Interupsi di Rapat Paripurna, Fraksi PSI Sampaikan Sejumlah Catatan Terkait APBD DKI 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Idris Ahmad menyampaikan beberapa catatan keberatan dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.

Idris menginterupsi rapat ketika Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio usai mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) APBD.

"Pimpinan, Idris dari Fraksi PSI keberatan kami terkait dengan proses dan substansi penyusunan APBD 2020 yang hingga saat ini masih belum terselesaikan," ucap Idris dalam rapat di ruang paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (11/12/2019).

Fraksi PSI mengkritisi proses penyusunan dan pembahasan anggaran yang dinilai terburu-buru dan tidak transparan.

Baca juga: Meski Terlambat, APBD DKI 2020 Akhirnya Diketok Sebesar Rp 87,95 Triliun

Ia menyebutkan bahwa anggota DPRD DKI sulit mendapatkan data rinci selama proses pembahasan APBD 2020

"Kalaupun diberikan, baru diberikan di hari H atau sehari sebelumnya. Sepatut dan sewajarnya penyusunan anggaran dan pembahasan dengan DPRD ini diberikan waktu dan data yang cukup," kata dia.

Fraksi PSI juga keberatan karena Pemprov disebut tidak memiliki kajian dan analisa kebutuhan terhadap banyak kegiatan.

Penjelasan di rapat-rapat hanya mengandalkan opini lisan dari pihak SKPD, tidak diberikan kajian dan dasar yang bisa menjadi pegangan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Anies Pertimbangkan Pangkas Anggota TGUPP

"Fraksi PSI tetap pada kritik kami terhadap item-item pengadaan yang menurut kami belum terjawab dan terjelaskan. Antara lain, anggaran LRT Dishub yang diduga melanggar Pergub Nomor 154 Tahun 2017, kegiatan Formula E yang tidak sesuai dengan asas keadilan," jelasnya.

"Dan pengadaan barang-barang mahal di Damkar, Kominfo, dan BPRD senilai ratusan miliar yang tidak ada harga pembanding dari merk yang berbeda dan tidak disertakan kajian teknis," tambah Idris.