JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi geram karena sisi selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, kini sudah mulai dibeton.
Wilayah tersebut menjadi gersang dan panas karena pohon-pohon telah ditebang dan dipindahkan.
Padahal, menurut Prasetio, area itu seharusnya menjadi wilayah resapan.
"Yang saya dengar ini buat serapan masih bisa tapi ini beton. Kenapa dibeton ini kan buat serapan air dan ini jalur hijau," kata Pras di lokasi revitalisasi, Monas, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).
Baca juga: Sidak ke Lokasi Revitalisasi Monas, Ketua DPRD DKI Minta Proyek Dihentikan
Namun, Kepala Seksi Pelayanan Informasi UPK Monas Irfal Guci menyebutkan, pembangunan beton tersebut sudah sesuai desain perencanaan Monas.
"Jadi kalau perkara ini sudah didesain oleh perencanaan. Desainnya itu di sayembara. Karena itu visual Citata buat ide-idenya. Jadi mungkin seperti itu beton," jawab Irfal.
Sementara mengenai wilayah resapan, ia mengaku kurang paham.
"Saya juga kurang paham. Ini judulnya pun plaza upacara," lanjutnya.
Pras lalu menyinggung masalah izin revitalisasi Monas yang baru diajukan setelah proyek berjalan.
"Izinnya ada? Izin ini kan enggak hanya DKI. Karena ketok anggaran di DPRD revitalisasi Monas enggak begini," tegas Pras.
Baca juga: Belum Ada Arahan Anies, Proyek Revitalisasi Monas Tetap Berjalan meski Tanpa Izin
Politisi PDI-P itu mengancam, jika Pemprov DKI tak segera memberikan penjelasan kepada dirinya, maka Ia bakal meminta beton yang dibangun untuk dibongkar.
"Ini kan harusnya pohon semua. Jangan sampai yang kayak begini nanti dibongkar juga semua," tandasnya.
Alasan proyek tak dihentikan
Pemprov DKI Jakarta tetap melanjutkan proyek revitalisasi Monas meskipun belum mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.
Pemprov DKI Jakarta merasa terikat kontrak dengan kontraktor pemenang tender, PT Bahana Prima Nusantara.