Bukan Pemprov, Mengapa Komisi C DPRD DKI Bela Anggaran Komputer yang Dipertanyakan PSI?

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta S Andyka mengatakan, Komisi C harus mengklarifikasi informasi soal anggaran Rp 128,9 miliar untuk pengadaan satu set komputer dan perangkatnya dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020.

Meskipun, itu merupakan anggaran yang disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Biasanya, pihak Pemprov DKI yang akan menjelaskan soal anggaran mereka.

Andyka mengatakan, hal ini dilakukan karena salah satu anggota Komisi C Anthony Winza Probowo sebelumnya menyampaikan informasi tersebut.

Menurut mereka, informasi yang disampaikan Anthony dari Fraksi PSI itu keliru.

"Di situ berbunyi institusi Komisi C, anggota Komisi C yang menyampaikan, sehingga kami sebagai bagian dari anggota Komisi C, bagian dari lembaga DPRD, perlu meluruskan dan menyampaikan hal ini," ujar Andyka dalam konferensi pers di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Para anggota Komisi C telah membaca berita sebuah media online berisi pernyataan Anthony terkait anggaran komputer itu.

Baca juga: Tanpa PSI, Komisi C DPRD DKI Gelar Konpers Bela Anggaran Komputer Rp 128,9 Miliar

Setelah membaca berita tersebut, mereka menyimpulkan bahwa Anthony menyatakan anggaran Rp 128,9 miliar hanya untuk satu unit komputer, tanpa perangkat-perangkatnya.

Karena itulah, mereka menganggap Anthony telah keliru dan informasi yang dia sampaikan harus diklarifikasi.

"Menurut pemberitaan bahwa itu satu komputer seharga Rp 128,9 miliar. Padahal di sini bukan satu, kuantitasnya banyak, unit-unitnya banyak, ada frame-nya," kata Andyka.

"Kami pastikan itu tidak benar, ini sudah terjadi kebohongan publik," lanjut dia.

Anggota Komisi C lainnya, Dimaz Raditya Soesatyo, menuturkan, pengadaan komputer yang diusulkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta bukanlah komputer biasa.

Dia berujar, ukuran komputer itu sebesar sebuah ruangan.

"Ini MC, mainframe computer, biasanya dipakai untuk perbankan, pemerintah, dan juga institusi atau perusahaan yang mempunyai data banyak, data tinggi," ucap Dimaz.

Dimaz mengatakan, teknologi informasi itu dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. Karena itu, Komisi C mendukung pengadaan teknologi tersebut.

Baca juga: Politisi PSI Bantah Sebarkan Materi Rapat DPRD DKI seperti Dituding Kader PDI-P

Apalagi, DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI sepakat meningkatkan target pendapatan pajak dari Rp 44,54 triliun pada APBD Perubahan 2019 menjadi Rp 50,17 triliun dalam APBD 2020.