Pembahasan RAPBD DKI 2020 Molor, Wakil Ketua DPRD Yakin Kemendagri Beri Dispensasi untuk Jakarta

Kompas.com - 21/11/2019, 14:14 WIB
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik yakin Kementerian Dalam Negeri akan mengizinkan perpanjangan waktu pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 hingga pertengahan Desember 2019 nanti.

Adapun batas waktu pengajuan RAPBD DKI Jakarta 2020 kepada Kemendagri sebenarnya 30 November 2019.

Sementara saat ini, DPRD dan Pemda baru menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di tingkat komisi.

Masih panjang tahapan yang harus ditempuh DPRD dan Pemda sebelum akhirnya bisa menyampaikan RAPBD ke Kemendagri.  Maka dari itu, Pimpinan DPRD sudah mengusulkan perpanjangan waktu pembahasan anggaran kepada Kemendagri.

“APBD ya sebelum akhir Desember. Insya Allah pasti (dibalas), dulu juga bisa (diizinkan molor) begitu kita kan sampai tanggal 15 Desember,” ujar Taufik di Kantor DPRD, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Sekda DKI: Kami Gamang, Galau Kuadrat, KUA-PPAS 2020 Belum Disepakati Sampai Sekarang

Taufik menjelaskan, molornya anggaran itu lantaran KUA-PPAS baru diserahkan pada bulan Juni 2019.

Setelah pembahasan KUA-PPAS selesai di tingkat komisi, maka pembahasan selanjutnya akan dibawa ke Badan Anggaran mulai pekan depan. Di Banggar itu, lanjut Taufik, akan dilakukan rasionalisasi terhadap sejumlah pos anggaran.

Pasalnya, berdasarkan KUA-PPAS yang disepakati sebelumnya, maka postur anggaran RAPBD DKI Jakarta 2020 mengalami defisit Rp 10 triliun. 

 

“Kan pembahasannya di Banggar, Minggu depan Senin atau Selasa itu banggar kan mereka ini kerja, rasionalisasi, mereka dikasih pedomannya,” tutur dia.

Baca juga: Hasil Pembahasan di DPRD, Rancangan Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 10 Triliun

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tak disebutkan persoalan perpanjangan waktu pembahasan anggaran.

Hal tersebut tecantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, tak akan ada perpanjangan waktu pembahasan anggaran jika tenggat waktu telah selesai.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Datang Dua Jam Sebelum Ujian

Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Datang Dua Jam Sebelum Ujian

Megapolitan
ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

Megapolitan
Pulihkan Lalu Lintas Penerbangan, Angkasa Pura II Optimalkan Slot Time hingga 30 Persen

Pulihkan Lalu Lintas Penerbangan, Angkasa Pura II Optimalkan Slot Time hingga 30 Persen

Megapolitan
Suami Bacok Istri di Bekasi, Diduga Karena Cemburu

Suami Bacok Istri di Bekasi, Diduga Karena Cemburu

Megapolitan
Polisi Tak Keluarkan STTP Kegiatan Apel Siaga Ganyang Komunis

Polisi Tak Keluarkan STTP Kegiatan Apel Siaga Ganyang Komunis

Megapolitan
Prediksi Cuaca DKI Jakarta Minggu 5 Juli 2020, Berpotensi Hujan Ringan

Prediksi Cuaca DKI Jakarta Minggu 5 Juli 2020, Berpotensi Hujan Ringan

Megapolitan
CFD Tetap Digelar di 32 Titik di Jakarta, Ini Rinciannya.....

CFD Tetap Digelar di 32 Titik di Jakarta, Ini Rinciannya.....

Megapolitan
UPDATE 4 Juli: Bertambah 2 Kasus, Total Ada 417 Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 4 Juli: Bertambah 2 Kasus, Total Ada 417 Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Perpanjang PSBB, Benyamin Sebut Banyak Warga Tangsel yang Minta Kelonggaran Resepsi Pernikahan

Perpanjang PSBB, Benyamin Sebut Banyak Warga Tangsel yang Minta Kelonggaran Resepsi Pernikahan

Megapolitan
PSBB Proporsional Tahap 2, Pemkot Depok Longgarkan Salon hingga Rumah Ibadah dengan Syarat

PSBB Proporsional Tahap 2, Pemkot Depok Longgarkan Salon hingga Rumah Ibadah dengan Syarat

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 4 Juli di Depok: 10 Kasus Baru, 2 PDP Meninggal

[UPDATE] Grafik Covid-19 4 Juli di Depok: 10 Kasus Baru, 2 PDP Meninggal

Megapolitan
IPB Jadi Tuan Rumah Acara Forum Rektor Indonesia, Jokowi Minta Perguruan Tinggi Berinovasi

IPB Jadi Tuan Rumah Acara Forum Rektor Indonesia, Jokowi Minta Perguruan Tinggi Berinovasi

Megapolitan
KPAI Desak Polisi Segera Tangkap Ayah Tiri yang Perkosa Remaja di Tangsel

KPAI Desak Polisi Segera Tangkap Ayah Tiri yang Perkosa Remaja di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 4 Juli: Bertambah 215, Kini Ada 12.039 Kasus Covid-19 di Jakarta

UPDATE 4 Juli: Bertambah 215, Kini Ada 12.039 Kasus Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Rasio Kasus Covid-19 di Kelurahan Kenari Jakpus Masih Tinggi, Ini Penyebabnya

Rasio Kasus Covid-19 di Kelurahan Kenari Jakpus Masih Tinggi, Ini Penyebabnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X