Dianggap Aksi Politis, Ketua DPRD Bekasi Tolak Temui Pengunjuk Rasa

Kompas.com - 12/12/2019, 16:19 WIB
Puluhan warga Kota Bekasi yang mengatasnamakan diri sebagai Harimau Patriot menggeruduk gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (12/12/2019) untuk memprotes wacana integrasi Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) dengan BPJS Kesehatan yang berbayar. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANPuluhan warga Kota Bekasi yang mengatasnamakan diri sebagai Harimau Patriot menggeruduk gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (12/12/2019) untuk memprotes wacana integrasi Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) dengan BPJS Kesehatan yang berbayar.

BEKASI, KOMPAS.com - Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman Juwono Putro menolak menemui puluhan pengunjuk rasa yang menggeruduk gedung DPRD pada Kamis (12/12/2019) siang.

Chairoman beralasan, unjuk rasa puluhan warga yang mengatasnamakan diri sebagai Harimau Patriot itu salah alamat.

Selain itu, ia juga menganggap unjuk rasa soal program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) itu bermuatan politis karena mendesak dirinya mundur tanpa alasan jelas.

"Dari mana itu mereka? Siapa yang menggerakkan mereka itu? Sikap DPRD mendorong integrasi KS-NIK ke dalam BPJS Kesehatan sudah diparipurnakan. Ada dasar hukumnya. Kalau mau, tanya lah sana ke Mendagri, ke Gubernur," jelas Chairoman ditemui wartawan di kantornya, Kamis siang.

Para pengunjuk rasa protes karena DPRD Kota Bekasi dianggap tak berpihak pada program KS-NIK.

Padahal, warga membutuhkannya sebagai layanan kesehatan gratis ketimbang BPJS Kesehatan yang berbayar.

Perwakilan pengunjuk rasa sempat menjemput Chairoman di ruangannya, namun Chairoman menolak dengan menyinggung urusan dapil (daerah pemilihan).

Baca juga: Datangi Gedung DPRD, Warga Bekasi Protes Integrasi KS-NIK dengan BPJS Kesehatan

"Ketua DPRD Kota Bekasi luar biasa. Kita mau menjemput, kita ditanya dari dapil mana!" seru pendemo ketika keluar dari kantor Chairoman dan menemui pengunjuk rasa.

"Saya jawab dari dapil Bekasi Selatan. Beliau jawab, 'saya dapil Pondokgede'," seru dia lagi.

Pengunjuk rasa merasa kecewa karena Chairoman sudah duduk sebagai wakil rakyat namun masih membeda-bedakan dapil.

Menanggapi hal ini, Chairoman menyebut bahwa pengunjuk rasa bukan sedang memprotes KS-NIK ketika ia membawa-bawa urusan dapil.

"Mereka minta saya mundur. Lho, apa dasarnya? Apakah mereka konstituen saya atau bukan? Kalau iya, dan ada janji saya yang saya langgar, baru," tutur politikus PKS tersebut.

Sebelumnya diberitakan, program KS-NIK tengah menjadi polemik karena Presiden RI Joko Widodo meneken Peraturan Presiden agar program jaminan kesehatan daerah, termasuk KS-NIK, harus diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan.

Baca juga: KPK Tak Setuju Anggapan Wali Kota Bekasi yang Sebut Integrasi Kartu Sehat ke BPJS Tak Efisien

Pemerintah Kota Bekasi berseberangan pendapat dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terus Melonjak, Depok Catat 2.093 Warga Masih Positif Covid-19

Terus Melonjak, Depok Catat 2.093 Warga Masih Positif Covid-19

Megapolitan
Kontroversi Seputar Tes Swab Covid-19 Rizieq Shihab

Kontroversi Seputar Tes Swab Covid-19 Rizieq Shihab

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK]: Tersangkut Kerumunan Massa Rizieq, 2 Pejabat DKI Dicopot| Wagub DKI Riza Patria Positif Covid-19

[POPULER JABODETABEK]: Tersangkut Kerumunan Massa Rizieq, 2 Pejabat DKI Dicopot| Wagub DKI Riza Patria Positif Covid-19

Megapolitan
BMKG: Jakarta Hari Ini Dipreksi Hujan Seharian

BMKG: Jakarta Hari Ini Dipreksi Hujan Seharian

Megapolitan
Kasus Tes Swab Rizieq Shihab, RS Ummi Akui Ada Kelemahan di Sistem Internal dan Meminta Maaf

Kasus Tes Swab Rizieq Shihab, RS Ummi Akui Ada Kelemahan di Sistem Internal dan Meminta Maaf

Megapolitan
FPI Terima Surat Panggilan Polisi, Akankah Rizieq Shihab Datang?

FPI Terima Surat Panggilan Polisi, Akankah Rizieq Shihab Datang?

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangsel Melonjak, Diduga Imbas Kerumunan

Kasus Covid-19 di Tangsel Melonjak, Diduga Imbas Kerumunan

Megapolitan
Tangsel Catat Penambahan 174 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Tangsel Catat Penambahan 174 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Kasus Kerumunan di Petamburan, Polda Metro Periksa Rizieq Shihab 1 Desember

Kasus Kerumunan di Petamburan, Polda Metro Periksa Rizieq Shihab 1 Desember

Megapolitan
UPDATE 29 November: Kasus Aktif di DKI Jadi 9.947 Orang

UPDATE 29 November: Kasus Aktif di DKI Jadi 9.947 Orang

Megapolitan
Mulai Hari Ini, PT KAI Daop 1 Buka Pemesanan Tiket Jarak Jauh untuk 43 KA

Mulai Hari Ini, PT KAI Daop 1 Buka Pemesanan Tiket Jarak Jauh untuk 43 KA

Megapolitan
Polda Metro Layangkan Surat Pemanggilan Rizieq Shihab Terkait Kerumunan di Petamburan

Polda Metro Layangkan Surat Pemanggilan Rizieq Shihab Terkait Kerumunan di Petamburan

Megapolitan
Menyoal Rizieq Shihab yang Tinggalkan RS Diam-diam dari Segi Aturannya

Menyoal Rizieq Shihab yang Tinggalkan RS Diam-diam dari Segi Aturannya

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Tertular dari Staf Pribadinya

Positif Covid-19, Wagub DKI Tertular dari Staf Pribadinya

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Riza Patria dalam Kondisi Stabil dan Isolasi Mandiri

Positif Covid-19, Wagub DKI Riza Patria dalam Kondisi Stabil dan Isolasi Mandiri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X