Tuduhan PSI dan Perlawanan Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian Untayana mempertanyakan kontraktor revitalisasi kawasan Monas, Jakarta Pusat, yakni PT Bahana Prima Nusantara.

Justin menyatakan, kontraktor itu tidak meyakinkan setelah menelusuri alamat perusahaan tersebut yang berada di Jalan Nusa Indah Nomor 33, RT 001 RW 007, Ciracas, Jakarta Timur, melalui Google Maps.

Selain menelusuri melalui Google Maps, Justin mendapatkan konfirmasi dari pengurus PSI di tingkat kecamatan terkait keberadaan kantor perusahaan kontraktor itu

"Malah ada yang bilang itu adanya pabrik tahu di situ usahanya. Mereka (DPC PSI Ciracas) sudah cek ke lapangan juga, memang mereka enggak melihat adanya aktivitas perusahaan kontraktor di sana," kata Justin.

Baca juga: Tidak Ada Izin Revitalisasi Monas, Ini Tahapan yang Tak Dilakukan Pemprov DKI

Fraksi PSI kemudian menindaklanjuti masalah tersebut dengan membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Buat laporan

Tim Advokasi PSI menyampaikan laporan ke KPK terkait proyek revitalisasi Monumen Nasional, Kamis (23/1/2020) kemarin.

Anggota Tim Advokasi PSI Jakarta Patriot Muslim mengatakan, pihaknya melaporkan proyek tersebut karena menilai ada kejanggalan dalam penunjukkan kontraktor pelaksana proyek.

Patriot mengatakan, kejanggalan yang dimaksud, yakni ketidakjelasan alamat kantor kontraktor, PT Bahana Prima Nusantara, antara berada di kawasan Ciracas, Jakarta Timur atau di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Baca juga: Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Patriot mempertanyakan alasan Pemprov DKI menunjuk PT Bahana sebagai pelaksana proyek revitalisasi Monas, padahal alamat perusahaan itu menurut dia tidak jelas.

"Jadi berkembang, apakah ini perusahaan kontraktor ini jangan-jangan, jangan-jangan ya, diduga perusahaan kertas atau perusahaan bendera kayak begitu, itu kan menyalahkan aturan lagi kalau memang seperti itu," ujar Patriot.

Patriot mengatakan, PSI melapor ke KPK agar dilakukan penyelidikan.

Adapun beberapa bukti yang diserahkan PSI ke KPK, yakni dokumen layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), foto-foto hasil penusuran PSI ke kantor kontraktor, serta beberapa tautan pemberitaan media massa.

Namun, belakangan diketahui laporan PSI ke KPK itu ditolak. Sebab PSI dianggap kurang menyertakan barang bukti sehingga harus dilengkapi lebih dahulu.

Bagaimana respons PT Bahana Prima Nusantara?

Nah, setelah mendengar tuduhan pihak PSI, PT Bahana Prima Nusantara tidak tinggal diam.

Mereka melakukan somasi terhadap salah satu Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana.

Baca juga: Kontraktor Revitalisasi Monas Akan Somasi Anggota F-PSI karena Ragukan Kredibilitas Mereka

Adapun somasi tersebut lantaran Justin mempertanyakan kredibilitas PT Bahana Prima Nusantara sebagai kontraktor revitalisasi kawasan Monas.

"Kami akan somasi (Justin) karena dia hanya menggunakan google map (tidak terjun langsung) dan tidak ada mengecek ke DMPTSP DKI Jakarta," ujar pengacara PT Bahana Prima Nusantara, Abu Bakar J Lamatapo.

Pihaknya juga tidak segan-segan membawa kasus Ini ke jalur hukum jika somasi itu tidak direspons.

Abu menegaskan, PT Bahana Prima Nusantara memiliki legalitas dan validasi kantor. Bahkan, menurut dia, kawasan kantornya itu berada di kompleks perkantoran.

Selain memiliki legalitas, PT Bahana Prima Nusantara juga sudah mengantongi perizinan usaha Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Timur.

Adapun terkait laporan PSI ke KPK dianggap terlalu gegabah. Padahal proyek revitalisasi ini belum semua rampung.

"Sejauh ini pekerjaan belum tuntas, tapi ujug-ujug melakukan laporan menurut kami terlalu prematur. Terlalu serta merta, gegabah, politis," ucap Abu.