerintah Kota Bekasi.

Taufik pun mencecar Asep soal alasan dianggarkannya turap kali tersebut.

Baca juga: Tekan Anggaran Penataan Kampung Kumuh, Pemprov DKI Diminta Berdayakan Mahasiswa

"Tadinya kami pikir karena memang ada di wilayah area TPST Bantargebang, Pak, kalinya," kata Asep.

Taufik menjelaskan, pembangunan turap kali yang berada di luar Jakarta harus memiliki mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas. Karena itu, Taufik menolak anggaran Rp 5 miliar yang diusulkan UPST Dinas Lingkungan Hidup.

Komisi D DPRD DKI pun sepakat untuk mencoret anggaran tersebut.

"Berarti anggarannya didrop ya? Baik. Bapak Ibu sekalian, anggaran kami drop," tutur Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah sambil mengetuk palu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 20 Oktober: Jakarta Catat Penambahan 103 Kasus Covid-19

UPDATE 20 Oktober: Jakarta Catat Penambahan 103 Kasus Covid-19

Megapolitan
UPDATE 20 Oktober: Tambah 4 Kasus Covid-19 dan 3 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 20 Oktober: Tambah 4 Kasus Covid-19 dan 3 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Masih Bisa Pakai Tes Antigen sebagai Syarat Terbang

Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Masih Bisa Pakai Tes Antigen sebagai Syarat Terbang

Megapolitan
Kembali Dibuka, Tempat Bermain Anak TangCity Mal Mulai Dikunjungi

Kembali Dibuka, Tempat Bermain Anak TangCity Mal Mulai Dikunjungi

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Pengunjung Supermarket-Pasar Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

PPKM Level 2 Jakarta, Pengunjung Supermarket-Pasar Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan 68 Motor Sampah untuk Angkut Sampah di Wilayah yang Sulit Dijangkau Truk

Pemkot Bogor Siapkan 68 Motor Sampah untuk Angkut Sampah di Wilayah yang Sulit Dijangkau Truk

Megapolitan
Kota Bogor Hadapi Cuaca Ekstrem, Bima Arya Minta Jajarannya Siaga

Kota Bogor Hadapi Cuaca Ekstrem, Bima Arya Minta Jajarannya Siaga

Megapolitan
Pengelola Catat Ada 15.000 Pengunjung pada Hari Pertama Anak Boleh Masuk Ancol

Pengelola Catat Ada 15.000 Pengunjung pada Hari Pertama Anak Boleh Masuk Ancol

Megapolitan
Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka pada Sabtu, 23 Oktober

Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka pada Sabtu, 23 Oktober

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Kapasitas Pasar yang Jual Non-kebutuhan Sehari-hari Jadi 75 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Kapasitas Pasar yang Jual Non-kebutuhan Sehari-hari Jadi 75 Persen

Megapolitan
Tempat Bermain Anak dan Tempat Hiburan di Mal di Jakarta Boleh Beroperasi Selama PPKM Level 2

Tempat Bermain Anak dan Tempat Hiburan di Mal di Jakarta Boleh Beroperasi Selama PPKM Level 2

Megapolitan
PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Gym Naik Jadi Maksimal 50 Persen

PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Gym Naik Jadi Maksimal 50 Persen

Megapolitan
Aturan PPKM Level 2, Kantor Non-esensial di Jakarta Bisa Terapkan WFO Maksimal 50 Persen

Aturan PPKM Level 2, Kantor Non-esensial di Jakarta Bisa Terapkan WFO Maksimal 50 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Jumlah Jemaah Tempat Ibadah Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

PPKM Level 2 Jakarta, Jumlah Jemaah Tempat Ibadah Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

Megapolitan
Aturan PPKM Level 2 di Jakarta, Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan Masuk Bioskop

Aturan PPKM Level 2 di Jakarta, Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan Masuk Bioskop

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.