JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah orang menengok rumah mereka di Jalan Agung Perkasa VIII, Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang sudah jadi puing, Senin (18/11/2019) kemarin.
Mereka lalu membuat pondokan-pondokan baru dari sisa-sisa penggusuran tepat di seberang puing-puing rumah mereka. Sebagian dari mereka tampak coba mengambil barang yang masih bisa digunakan di lokasi penggusuran tersebut.
Rumah sekaligus lapak mereka digusur Pemerintah Kota Jakarta Utara pada Kamis pekan lalu.
Penggusuran dilakukan oleh 1.500 personel gabungan dari kepolisian, satpol PP, TNI dan PPSU.
Baca juga: Bertahan Setelah Penggusuran, Warga Sunter Agung Bangun Gubuk Kayu di Sekitar Lokasi
Meski sempat bentrok, rumah-rumah tersebut tetap digusur.
Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko lantas memberikan sejumlah pernyataan terkait penggusuran tersebut. Warga lalu menanggapinya. Antara pernyataan Sigit dan tanggapan warga terlihat bahwa ada beberapa hal yang bertentangan.
Warga yang terdampak penggusuran itu menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sewaktu Pilkada DKI tahun 2017.
Warga mengatakan, mayoritas mereka pilih Anies dalam Pilkada 2017 karena Anies berjanji tidak akan melakukan penggusuran.
"Bingung pilih Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), pilih Anies, tetap aja digusur," kata, Silah Halimah (42).
Akan tetapi, Sigit mengatakan bahwa warga terdampak penggusuran merupakan warga ilegal dan tidak ikut dalam pilkada.
Ia lantas meminta agar warga-warga tersebut dicek data dirinya.
"Cek saja di daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap, mereka ada enggak?" tanya Sigit di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kemarin.
Menurut Sigit, warga yang digusur itu tidak mengikuti pemilihan gubernur karena tidak terdaftar.
"Orang ikut pemilu saja enggak kok. Enggak terdaftar di TPS maupun DPT. Itu klaim atas nama pemilih siapa?" kata Sigit.
Namun warga membantah. Mereka mengaku terdaftar sebagai warga DKI. Namun alamat KTP mereka memang bukan di lokasi tersebut.