Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Populi Center: Naturalisasi Era Anies atau Normalisasi Era Ahok, Mana yang Lebih Diterima Masyarakat?

Kompas.com - 16/01/2020, 10:06 WIB
Bonfilio Mahendra Wahanaputra Ladjar,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Populi Center merilis hasil survei terkait kebijakan penanggulangan banjir yang dilakukan di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Berdasarkan survei, masyarakat DKI Jakarta cenderung memilih program penanggulangan banjir di era Anies.

Peneliti Populi Center, Jefri Ardiansyah mengatakan, dalam survei tersebut, responden ditanya program apa yang tepat untuk tangani banjir, apakah normalisasi era Ahok atau naturalisasi era Anies.

"Hasilnya, sebanyak 52 persen responden setuju kebijakan naturalisasi era Anies lebih baik ketimbang normalisasi era Ahok yang hanya dipilih 37 persen. 5 persen tidak mengerti, 1,7 persen menolak untuk menjawab, dan sisanya 4,3 persen memilih tidak tahu," kata Jefri di kantor Populi Center, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Cegah Banjir saat Musim Hujan, Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Memperlebar Sungai

Pertanyaan soal naturalisasi dan normalisasi pun diperdalam kepada responden.

Saat mereka dijabarkan konsep naturalisasi dan normalisasi tanpa embel-embel nama Ahok dan Anies, mayoritas responden lebih memilih penjelasan dari konsep normalisasi.

Dari pertanyaan yang disebutkan, dijelaskan bahwa konsep normalisasi yakni melakukan pelebaran sungai dan betonisasi dengan penggusuran lebih rendah. Cara ini disetujui 50,7 persen responden.

Sementara konsep naturalisasi yang dijelaskan yaitu melakukan pelebaran sungai dan penanaman pohon dengan risiko penggusuran lebih tinggi. Cara ini disetujui 35,7 persen responden.

Sisanya, 6 persen responden tidak mengerti pertanyaan, 1,3 persen menolak menjawab pertanyaan, dan 6,3 persen tidak tahu.

"Ketika ada nama Anies, orang akan pilih program Anies. Tapi, ketika nama gubernur dihilangkan dengan esensi pertanyaan yang sama, ternyata masyarakat lebih memilih program normalisasi Ahok karena praktis jumlah lahan yang digusur lebuh sedikit dan tidak mengancam masyarakat yang tinggal di sekitar sungai," kata Jefri.

Berdasar hasil survei tersebut, Jefri tak memungkiri bahwa sampai saat ini masih terjadi polarisasi penduduk di masyarakat.

Baca juga: Pelebaran Ciliwung Tahun 2020 Pakai Konsep Normalisasi

Survei ini dilakukan pada September hingga awal Oktober 2019 dengan metode eksperimental.

Sebanyak 300 orang menjadi responden dalam survei tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com