Terima Banyak Aduan Warga, Ombudsman Soroti Lemahnya Pengawasan Revitalisasi Trotoar di DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Jakarta Raya menyoroti pengawasan Pemprov DKI Jakarta terhadap para kontraktor dalam proyek revitalisasi trotoar dan jaringan utilitas yang dianggap lemah.

Kepala Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho mengklaim telah menerima sederet aduan warga mengenai hal ini.

Teguh menyebut, Pemprov DKI Jakarta harus membenahi koordinasi antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menangani revitalisasi trotoar dan jaringan utilitas.

"Khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan pemanfaatan trotoar pascabangun," ujar Teguh dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (27/11/2019) petang.

"Jatuhnya mobil Xenia di kawasan DI Panjaitan, Senin (25/11/2019) ke dalam lubang galian proyek PLN sebagai bagian dari perbaikan jaringan utilitas, merupakan puncak gunung es dari lemahnya koordinasi pengawasan oleh Pemprov terhadap para kontraktor pelaksana," kata dia.

Baca juga: Pembangunan Trotoar Dianggap Bikin Tambah Macet, Anies: Motor dan Mobil yang Bikin Macet

Teguh mengaku, jajarannya telah melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi pengerjaan kontraktor di beberapa wilayah. Mereka menemukan adanya lubang-lubang galian tanpa penutup serta papan informasi yang jelas.

Penempatan material proyek pun berada di trotoar dan sebagian jalan raya.

"Kami, misalnya, menemukan sepanjang arah Cawang, Kampung Melayu, Otista dan Casablanca, beberapa proyek memang memasang seng pembatas tapi tanpa informasi proyek yang jelas," kata Teguh.

"Hamparan material proyek berada di jalan dan trotoar hingga menutup akses pejalan kaki dan pengguna jalan raya," tambah dia.

Ombudsman Jakarta Raya mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi pengawasan terhadap para kontraktor proyek revitalisasi trotoar dan jaringan utilitas dalam masa pembangunan.

Sinkronisasi kebijakan antar-SKPD pascabangun pun, kata Teguh, jangan sampai luput.

"Jika tidak ada upaya perbaikan, kami akan melakukan investigasi atas prakarsa sendiri dengan memanggil para pihak pengawas agar menjalankan fungsi pengawasannya," tutup Teguh.