Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Pergub soal Kriteria Warga Miskin

Kompas.com - 07/12/2019, 12:55 WIB
Rapat pembahasan RAPBD DKI 2020 di Komisi E DPRD DKI, Sabtu (7/12/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVARapat pembahasan RAPBD DKI 2020 di Komisi E DPRD DKI, Sabtu (7/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta mempertanyakan tidak adanya peraturan gubernur (pergub) terkait kriteria miskin bagi warga Jakarta.

Anggota Komisi E, Achmad Nawawi, menilai, selama ini banyak pemberian bantuan Dinas Sosial DKI Jakarta yang tidak tepat sasaran. Ia menyebutkan, banyak penerima Kartu Jakarta Pintar ( KJP) merupakan kalangan mampu, bukan orang miskin.

“Selama saya menjadi Dewan, sudah 11 tahun berjalan, ini tampaknya di tengah masyarakat itu kacau persoalan tentang miskin itu. Pertama orang miskin yang berhak mendapatkan KJP, itu ternyata ditemukan di lapangan (sebanyak) 9.026 kartu KJP di lapangan jatuh ke tangan orang berada dan kepala dinas sudah mengakui betul itu terjadi,” kata Nawawi dalam rapat pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2020 di DPRD, Sabtu (7/12/2019).

Baca juga: Orangtua Penerima KJP Plus Punya Mobil Mewah, KJP Salah Sasaran?

Ia menyebutkan, bantuan lain yang juga tidak tepat sasaran adalah beras miskin ( raskin).

“Program raskin yang turun ke lapangan itu ada orang miskin di depan rumah Pak RT berapa pun tidak keliatan. Tetapi yang terdaftar orang yang sudah tidak ada, ada yang sudah meninggal sekian tahun, ada yang pindah ke mana-mana.... Tapi orang yang miskin jelas ada tidak terdaftar,” kata dia.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial DKI Susi Dwi Harini mengatakan, kriteria miskin yang digunakan dinsos selama ini berdasarkan data Kementerian Sosial.

Kriteria kemiskinan itu dibuat oleh Pokja Data, Pokja Data ini diketuai oleh Kementerian Sosial, kemudian anggotanya adalah BPS, kemudian TMP2K dan Bappenas. Jadi kriteria tersebut digunakan untuk seluruh provinsi dalam melalakukan pendataan tentang kemiskinan,” kata Susi.

Nawawi menanggapi dengan mengatakan Dinas Sosial tidak harus menggunakan kriteria miskin nasional untuk Jakarta. Menurut dia, hal itu tidak tepat. Sebab kriteria warga miskin di Jakarta berbeda dengan warga miskin di daerah lain.

Baca juga: Di Jakpus, 75 Mobil Mewah Diblokir karena Pakai Identitas Penerima KJP

“Kalau ukurannya nasional, saya rasa itu belum tepat. Di kampung saya juga tidak ada orang yang lantainya pakai kayu, atapnya rumbia, tidak ada listrik. Nah, tidak ada itu di Jakarta. Tapi ternyata banyak orang miskin di Jakarta,” ucap Nawawi.

Karena itu, ia menyarankan Pemprov DKI Jakarta segera membuat pergub tentang kriteria warga miskin di Jakarta.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ribet Banget Drama Gerindra dan PKS Pilih Wagub DKI

Ribet Banget Drama Gerindra dan PKS Pilih Wagub DKI

Megapolitan
Siwi Sidi Laporkan Akun @digeeembok, Polisi akan Periksa 11 Saksi

Siwi Sidi Laporkan Akun @digeeembok, Polisi akan Periksa 11 Saksi

Megapolitan
Asal Usul Koteka, Pakaian Khas Suku Dhani hingga Pernah Dirazia Zaman Orba

Asal Usul Koteka, Pakaian Khas Suku Dhani hingga Pernah Dirazia Zaman Orba

Megapolitan
4 Pengakuan Lutfi Alfiandi, Sengaja Bawa Bendera hingga Disiksa Polisi

4 Pengakuan Lutfi Alfiandi, Sengaja Bawa Bendera hingga Disiksa Polisi

Megapolitan
Fakta Pengeroyokan Tukang Parkir di BSD yang Tak Setor Jatah Bulanan

Fakta Pengeroyokan Tukang Parkir di BSD yang Tak Setor Jatah Bulanan

Megapolitan
Utak-atik Calon Wagub DKI Jakarta, Sampai Kapan Anies 'Menjomblo'?

Utak-atik Calon Wagub DKI Jakarta, Sampai Kapan Anies "Menjomblo"?

Megapolitan
Banjir di Cikini Dianggap karena Saluran Air Buruk

Banjir di Cikini Dianggap karena Saluran Air Buruk

Megapolitan
Keroyok Pelajar hingga Tewas, Seorang Siswa Ditangkap Polisi di Lingkungan Sekolah

Keroyok Pelajar hingga Tewas, Seorang Siswa Ditangkap Polisi di Lingkungan Sekolah

Megapolitan
Jakarta Banjir, Pemprov DKI Sebut Banyak Pelanggaran Tata Ruang

Jakarta Banjir, Pemprov DKI Sebut Banyak Pelanggaran Tata Ruang

Megapolitan
5 Fakta Kerusakan SDN Samudrajaya 04 Bekasi

5 Fakta Kerusakan SDN Samudrajaya 04 Bekasi

Megapolitan
Tolak Eksepsi Enam Aktivis Papua, Jaksa Sebut Pengacara Tidak Paham Sistematika Hukum

Tolak Eksepsi Enam Aktivis Papua, Jaksa Sebut Pengacara Tidak Paham Sistematika Hukum

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dua Cawagub DKI yang Baru | Pramugari Garuda Indonesia Siwi Sidi Diperiksa

[POPULER JABODETABEK] Dua Cawagub DKI yang Baru | Pramugari Garuda Indonesia Siwi Sidi Diperiksa

Megapolitan
Tabrakan Adu Banteng dengan Bus di Cikarang, Pengendara Motor Tewas

Tabrakan Adu Banteng dengan Bus di Cikarang, Pengendara Motor Tewas

Megapolitan
BMKG: Selasa Pagi, Sebagian Jakarta Hujan

BMKG: Selasa Pagi, Sebagian Jakarta Hujan

Megapolitan
Pembobol ATM di Pondok Aren Klaim Gunakan Uang Curian untuk Santunan

Pembobol ATM di Pondok Aren Klaim Gunakan Uang Curian untuk Santunan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X