Pembahasan RAPBD DKI 2020 Molor, Wakil Ketua DPRD Yakin Kemendagri Beri Dispensasi untuk Jakarta

Kompas.com - 21/11/2019, 14:14 WIB
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik yakin Kementerian Dalam Negeri akan mengizinkan perpanjangan waktu pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 hingga pertengahan Desember 2019 nanti.

Adapun batas waktu pengajuan RAPBD DKI Jakarta 2020 kepada Kemendagri sebenarnya 30 November 2019.

Sementara saat ini, DPRD dan Pemda baru menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di tingkat komisi.

Masih panjang tahapan yang harus ditempuh DPRD dan Pemda sebelum akhirnya bisa menyampaikan RAPBD ke Kemendagri.  Maka dari itu, Pimpinan DPRD sudah mengusulkan perpanjangan waktu pembahasan anggaran kepada Kemendagri.


“APBD ya sebelum akhir Desember. Insya Allah pasti (dibalas), dulu juga bisa (diizinkan molor) begitu kita kan sampai tanggal 15 Desember,” ujar Taufik di Kantor DPRD, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Sekda DKI: Kami Gamang, Galau Kuadrat, KUA-PPAS 2020 Belum Disepakati Sampai Sekarang

Taufik menjelaskan, molornya anggaran itu lantaran KUA-PPAS baru diserahkan pada bulan Juni 2019.

Setelah pembahasan KUA-PPAS selesai di tingkat komisi, maka pembahasan selanjutnya akan dibawa ke Badan Anggaran mulai pekan depan. Di Banggar itu, lanjut Taufik, akan dilakukan rasionalisasi terhadap sejumlah pos anggaran.

Pasalnya, berdasarkan KUA-PPAS yang disepakati sebelumnya, maka postur anggaran RAPBD DKI Jakarta 2020 mengalami defisit Rp 10 triliun. 

 

“Kan pembahasannya di Banggar, Minggu depan Senin atau Selasa itu banggar kan mereka ini kerja, rasionalisasi, mereka dikasih pedomannya,” tutur dia.

Baca juga: Hasil Pembahasan di DPRD, Rancangan Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 10 Triliun

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tak disebutkan persoalan perpanjangan waktu pembahasan anggaran.

Hal tersebut tecantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, tak akan ada perpanjangan waktu pembahasan anggaran jika tenggat waktu telah selesai.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangan Jahil Beraksi Tiap Malam, Coret-coret Makam di TPU Menteng Pulo 2

Tangan Jahil Beraksi Tiap Malam, Coret-coret Makam di TPU Menteng Pulo 2

Megapolitan
Proyek Saluran Air Rusak Rumah Warga Cakung, Pemkot Minta Kontraktor Perbaiki

Proyek Saluran Air Rusak Rumah Warga Cakung, Pemkot Minta Kontraktor Perbaiki

Megapolitan
Cinta Mega Ingin Dewan Satukan Persepsi Sebelum Ungkap Anggaran, Pengamat: Paradigma Usang

Cinta Mega Ingin Dewan Satukan Persepsi Sebelum Ungkap Anggaran, Pengamat: Paradigma Usang

Megapolitan
Lantai 5 Mal Lokasari Plaza di Taman Sari Jakbar Terbakar

Lantai 5 Mal Lokasari Plaza di Taman Sari Jakbar Terbakar

Megapolitan
Warga Keluhkan Proyek Saluran Air di Cakung, Pemkot Salahkan Kontraktor

Warga Keluhkan Proyek Saluran Air di Cakung, Pemkot Salahkan Kontraktor

Megapolitan
Tanpa PSI, Komisi C DPRD DKI Gelar Konpers Bela Anggaran Komputer Rp 128,9 Miliar

Tanpa PSI, Komisi C DPRD DKI Gelar Konpers Bela Anggaran Komputer Rp 128,9 Miliar

Megapolitan
Seorang Pelajar Tewas dalam Laka Lantas Mobil Vs Sepeda Motor

Seorang Pelajar Tewas dalam Laka Lantas Mobil Vs Sepeda Motor

Megapolitan
Cara Mengganti E-KTP Setelah Pindah Domisili

Cara Mengganti E-KTP Setelah Pindah Domisili

Megapolitan
Wali Kota Tangsel Berharap Tol Kunciran-Serpong Bisa Atasi Macet

Wali Kota Tangsel Berharap Tol Kunciran-Serpong Bisa Atasi Macet

Megapolitan
Masuk Musim Hujan, Pemkot Jakpus Pangkas 9.302 Pohon di 8 Kecamatan

Masuk Musim Hujan, Pemkot Jakpus Pangkas 9.302 Pohon di 8 Kecamatan

Megapolitan
Komisi D DPRD DKI: Rusunami DP 0 Bukan Jawaban Kebutuhan Masyarakat

Komisi D DPRD DKI: Rusunami DP 0 Bukan Jawaban Kebutuhan Masyarakat

Megapolitan
Dua Pria Bawa Samurai Rampok Minimarket di Batu Ceper

Dua Pria Bawa Samurai Rampok Minimarket di Batu Ceper

Megapolitan
Viral, Pemalakan Sopir Mobil Bongkar Muat Sembako dengan Karcis Parkir Berlogo Ormas

Viral, Pemalakan Sopir Mobil Bongkar Muat Sembako dengan Karcis Parkir Berlogo Ormas

Megapolitan
FITRA: Anggota DPRD Boleh Buka Anggaran, Itu Dokumen Publik

FITRA: Anggota DPRD Boleh Buka Anggaran, Itu Dokumen Publik

Megapolitan
Bercerita tentang Kota Tangerang dari Selembar Kain Mori

Bercerita tentang Kota Tangerang dari Selembar Kain Mori

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X