Interupsi di Rapat Paripurna, Fraksi PSI Sampaikan Sejumlah Catatan Terkait APBD DKI 2020

Kompas.com - 11/12/2019, 19:09 WIB
Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad di ruang Fraksi PSI, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua Fraksi PSI Idris Ahmad di ruang Fraksi PSI, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Idris Ahmad menyampaikan beberapa catatan keberatan dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.

Idris menginterupsi rapat ketika Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio usai mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) APBD.

"Pimpinan, Idris dari Fraksi PSI keberatan kami terkait dengan proses dan substansi penyusunan APBD 2020 yang hingga saat ini masih belum terselesaikan," ucap Idris dalam rapat di ruang paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (11/12/2019).

Fraksi PSI mengkritisi proses penyusunan dan pembahasan anggaran yang dinilai terburu-buru dan tidak transparan.

Baca juga: Meski Terlambat, APBD DKI 2020 Akhirnya Diketok Sebesar Rp 87,95 Triliun

Ia menyebutkan bahwa anggota DPRD DKI sulit mendapatkan data rinci selama proses pembahasan APBD 2020

"Kalaupun diberikan, baru diberikan di hari H atau sehari sebelumnya. Sepatut dan sewajarnya penyusunan anggaran dan pembahasan dengan DPRD ini diberikan waktu dan data yang cukup," kata dia.

Fraksi PSI juga keberatan karena Pemprov disebut tidak memiliki kajian dan analisa kebutuhan terhadap banyak kegiatan.

Penjelasan di rapat-rapat hanya mengandalkan opini lisan dari pihak SKPD, tidak diberikan kajian dan dasar yang bisa menjadi pegangan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Anies Pertimbangkan Pangkas Anggota TGUPP

"Fraksi PSI tetap pada kritik kami terhadap item-item pengadaan yang menurut kami belum terjawab dan terjelaskan. Antara lain, anggaran LRT Dishub yang diduga melanggar Pergub Nomor 154 Tahun 2017, kegiatan Formula E yang tidak sesuai dengan asas keadilan," jelasnya.

"Dan pengadaan barang-barang mahal di Damkar, Kominfo, dan BPRD senilai ratusan miliar yang tidak ada harga pembanding dari merk yang berbeda dan tidak disertakan kajian teknis," tambah Idris.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Jakarta Capai 22.909, Dinkes: Angka Ini Seolah-olah Wow

Kasus Covid-19 Jakarta Capai 22.909, Dinkes: Angka Ini Seolah-olah Wow

Megapolitan
Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Sudah Habiskan Rp 101,5 Miliar

Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Sudah Habiskan Rp 101,5 Miliar

Megapolitan
Penutupan Operasi Patuh Jaya, 1.169 Pengendara di Kota Tangerang Kena Tilang

Penutupan Operasi Patuh Jaya, 1.169 Pengendara di Kota Tangerang Kena Tilang

Megapolitan
Lepas Jabatan Sekda Tangsel, Muhamad Langsung Blusukan ke Masyarakat

Lepas Jabatan Sekda Tangsel, Muhamad Langsung Blusukan ke Masyarakat

Megapolitan
Pemkot Tangerang: Gelombang PHK Picu KDRT pada Masa Pandemi Covid-19

Pemkot Tangerang: Gelombang PHK Picu KDRT pada Masa Pandemi Covid-19

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim KBM Tatap Muka yang Digelar Cuma Simulasi

Pemkot Bekasi Klaim KBM Tatap Muka yang Digelar Cuma Simulasi

Megapolitan
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tangerang Meningkat Selama Pandemi

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tangerang Meningkat Selama Pandemi

Megapolitan
Mundur dari Jabatan Sekda, Muhamad Kembalikan Fasilitas Negara ke Pemkot Tangsel

Mundur dari Jabatan Sekda, Muhamad Kembalikan Fasilitas Negara ke Pemkot Tangsel

Megapolitan
Setelah Ada Temuan Buaya 2,5 Meter, Damkar Kota Depok Sisir Kali Pesanggrahan Sawangan

Setelah Ada Temuan Buaya 2,5 Meter, Damkar Kota Depok Sisir Kali Pesanggrahan Sawangan

Megapolitan
93 Pengendara Kena Tegur dalam Sosialisasi Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

93 Pengendara Kena Tegur dalam Sosialisasi Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

Megapolitan
Kasatpol PP DKI: Satpol PP Jangan Dimaki, Jangan Dibenci

Kasatpol PP DKI: Satpol PP Jangan Dimaki, Jangan Dibenci

Megapolitan
Akan Maju Pilkada, Muhamad Resmi Mundur dari Jabatan Sekda Tangsel

Akan Maju Pilkada, Muhamad Resmi Mundur dari Jabatan Sekda Tangsel

Megapolitan
Polisi Klaim Temukan Petunjuk Terduga Pembunuh Wanita di Margonda Residence Depok

Polisi Klaim Temukan Petunjuk Terduga Pembunuh Wanita di Margonda Residence Depok

Megapolitan
Pria Ini Nekat Jadi Anggota BNN Gadungan karena Terlilit Utang Rp 100 Miliar

Pria Ini Nekat Jadi Anggota BNN Gadungan karena Terlilit Utang Rp 100 Miliar

Megapolitan
Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X