Kompas.com - 11/12/2019, 19:09 WIB
Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad di ruang Fraksi PSI, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua Fraksi PSI Idris Ahmad di ruang Fraksi PSI, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Idris Ahmad menyampaikan beberapa catatan keberatan dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.

Idris menginterupsi rapat ketika Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio usai mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) APBD.

"Pimpinan, Idris dari Fraksi PSI keberatan kami terkait dengan proses dan substansi penyusunan APBD 2020 yang hingga saat ini masih belum terselesaikan," ucap Idris dalam rapat di ruang paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (11/12/2019).

Fraksi PSI mengkritisi proses penyusunan dan pembahasan anggaran yang dinilai terburu-buru dan tidak transparan.

Baca juga: Meski Terlambat, APBD DKI 2020 Akhirnya Diketok Sebesar Rp 87,95 Triliun

Ia menyebutkan bahwa anggota DPRD DKI sulit mendapatkan data rinci selama proses pembahasan APBD 2020

"Kalaupun diberikan, baru diberikan di hari H atau sehari sebelumnya. Sepatut dan sewajarnya penyusunan anggaran dan pembahasan dengan DPRD ini diberikan waktu dan data yang cukup," kata dia.

Fraksi PSI juga keberatan karena Pemprov disebut tidak memiliki kajian dan analisa kebutuhan terhadap banyak kegiatan.

Penjelasan di rapat-rapat hanya mengandalkan opini lisan dari pihak SKPD, tidak diberikan kajian dan dasar yang bisa menjadi pegangan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Anies Pertimbangkan Pangkas Anggota TGUPP

"Fraksi PSI tetap pada kritik kami terhadap item-item pengadaan yang menurut kami belum terjawab dan terjelaskan. Antara lain, anggaran LRT Dishub yang diduga melanggar Pergub Nomor 154 Tahun 2017, kegiatan Formula E yang tidak sesuai dengan asas keadilan," jelasnya.

"Dan pengadaan barang-barang mahal di Damkar, Kominfo, dan BPRD senilai ratusan miliar yang tidak ada harga pembanding dari merk yang berbeda dan tidak disertakan kajian teknis," tambah Idris.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larangan Mudik Lebaran Berlaku, Tiga Maskapai Masih Beroperasi dari Bandara Soekarno-Hatta

Larangan Mudik Lebaran Berlaku, Tiga Maskapai Masih Beroperasi dari Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Varian Virus Corona dari India Sudah Masuk Tangsel, Seperti Apa Bahayanya?

Varian Virus Corona dari India Sudah Masuk Tangsel, Seperti Apa Bahayanya?

Megapolitan
Bertemu Anies, AHY: Dulu Kami Berkompetisi, Sekarang Bersahabat

Bertemu Anies, AHY: Dulu Kami Berkompetisi, Sekarang Bersahabat

Megapolitan
Terminal Pulo Gebang Tak Batasi Keberangkatan Bus Berstiker Khusus Selama Periode Larangan Mudik

Terminal Pulo Gebang Tak Batasi Keberangkatan Bus Berstiker Khusus Selama Periode Larangan Mudik

Megapolitan
John Kei: Saya Minta Dibebaskan, Saya Tak Tahu Masalah Ini

John Kei: Saya Minta Dibebaskan, Saya Tak Tahu Masalah Ini

Megapolitan
Minta Warga Tak Mudik, Anies: Ini Untuk Melindungi Semua

Minta Warga Tak Mudik, Anies: Ini Untuk Melindungi Semua

Megapolitan
Larangan Mudik, Polisi Paksa Putar Balik 1.070 Kendaraan di Tol Cikupa dan Cikarang Barat

Larangan Mudik, Polisi Paksa Putar Balik 1.070 Kendaraan di Tol Cikupa dan Cikarang Barat

Megapolitan
Pohon Tumbang Menimpa Mobil di Jalan Pajajaran Pamulang

Pohon Tumbang Menimpa Mobil di Jalan Pajajaran Pamulang

Megapolitan
Larangan Mudik Lebaran Hari Pertama, Operasional AKAP di Terminal Poris Plawad Dihentikan

Larangan Mudik Lebaran Hari Pertama, Operasional AKAP di Terminal Poris Plawad Dihentikan

Megapolitan
John Kei: Saya Tandatangan BAP karena Anak Saya Ditendang, Ditahan 3 Hari

John Kei: Saya Tandatangan BAP karena Anak Saya Ditendang, Ditahan 3 Hari

Megapolitan
Hari Pertama Larangan Mudik, Ratusan Kendaraan yang Masuk Kota Bogor Diputar Balik

Hari Pertama Larangan Mudik, Ratusan Kendaraan yang Masuk Kota Bogor Diputar Balik

Megapolitan
Dishub DKI: Pergerakan Warga di Kawasan Jabodetabek Tak Perlu SIKM

Dishub DKI: Pergerakan Warga di Kawasan Jabodetabek Tak Perlu SIKM

Megapolitan
Anies ke AHY: Demokrat Melewati Ujian yang Tidak Sederhana

Anies ke AHY: Demokrat Melewati Ujian yang Tidak Sederhana

Megapolitan
Di Persidangan, John Kei Menyatakan Tak Pernah Instruksikan Pembunuhan terhadap Nus Kei

Di Persidangan, John Kei Menyatakan Tak Pernah Instruksikan Pembunuhan terhadap Nus Kei

Megapolitan
Rizieq Shihab kepada Hakim: Saya Sangat Lelah, Semalam Tak Bisa Tidur, Panas Sekali di Penjara

Rizieq Shihab kepada Hakim: Saya Sangat Lelah, Semalam Tak Bisa Tidur, Panas Sekali di Penjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X