Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Pergub soal Kriteria Warga Miskin

Kompas.com - 07/12/2019, 12:55 WIB
Rapat pembahasan RAPBD DKI 2020 di Komisi E DPRD DKI, Sabtu (7/12/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVARapat pembahasan RAPBD DKI 2020 di Komisi E DPRD DKI, Sabtu (7/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta mempertanyakan tidak adanya peraturan gubernur (pergub) terkait kriteria miskin bagi warga Jakarta.

Anggota Komisi E, Achmad Nawawi, menilai, selama ini banyak pemberian bantuan Dinas Sosial DKI Jakarta yang tidak tepat sasaran. Ia menyebutkan, banyak penerima Kartu Jakarta Pintar ( KJP) merupakan kalangan mampu, bukan orang miskin.

“Selama saya menjadi Dewan, sudah 11 tahun berjalan, ini tampaknya di tengah masyarakat itu kacau persoalan tentang miskin itu. Pertama orang miskin yang berhak mendapatkan KJP, itu ternyata ditemukan di lapangan (sebanyak) 9.026 kartu KJP di lapangan jatuh ke tangan orang berada dan kepala dinas sudah mengakui betul itu terjadi,” kata Nawawi dalam rapat pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2020 di DPRD, Sabtu (7/12/2019).

Baca juga: Orangtua Penerima KJP Plus Punya Mobil Mewah, KJP Salah Sasaran?

Ia menyebutkan, bantuan lain yang juga tidak tepat sasaran adalah beras miskin ( raskin).

“Program raskin yang turun ke lapangan itu ada orang miskin di depan rumah Pak RT berapa pun tidak keliatan. Tetapi yang terdaftar orang yang sudah tidak ada, ada yang sudah meninggal sekian tahun, ada yang pindah ke mana-mana.... Tapi orang yang miskin jelas ada tidak terdaftar,” kata dia.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial DKI Susi Dwi Harini mengatakan, kriteria miskin yang digunakan dinsos selama ini berdasarkan data Kementerian Sosial.

Kriteria kemiskinan itu dibuat oleh Pokja Data, Pokja Data ini diketuai oleh Kementerian Sosial, kemudian anggotanya adalah BPS, kemudian TMP2K dan Bappenas. Jadi kriteria tersebut digunakan untuk seluruh provinsi dalam melalakukan pendataan tentang kemiskinan,” kata Susi.

Nawawi menanggapi dengan mengatakan Dinas Sosial tidak harus menggunakan kriteria miskin nasional untuk Jakarta. Menurut dia, hal itu tidak tepat. Sebab kriteria warga miskin di Jakarta berbeda dengan warga miskin di daerah lain.

Baca juga: Di Jakpus, 75 Mobil Mewah Diblokir karena Pakai Identitas Penerima KJP

“Kalau ukurannya nasional, saya rasa itu belum tepat. Di kampung saya juga tidak ada orang yang lantainya pakai kayu, atapnya rumbia, tidak ada listrik. Nah, tidak ada itu di Jakarta. Tapi ternyata banyak orang miskin di Jakarta,” ucap Nawawi.

Karena itu, ia menyarankan Pemprov DKI Jakarta segera membuat pergub tentang kriteria warga miskin di Jakarta.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuota Sekolah Negeri Tak Sampai 50 Persen, Siswa yang Gagal PPDB Bisa ke Swasta

Kuota Sekolah Negeri Tak Sampai 50 Persen, Siswa yang Gagal PPDB Bisa ke Swasta

Megapolitan
Pedagang dan Pengunjung Pasar Kebayoran Lama Banyak yang Tak Pakai Masker

Pedagang dan Pengunjung Pasar Kebayoran Lama Banyak yang Tak Pakai Masker

Megapolitan
Geng Romusha dan Pesing Siarkan Tawuran di Instagram untuk Cari Penantang Selanjutnya

Geng Romusha dan Pesing Siarkan Tawuran di Instagram untuk Cari Penantang Selanjutnya

Megapolitan
Tawuran Berdarah Geng Romusha Vs Pesing, Polisi Tangkap 6 Tersangka

Tawuran Berdarah Geng Romusha Vs Pesing, Polisi Tangkap 6 Tersangka

Megapolitan
KCI: Komitmen pada Aturan Jam Kerja Solusi Urai Antrean Penumpang KRL

KCI: Komitmen pada Aturan Jam Kerja Solusi Urai Antrean Penumpang KRL

Megapolitan
Stasiun Padat, KCI Tambah Perjalanan KRL dan Hukum Penumpang yang Akali Prosedur

Stasiun Padat, KCI Tambah Perjalanan KRL dan Hukum Penumpang yang Akali Prosedur

Megapolitan
Kecewa Jalur Zonasi PPDB DKI, Orangtua Kirim Karangan Bunga 'RIP Pendidikan' ke Balai Kota

Kecewa Jalur Zonasi PPDB DKI, Orangtua Kirim Karangan Bunga "RIP Pendidikan" ke Balai Kota

Megapolitan
Satpol PP Tangsel Akan Sering Patroli ke Kontrakan untuk Awasi Pendatang

Satpol PP Tangsel Akan Sering Patroli ke Kontrakan untuk Awasi Pendatang

Megapolitan
Kisruh PPDB, Kenapa Unjuk Rasa di Jakarta Begitu Masif?

Kisruh PPDB, Kenapa Unjuk Rasa di Jakarta Begitu Masif?

Megapolitan
Pilkada Depok 2020, Tim Gerindra dan PDI-P Yakin Pasangan Pradi-Afifah Tak Akan Berubah

Pilkada Depok 2020, Tim Gerindra dan PDI-P Yakin Pasangan Pradi-Afifah Tak Akan Berubah

Megapolitan
Ledakan di Menteng, Sejauh Mana Peristiwa Ledakan Disebut Terorisme?

Ledakan di Menteng, Sejauh Mana Peristiwa Ledakan Disebut Terorisme?

Megapolitan
Pilkada Depok 2020, PDI-P dan Gerindra Mantap Usung Pradi-Afifah

Pilkada Depok 2020, PDI-P dan Gerindra Mantap Usung Pradi-Afifah

Megapolitan
Bima: Penumpukan Penumpang KRL di Stasiun Bogor karena Banyak Sektor Usaha Beroperasi Kembali di Jakarta

Bima: Penumpukan Penumpang KRL di Stasiun Bogor karena Banyak Sektor Usaha Beroperasi Kembali di Jakarta

Megapolitan
30 ASN Ikut Awasi Protokol Kesehatan di 17 Pasar di Jakarta Selatan

30 ASN Ikut Awasi Protokol Kesehatan di 17 Pasar di Jakarta Selatan

Megapolitan
32 Penghuni Kontrakan di Serpong Diminta Lakukan Rapid Test

32 Penghuni Kontrakan di Serpong Diminta Lakukan Rapid Test

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X