Komisi B DPRD DKI Duga Ada Anggaran Ganda untuk Pembangunan LRT Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Eneng Malianasari mempertanyakan anggaran sebesar Rp 40,06 miliar untuk pengadaan studi kelayakan LRT Jakarta.

Dalam komponen anggaran, tertulis bahwa anggaran tersebut untuk jasa konsultan studi kelayakan, skema pendanaan, dan basic engineering design sesuai koridor.

"Saya ingin konfirmasi untuk LRT Jakarta. Di Jakpro ada pengadaan studi kelayakan Rp 40 miliar," ucap Eneng di dalam rapat anggaran bersama PT Jakpro di ruang Komisi B, lantai 2, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019).

Anggaran itu diduga dobel karena terdapat anggaran yang hampir sama, yaitu jasa konsultan dalam pengajuan anggaran milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Apalagi anggaran yang diajukan Dishub tersebut sebesar Rp 68 miliar dengan nama konsultan integrator.

Baca juga: Pemangkasan Subsidi dan Jaminan Tak Berubahnya Tarif Transjakarta, MRT, LRT

"Kemarin di Dishub ada tambahan Rp 68 miliar ada groundbreaking, konsultan integrator. Apakah pengadaan di Jakpro kerjanya sama dengan Dishub? Kalau sama itu dobel anggaran. Kalau sama enggak boleh," kata dia.

Menjawab hal tersebut, Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan bahwa dua anggaran tersebut berbeda dan tidak dobel.

Pasalnya anggaran yang diajukan Jakpro adalah untuk rute Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS).

Sedangkan anggaran Rp 68 miliar yang diajukan Dinas Perhubungan adalah rute Pulo Gadung-Kebayoran Lama.

"Yang kemarin dibahas itu untuk jalur berbeda. Yang dibuat Jakpro dari Kelapa Gading sampai JIS," jawabnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, anggaran Rp 68 miliar tersebut diambil dari anggaran bus sekolah yang dibatalkan sebesar Rp 100 miliar.

"Kan kemarin setelah rapat komisi mekanismenya setelah disetujui rapat komisi kita ke banggar. Di banggar itu kita dikembalikan Rp 100 miliar. Nah kami usulkan yang 100 itu, itu diambil untuk dialokasikan ke dinas perhubungan yang Rp 68,7 miliar itu dialokasikan untuk pembangunan LRT koridor Pulo Gadung ke Kebayoran Lama," kata Syafrin.

Adapun anggaran pembangunan LRT Jakarta koridor 1 Fase 2A yang diajukan oleh PT Jakpro adalah sebesar Rp 1,68 triliun. Namun, dipangkas oleh DPRD DKI Jakarta hingga menjadi Rp 557 miliar.