Kompas.com - 22/01/2020, 16:18 WIB
Terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal dan peluru tajam Kivlan Zen mengikuti sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020). Dalam nota keberatannya Kivlan meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari tahanan atas kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dan peluru tajam,  karena dakwaan yang disusun JPU dianggap tidak cermat dan lengkap. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJATerdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal dan peluru tajam Kivlan Zen mengikuti sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020). Dalam nota keberatannya Kivlan meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari tahanan atas kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dan peluru tajam, karena dakwaan yang disusun JPU dianggap tidak cermat dan lengkap.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Purnawirawan Kivlan Zen menuding mantan Menteri Politik Hukum dan Ham (Polhukam), Jenderal TNI (Pun) Wiranto, korupsi uang negara Rp 10 miliar.

Menurut Kivlan, uang itu seharusnya diberikan kepadanya untuk upah pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa tahun 1998 yang diperintahkan Wiranto kala itu. Wiranto menjabat sebagai panglima ABRI (sekarang TNI) saat itu.

"Terus terang, sampaikan ke Wiranto kalau korupsi hasil dari pengadilan tahun 2002 atas Kabulog (Kepala Badan Urusan Logisik) yang didakwa pakai uang untuk PAM Swakarsa. Dia terima Rp 10 miliar," ujar Kivlan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2022).

Baca juga: Mengaku Minta Iwan Beli Senjata Laras Panjang, Kivlan: Untuk Berburu Babi

Kivlan menjadi terdakwa kasus kepemilikan senjata amunisi ilegal. Ia mengikuti sidang lanjutan pada hari ini dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan.

Kivlan mengemukakan, seharusnya sesuai perintah BJ Habibie yang jadi presiden saat itu, uang Rp 10 miliar dari dana nonbudgeter Bulog itu diberikan kepada Kivlan untuk pergantian dana PAM Swakarsa.

Namun, hingga kini uang itu belum diterima Kivlan. Kivlan mengatakan, dia sempat menuntut Wiranto di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dana PAM Swakarsa itu.

"Dia (Wiranto) tidak datang tiga kali, pengacaranya juga tidak datang dan tidak bisa membuktikan bahwa dia benar, dengan demikian saya tuntut dia ganti Rp 1 triliun," kata Kivlan

Hal itu disinggung Kivlan lantaran ia menilai kasus yang kini menimpanya adalah rekayasa pejabat negara.

Pejabat yang dimaksud Kivlan yaitu Wiranto, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, Kepala Badan Inteligen Budi Gunawan, mantan Kapolri Tito Karnavian, dan purnawirawan Polri Gories Mere.

Kivlan juga meminta agar para pejabat itu datang ke persidangan untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar bersalah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Konvoi Mobil Mewah yang Berhenti di Tol untuk Berfoto Tidak Ditilang, Hanya Ditegur Polisi

Konvoi Mobil Mewah yang Berhenti di Tol untuk Berfoto Tidak Ditilang, Hanya Ditegur Polisi

Megapolitan
2 Pasien Omicron Meninggal Dunia, Dinkes DKI: Kita Tidak Boleh Anggap Enteng

2 Pasien Omicron Meninggal Dunia, Dinkes DKI: Kita Tidak Boleh Anggap Enteng

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Penularan Covid-19 di Sekolah Sedikit, Ahli: Pelacakannya Harus Cermat

Wagub DKI Sebut Penularan Covid-19 di Sekolah Sedikit, Ahli: Pelacakannya Harus Cermat

Megapolitan
Resmi, Street Race Kabupaten Bekasi di Meikarta Akan Digelar Februari

Resmi, Street Race Kabupaten Bekasi di Meikarta Akan Digelar Februari

Megapolitan
Konvoi Mobil Mewah Berhenti di Tol untuk Sesi Dokumentasi, Langsung Ditegur Polisi

Konvoi Mobil Mewah Berhenti di Tol untuk Sesi Dokumentasi, Langsung Ditegur Polisi

Megapolitan
Kronologi Kecelakaan 2 Truk di Depan Balai Kartini yang Tewaskan 1 Sopir...

Kronologi Kecelakaan 2 Truk di Depan Balai Kartini yang Tewaskan 1 Sopir...

Megapolitan
Dua Orang Awak Angkut Bandara Asal China Diperiksa Usai Bawa Kargo Tanpa Pemberitahuan

Dua Orang Awak Angkut Bandara Asal China Diperiksa Usai Bawa Kargo Tanpa Pemberitahuan

Megapolitan
Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster di DKI Jakarta

Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster di DKI Jakarta

Megapolitan
Kecelakaan antara Dua Truk di Jalan Gatot Soebroto, Satu Sopir Tewas

Kecelakaan antara Dua Truk di Jalan Gatot Soebroto, Satu Sopir Tewas

Megapolitan
Pencopetan di Terminal Pulogadung Terekam Kamera Warga, Polisi Ringkus Pelaku

Pencopetan di Terminal Pulogadung Terekam Kamera Warga, Polisi Ringkus Pelaku

Megapolitan
Rute Transjakarta Ciputat-Tosari Akan Beroperasi Senin-Jumat pada Jam Sibuk

Rute Transjakarta Ciputat-Tosari Akan Beroperasi Senin-Jumat pada Jam Sibuk

Megapolitan
Mulai Senin, Rute Transjakarta Ciputat-Tosari Kembali Beroperasi

Mulai Senin, Rute Transjakarta Ciputat-Tosari Kembali Beroperasi

Megapolitan
Pasien yang Diduga Meninggal akibat Varian Omicron Sempat Dirawat Intensif Dua Hari

Pasien yang Diduga Meninggal akibat Varian Omicron Sempat Dirawat Intensif Dua Hari

Megapolitan
Menyoal Kenaikan 5,1 Persen UMP DKI Jakarta 2022

Menyoal Kenaikan 5,1 Persen UMP DKI Jakarta 2022

Megapolitan
Minta Masyarakat Waspada Penularan Omicron, Wagub DKI: Tidak Boleh Anggap Enteng

Minta Masyarakat Waspada Penularan Omicron, Wagub DKI: Tidak Boleh Anggap Enteng

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.