Tolak DKI yang Anggarkan Rp 5 M untuk Turap Kali di Bekasi, M Taufik: Nanti Ditangkap KPK

Kompas.com - 04/11/2019, 19:48 WIB
Rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 antara SKPD dengan Komisi D DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIRapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 antara SKPD dengan Komisi D DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com -  Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengusulkan anggaran Rp 5 miliar untuk menurap kali yang melintasi TPST Bantargebang, Kota Bekasi.

Anggaran itu diusulkan dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa mengalokasikan anggaran tersebut. Sebab, kali yang melintasi TPST Bantargebang itu bukan dikelola Pemprov DKI.

"Nanti Bapak ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujar Taufik dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 antara Pemprov DKI dan Komisi D DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/2019).

Baca juga: DPRD DKI Tolak Residu ITF Dibuang ke Bantargebang, Anggaran Rp 1,5 Miliar Dicoret

Taufik berkaca pada adanya 13 kali yang melintasi wilayah Jakarta. Pemprov DKI Jakarta tidak bisa menata kali-kali tersebut karena di bawah pengelolaan pemerintah pusat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Koordinator Komisi D DPRD DKI itu pun mempertanyakan status kali di sekitar TPST Bantargebang yang rencananya akan diturap Pemprov DKI.

"Kami tidak mau juga tiba-tiba melanggar, kami diperiksa. Bapak mesti jelas status kali itu. Itu kali siapa?" tanya Taufik.

Menjawab Taufik, Kepala UPST Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menuturkan, kali tersebut dikelola Pemerintah Kota Bekasi.

Taufik pun mencecar Asep soal alasan dianggarkannya turap kali tersebut.

Baca juga: Tekan Anggaran Penataan Kampung Kumuh, Pemprov DKI Diminta Berdayakan Mahasiswa

"Tadinya kami pikir karena memang ada di wilayah area TPST Bantargebang, Pak, kalinya," kata Asep.

Taufik menjelaskan, pembangunan turap kali yang berada di luar Jakarta harus memiliki mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas. Karena itu, Taufik menolak anggaran Rp 5 miliar yang diusulkan UPST Dinas Lingkungan Hidup.

Komisi D DPRD DKI pun sepakat untuk mencoret anggaran tersebut.

"Berarti anggarannya didrop ya? Baik. Bapak Ibu sekalian, anggaran kami drop," tutur Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah sambil mengetuk palu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.317 Pelajar di Jaksel Rekam Data e-KTP, Bakal Dicetak Saat Mereka Berusia 17 Tahun

1.317 Pelajar di Jaksel Rekam Data e-KTP, Bakal Dicetak Saat Mereka Berusia 17 Tahun

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tangkap Artis Peran Berinisial JS Terkait Kasus Narkoba

Polda Metro Jaya Tangkap Artis Peran Berinisial JS Terkait Kasus Narkoba

Megapolitan
Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kebakaran di Tambora yang Tewaskan 5 Orang

Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kebakaran di Tambora yang Tewaskan 5 Orang

Megapolitan
Polisi Sebut 5 Orang Tewas karena Terjebak dalam Kebakaran di Tambora

Polisi Sebut 5 Orang Tewas karena Terjebak dalam Kebakaran di Tambora

Megapolitan
Polda Metro Jaya Akan Tertibkan Atribut Ormas di Semua Wilayah

Polda Metro Jaya Akan Tertibkan Atribut Ormas di Semua Wilayah

Megapolitan
Pedagang Kalideres Mengaku Rugi hingga Rp 300 Juta karena Kebakaran, Hanya Ditawari Uang Kerahiman Rp 5.000.000

Pedagang Kalideres Mengaku Rugi hingga Rp 300 Juta karena Kebakaran, Hanya Ditawari Uang Kerahiman Rp 5.000.000

Megapolitan
Dituding Minta Uang Cabut Laporan, Adam Deni Laporkan Kuasa Hukum Jerinx

Dituding Minta Uang Cabut Laporan, Adam Deni Laporkan Kuasa Hukum Jerinx

Megapolitan
Kekecewaan Buruh Terhadap Anies: Sebelumnya Duduk Bareng, Kini Tak Ditemui

Kekecewaan Buruh Terhadap Anies: Sebelumnya Duduk Bareng, Kini Tak Ditemui

Megapolitan
4 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Serpong

4 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Serpong

Megapolitan
Lintasi Jalan Bergelombang, Mobil Boks Terguling di Pondok Indah

Lintasi Jalan Bergelombang, Mobil Boks Terguling di Pondok Indah

Megapolitan
Sepanjang 2021, Jumlah Penumpang KRL Capai Angka Tertinggi pada November

Sepanjang 2021, Jumlah Penumpang KRL Capai Angka Tertinggi pada November

Megapolitan
Duduk Perkara Pemkab Bekasi Beri Info Keliru soal Warga Terpapar Omicron

Duduk Perkara Pemkab Bekasi Beri Info Keliru soal Warga Terpapar Omicron

Megapolitan
Fakta Soal Varian Omicron di Jakarta, Belum Ditemukan dan Kabar yang Sebelumnya Beredar Keliru

Fakta Soal Varian Omicron di Jakarta, Belum Ditemukan dan Kabar yang Sebelumnya Beredar Keliru

Megapolitan
RS Polri Identifikasi 5 Korban Tewas Kebakaran di Tambora lewat DNA

RS Polri Identifikasi 5 Korban Tewas Kebakaran di Tambora lewat DNA

Megapolitan
Sumur Resapan Ambles di Lebak Bulus Diaspal, Kontraktor: Itu Inisiatif Kami, Bukan Program Pemerintah

Sumur Resapan Ambles di Lebak Bulus Diaspal, Kontraktor: Itu Inisiatif Kami, Bukan Program Pemerintah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.