Pembahasan RAPBD DKI 2020 Molor, Wakil Ketua DPRD Yakin Kemendagri Beri Dispensasi untuk Jakarta

Kompas.com - 21/11/2019, 14:14 WIB
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik yakin Kementerian Dalam Negeri akan mengizinkan perpanjangan waktu pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 hingga pertengahan Desember 2019 nanti.

Adapun batas waktu pengajuan RAPBD DKI Jakarta 2020 kepada Kemendagri sebenarnya 30 November 2019.

Sementara saat ini, DPRD dan Pemda baru menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di tingkat komisi.

Masih panjang tahapan yang harus ditempuh DPRD dan Pemda sebelum akhirnya bisa menyampaikan RAPBD ke Kemendagri.  Maka dari itu, Pimpinan DPRD sudah mengusulkan perpanjangan waktu pembahasan anggaran kepada Kemendagri.

“APBD ya sebelum akhir Desember. Insya Allah pasti (dibalas), dulu juga bisa (diizinkan molor) begitu kita kan sampai tanggal 15 Desember,” ujar Taufik di Kantor DPRD, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Sekda DKI: Kami Gamang, Galau Kuadrat, KUA-PPAS 2020 Belum Disepakati Sampai Sekarang

Taufik menjelaskan, molornya anggaran itu lantaran KUA-PPAS baru diserahkan pada bulan Juni 2019.

Setelah pembahasan KUA-PPAS selesai di tingkat komisi, maka pembahasan selanjutnya akan dibawa ke Badan Anggaran mulai pekan depan. Di Banggar itu, lanjut Taufik, akan dilakukan rasionalisasi terhadap sejumlah pos anggaran.

Pasalnya, berdasarkan KUA-PPAS yang disepakati sebelumnya, maka postur anggaran RAPBD DKI Jakarta 2020 mengalami defisit Rp 10 triliun. 

 

“Kan pembahasannya di Banggar, Minggu depan Senin atau Selasa itu banggar kan mereka ini kerja, rasionalisasi, mereka dikasih pedomannya,” tutur dia.

Baca juga: Hasil Pembahasan di DPRD, Rancangan Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 10 Triliun

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tak disebutkan persoalan perpanjangan waktu pembahasan anggaran.

Hal tersebut tecantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, tak akan ada perpanjangan waktu pembahasan anggaran jika tenggat waktu telah selesai.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Data IKAPPI, 217 Pedagang di 37 Pasar Jakarta Positif Covid-19

Data IKAPPI, 217 Pedagang di 37 Pasar Jakarta Positif Covid-19

Megapolitan
Senin, Polisi Kembali Gelar Rekontruksi Kasus John Kei

Senin, Polisi Kembali Gelar Rekontruksi Kasus John Kei

Megapolitan
250 ASN DKI Awasi 23 Pasar di Jakut Mulai Senin Ini, Berikut Daftarnya

250 ASN DKI Awasi 23 Pasar di Jakut Mulai Senin Ini, Berikut Daftarnya

Megapolitan
UPDATE 5 Juli: Zona Merah Covid-19 di Depok Tersebar di 14 Kelurahan

UPDATE 5 Juli: Zona Merah Covid-19 di Depok Tersebar di 14 Kelurahan

Megapolitan
5 Fakta Ledakan di Menteng, Benda Meledak di Bawah Mobil hingga Tepis Isu Terorisme

5 Fakta Ledakan di Menteng, Benda Meledak di Bawah Mobil hingga Tepis Isu Terorisme

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bogor Hujan Siang Nanti

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bogor Hujan Siang Nanti

Megapolitan
Pemuda Jakarta Utara Sebut Reklamasi Ancol Rampas Pantai Publik

Pemuda Jakarta Utara Sebut Reklamasi Ancol Rampas Pantai Publik

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Laboratorium Forensik Terkait Ledakan di Menteng

Polisi Tunggu Hasil Laboratorium Forensik Terkait Ledakan di Menteng

Megapolitan
[UPDATE] 5 Juli: 12 Kelurahan di Depok Nihil Kasus Aktif Covid-19

[UPDATE] 5 Juli: 12 Kelurahan di Depok Nihil Kasus Aktif Covid-19

Megapolitan
Tolak Reklamasi Ancol, Relawan Pendukung Anggap Anies Menyalahi Janji Kampanye

Tolak Reklamasi Ancol, Relawan Pendukung Anggap Anies Menyalahi Janji Kampanye

Megapolitan
UPDATE 5 Juli: Total 813 Kasus Positif Covid-19 di Depok

UPDATE 5 Juli: Total 813 Kasus Positif Covid-19 di Depok

Megapolitan
UPDATE 5 Juni: 132 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 5 Juni: 132 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 5 Juli: Total 438 Kasus Positif Covid-19 di Bekasi

UPDATE 5 Juli: Total 438 Kasus Positif Covid-19 di Bekasi

Megapolitan
Polisi Selesai Olah TKP di Lokasi Ledakan di Menteng, Jalan Kembali Dibuka

Polisi Selesai Olah TKP di Lokasi Ledakan di Menteng, Jalan Kembali Dibuka

Megapolitan
Polisi Periksa Lima Saksi Terkait Ledakan di Menteng

Polisi Periksa Lima Saksi Terkait Ledakan di Menteng

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X