Bukan Pemprov, Mengapa Komisi C DPRD DKI Bela Anggaran Komputer yang Dipertanyakan PSI?

"Kami di sini semangatnya adalah meningkatkan potensi pendapatan pajak. Kami naikkan target pendapatan pajak, nanti kami support infrastrukturnya. Targetnya dari tahun lalu naik jauh sekali," tutur Dimaz.

Konferensi pers itu dihadiri 10 dari 16 anggota Komisi C, yakni Ketua Komisi Habib Muhammad (PAN), Wakil Ketua Komisi Rasyidi (PDI-P), Sekretaris Komisi Yusuf (PKS), serta anggota Komisi Gani Suwondo Lie dan Cinta Mega (PDI-P), Esti Arimi Putri dan S Andyka (Gerindra), Dimaz Raditya Soesatyo (Golkar), Khoirudin (PKS), dan Bambang Kusumanto (PAN).

Sementara Anthony yang merupakan anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak hadir dalam rapat itu.

Selain Anthony, lima anggota Komisi C yang juga tidak menghadiri konferensi pers itu yakni Syahrial dari PDI-P, Zuhdi Mamduhi dan Prabowo Soenirman dari Gerindra, Nasdiyanto dari PKS, dan Jupiter dari Nasdem.

Anthony Winza Probowo sebelumnya mempertanyakan anggaran satu set komputer dan perangkatnya dalam rapat pembahasan RAPBD 2020 pada Kamis pagi.

Baca juga: Ima Mahdiah Juga Ungkap Anggaran Bermasalah DKI, Kenapa PSI yang Terus Disalahkan?

"Saya melihat di BPRD itu ada anggaran yang lumayan fantastis, itu untuk pembelian komputer kapabilitas data analitik, satu unit itu Rp 60 miliar, plus ada tambahan lagi sembilan unit apa saya lihat, itu sekitar Rp 60 miliar juga. Jadi total Rp 120 miliar," ujar Anthony.

Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin kemudian menjelaskan tujuan pembelian satu set komputer dan perangkatnya itu.

Menurut dia, sistem dalam komputer tersebut akan mampu meneliti potensi semua jenis pajak daerah secara digital.

Dengan demikian, BPRD DKI mengetahui angka riil penerimaan pajak daerah yang harus masuk ke kas daerah setiap tahunnya.

"Kami bisa mendapatkan berapa sebenarnya penerimaan (pajak) DKI Jakarta. Jadi ke depan kita (Pemprov dan DPRD DKI) tidak berdebat lagi (penerimaan pajak) harus sekian triliun, sekian triliun, tapi nanti by data, pajak restoran sebenarnya profiling-nya berapa untuk bisa kami raih, pajak hotel, parkir, hiburan, berapa," kata Faisal.

Selain itu, pengadaan komputer tersebut juga bertujuan untuk mencegah adanya kebocoran pajak daerah.

Baca juga: Politikus PSI: Buka Anggaran dalam Rapat Diprotes, di Luar Juga, Harus Buka di Mana Lagi?

Sebab, BPRD DKI sudah mengetahui angka riil penerimaan pajak.

Menurut Faisal, anggaran Rp 128,9 miliar itu juga termasuk untuk perawatan (maintenance) oleh penyedia barang selama tiga tahun dan pelatihan pegawai BPRD DKI. Setelah tiga tahun, perawatan barang itu akan dilakukan pegawai BPRD DKI.

Dilihat dari situs web apbd.jakarta.go.id, pengadaan komputer itu terdiri dari pembelian satu unit komputer, dua unit storage area network (SAN) switch, enam unit server, dan sembilan unit storage untuk mainframe.

Total anggaran yang diusulkan Rp 128.992.331.600 dengan rincian sebagai berikut: