Bukan Pemprov, Mengapa Komisi C DPRD DKI Bela Anggaran Komputer yang Dipertanyakan PSI?

"Ini MC, mainframe computer, biasanya dipakai untuk perbankan, pemerintah, dan juga institusi atau perusahaan yang mempunyai data banyak, data tinggi," ucap Dimaz.

Dimaz mengatakan, teknologi informasi itu dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. Karena itu, Komisi C mendukung pengadaan teknologi tersebut.

Baca juga: Politisi PSI Bantah Sebarkan Materi Rapat DPRD DKI seperti Dituding Kader PDI-P

Apalagi, DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI sepakat meningkatkan target pendapatan pajak dari Rp 44,54 triliun pada APBD Perubahan 2019 menjadi Rp 50,17 triliun dalam APBD 2020.

"Kami di sini semangatnya adalah meningkatkan potensi pendapatan pajak. Kami naikkan target pendapatan pajak, nanti kami support infrastrukturnya. Targetnya dari tahun lalu naik jauh sekali," tutur Dimaz.

Konferensi pers itu dihadiri 10 dari 16 anggota Komisi C, yakni Ketua Komisi Habib Muhammad (PAN), Wakil Ketua Komisi Rasyidi (PDI-P), Sekretaris Komisi Yusuf (PKS), serta anggota Komisi Gani Suwondo Lie dan Cinta Mega (PDI-P), Esti Arimi Putri dan S Andyka (Gerindra), Dimaz Raditya Soesatyo (Golkar), Khoirudin (PKS), dan Bambang Kusumanto (PAN).

Sementara Anthony yang merupakan anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak hadir dalam rapat itu.

Selain Anthony, lima anggota Komisi C yang juga tidak menghadiri konferensi pers itu yakni Syahrial dari PDI-P, Zuhdi Mamduhi dan Prabowo Soenirman dari Gerindra, Nasdiyanto dari PKS, dan Jupiter dari Nasdem.

Anthony Winza Probowo sebelumnya mempertanyakan anggaran satu set komputer dan perangkatnya dalam rapat pembahasan RAPBD 2020 pada Kamis pagi.

Baca juga: Ima Mahdiah Juga Ungkap Anggaran Bermasalah DKI, Kenapa PSI yang Terus Disalahkan?

"Saya melihat di BPRD itu ada anggaran yang lumayan fantastis, itu untuk pembelian komputer kapabilitas data analitik, satu unit itu Rp 60 miliar, plus ada tambahan lagi sembilan unit apa saya lihat, itu sekitar Rp 60 miliar juga. Jadi total Rp 120 miliar," ujar Anthony.

Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin kemudian menjelaskan tujuan pembelian satu set komputer dan perangkatnya itu.

Menurut dia, sistem dalam komputer tersebut akan mampu meneliti potensi semua jenis pajak daerah secara digital.

Dengan demikian, BPRD DKI mengetahui angka riil penerimaan pajak daerah yang harus masuk ke kas daerah setiap tahunnya.