Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Kompas.com - 09/12/2019, 23:03 WIB
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARISekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah memastikan, anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) DKI Jakarta yang memiliki jabatan lain, akan diberhentikan.

Saefullah menyatakan hal itu menanggapi berbagai kritik anggota Badan Anggaran DPRD DKI soal adanya anggota TGUPP yang merangkap jabatan sebagai dewan pengawas tujuh rumah sakit umum daerah (RSUD) Jakarta, yakni Achmad Haryadi.

"Ini pasti, kami pastikan didrop, pimpinan, yang semacam ini," ujar Saefullah dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020 antara Badan Anggaran dan Pemprov DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12/2019).

Saefullah memastikan, rangkap jabatan di tubuh TGUPP tak akan terulang lagi. Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi hal tersebut.

Baca juga: Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

"Yang double job, pasti itu akan menjadi catatan penting dan tidak akan terulang. Tidak enak sekali didengarnya, satu orang menikmati dua kali honor dari APBD," kata Saefullah.

Badan Anggaran DPRD DKI menyetujui anggaran TGUPP untuk gaji 50 orang anggota. Anggaran itu dipangkas dari usulan Pemprov DKI yang semula Rp 19,8 miliar untuk 67 anggota TGUPP.

Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memutuskan anggaran untuk 50 anggota TGUPP, dengan syarat, anggota TGUPP yang rangkap jabatan, harus diberhentikan.

Dia juga meminta Pemprov DKI memberhentikan anggota TGUPP yang tidak bekerja dengan benar.

"Tolong diganti yang double job. Yang tidak aktif juga bisa dikurangi lagi, mungkin bisa jadi berkurang (dari 50 orang)," kata Prasetio.

Fraksi PDI-P menolak anggaran yang disetujui pimpinan Badan Anggaran. Fraksi PDI-P meminta penolakannya dimasukan sebagai catatan dalam anggaran yang disetujui itu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sibuk Mengamati Target, Hampir Seluruh Agen Detektif Wanita Ternyata Masih Lajang

Sibuk Mengamati Target, Hampir Seluruh Agen Detektif Wanita Ternyata Masih Lajang

Megapolitan
Viral Video Warga Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Suspect di Kabupaten Bekasi, Ini Penjelasan Polisi

Viral Video Warga Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Suspect di Kabupaten Bekasi, Ini Penjelasan Polisi

Megapolitan
Kumpulan Kisah Ahok Usai Aksi 411, Memilih Tinggal Dalam Rumah hingga Wacana Pindah Kewarganegaraan

Kumpulan Kisah Ahok Usai Aksi 411, Memilih Tinggal Dalam Rumah hingga Wacana Pindah Kewarganegaraan

Megapolitan
Covid-19 Kota Tangerang Meningkat, PSBB Diperpanjang hingga 23 Agustus

Covid-19 Kota Tangerang Meningkat, PSBB Diperpanjang hingga 23 Agustus

Megapolitan
UPDATE Sepekan Terakhir di Jakarta: Bertambah 3.271 Pasien Positif Covid-19 dan Terjadi 3 Kali Lonjakan

UPDATE Sepekan Terakhir di Jakarta: Bertambah 3.271 Pasien Positif Covid-19 dan Terjadi 3 Kali Lonjakan

Megapolitan
Wartawan Berbagi, Terinspirasi Pemulung Cari Ponsel Bekas untuk Belajar dari Rumah

Wartawan Berbagi, Terinspirasi Pemulung Cari Ponsel Bekas untuk Belajar dari Rumah

Megapolitan
Rentetan Penembakan Misterius di Tangsel, Beraksi di Jalan Raya Incar Pengendara

Rentetan Penembakan Misterius di Tangsel, Beraksi di Jalan Raya Incar Pengendara

Megapolitan
Polemik Informasi Pedagang Terpapar Covid-19 di Pasar Mayestik, Disebut Hoaks Kemudian Diakui

Polemik Informasi Pedagang Terpapar Covid-19 di Pasar Mayestik, Disebut Hoaks Kemudian Diakui

Megapolitan
Tiga Gerbang Tol Bekasi Berlakukan Ganjil Genap

Tiga Gerbang Tol Bekasi Berlakukan Ganjil Genap

Megapolitan
Wagub DKI: Delapan Persen Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Berusia di Bawah 19 Tahun

Wagub DKI: Delapan Persen Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Berusia di Bawah 19 Tahun

Megapolitan
Satu Tahun Pascakejadian, Pemerkosa di Bintaro Akhirnya Ditangkap Setelah Korban Memviralkan Kisahnya

Satu Tahun Pascakejadian, Pemerkosa di Bintaro Akhirnya Ditangkap Setelah Korban Memviralkan Kisahnya

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kenangan Ahok soal Demo 411, Tolak Mengungsi ke Pulau | Pemerkosa di Bintaro Ditangkap

[POPULER JABODETABEK] Kenangan Ahok soal Demo 411, Tolak Mengungsi ke Pulau | Pemerkosa di Bintaro Ditangkap

Megapolitan
UPDATE 9 Agustus, Kasus Positif Covid-19 Aktif di Kota Bekasi Terbanyak Se-Jawa Barat

UPDATE 9 Agustus, Kasus Positif Covid-19 Aktif di Kota Bekasi Terbanyak Se-Jawa Barat

Megapolitan
Hal-Hal yang Harus Diingat Saat Sanksi Ganjil Genap Kembali Berlaku

Hal-Hal yang Harus Diingat Saat Sanksi Ganjil Genap Kembali Berlaku

Megapolitan
Hari Ini Putra Siregar Akan Jalani Sidang Perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Hari Ini Putra Siregar Akan Jalani Sidang Perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X