Dianggap Aksi Politis, Ketua DPRD Bekasi Tolak Temui Pengunjuk Rasa

BEKASI, KOMPAS.com - Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman Juwono Putro menolak menemui puluhan pengunjuk rasa yang menggeruduk gedung DPRD pada Kamis (12/12/2019) siang.

Chairoman beralasan, unjuk rasa puluhan warga yang mengatasnamakan diri sebagai Harimau Patriot itu salah alamat.

Selain itu, ia juga menganggap unjuk rasa soal program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) itu bermuatan politis karena mendesak dirinya mundur tanpa alasan jelas.

"Dari mana itu mereka? Siapa yang menggerakkan mereka itu? Sikap DPRD mendorong integrasi KS-NIK ke dalam BPJS Kesehatan sudah diparipurnakan. Ada dasar hukumnya. Kalau mau, tanya lah sana ke Mendagri, ke Gubernur," jelas Chairoman ditemui wartawan di kantornya, Kamis siang.

Para pengunjuk rasa protes karena DPRD Kota Bekasi dianggap tak berpihak pada program KS-NIK.

Padahal, warga membutuhkannya sebagai layanan kesehatan gratis ketimbang BPJS Kesehatan yang berbayar.

Perwakilan pengunjuk rasa sempat menjemput Chairoman di ruangannya, namun Chairoman menolak dengan menyinggung urusan dapil (daerah pemilihan).

Baca juga: Datangi Gedung DPRD, Warga Bekasi Protes Integrasi KS-NIK dengan BPJS Kesehatan

"Ketua DPRD Kota Bekasi luar biasa. Kita mau menjemput, kita ditanya dari dapil mana!" seru pendemo ketika keluar dari kantor Chairoman dan menemui pengunjuk rasa.

"Saya jawab dari dapil Bekasi Selatan. Beliau jawab, 'saya dapil Pondokgede'," seru dia lagi.

Pengunjuk rasa merasa kecewa karena Chairoman sudah duduk sebagai wakil rakyat namun masih membeda-bedakan dapil.

Menanggapi hal ini, Chairoman menyebut bahwa pengunjuk rasa bukan sedang memprotes KS-NIK ketika ia membawa-bawa urusan dapil.

"Mereka minta saya mundur. Lho, apa dasarnya? Apakah mereka konstituen saya atau bukan? Kalau iya, dan ada janji saya yang saya langgar, baru," tutur politikus PKS tersebut.

Sebelumnya diberitakan, program KS-NIK tengah menjadi polemik karena Presiden RI Joko Widodo meneken Peraturan Presiden agar program jaminan kesehatan daerah, termasuk KS-NIK, harus diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan.

Baca juga: KPK Tak Setuju Anggapan Wali Kota Bekasi yang Sebut Integrasi Kartu Sehat ke BPJS Tak Efisien

Pemerintah Kota Bekasi berseberangan pendapat dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut.