Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kisah Bang Yos Pagari Monas, Dikritik TNI hingga Dilawan PKL

Kompas.com - 06/02/2020, 05:30 WIB
Bonfilio Mahendra Wahanaputra Ladjar,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik revitalisasi Monas bukan kali ini saja terjadi. Pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Monas juga menjadi sorotan. Banyak pihak memprotes langkah pria yang akrab disapa Bang Yos itu.

Apa masalahnya?

Ditemui Kompas.com di kantornya di Thamrin Residence pada Senin (3/2/2020), Bang Yos pun mengenang kembali polemik revitalisasi Monas di masanya dulu. 

Bang Yos bercerita bahwa saat itu dia ingin menertibkan kawasan Monas dari pedagang kaki lima dan mobil-mobil yang parkir di sana. Dia lalu membuat kebijakan agar Monas dipagari.

Baca juga: Nasib Pohon di Monas, Puluhan Tahun Jadi Paru-paru Jakarta, Ditebang pada Era Anies

Monas saat Bang Yos menjabat kerap difungsikan sebagai tempat parkir bus jemputan pegawai yang berkantor di sekitar jalan Medan Merdeka.

Bang Yos ingin mengembalikan Monas selain sebagai monumen bersejarah bangsa Indonesia, juga sebagai paru-paru kota. 

Langkah pertama yang dilakukan adalah mensterilkan Monas.

"Setiap kantor itu ada antar jemput pakai bus untuk pegawai, parkirnya itu di Monas lah Sopir itu nunggu penumpang jamnya off kan Istirahat dulu dengan cara motongin dahan-dahan dari pohon tidur," kata Bang Yos.

Sejumlah orang bergandengan tangan bersama dengan ribuan warga DKI Jakarta lainnya. Mereka bergabung untuk membuat pagar manusia di sepanjang pelataran Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (29/9/2002), untuk menolak upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat pagar yang mengelilingi Monas, karena tempat tersebut merupakan ruang publik yang tidak perlu dipagari. KOMPAS/YUNIADHI AGUNG Sejumlah orang bergandengan tangan bersama dengan ribuan warga DKI Jakarta lainnya. Mereka bergabung untuk membuat pagar manusia di sepanjang pelataran Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (29/9/2002), untuk menolak upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat pagar yang mengelilingi Monas, karena tempat tersebut merupakan ruang publik yang tidak perlu dipagari.

"Besok lagi sopir itu kan ke Monas lagi di tempat yang berbeda motong lagi dahan untuk tidur semua seperti itu yang pertama saya singkirkan adalah semua kendaraan di dalam Monas," sambung Bang Yos.

Kebijakan itu pun mendapat perlawanan dari berbagai instansi pemerintahan, termasuk TNI.

Baca juga: Muncul Tagar #MisteriPohonMahoni, UPT Monas dan Dinas Silang Pendapat

 

Bang Yos pun tidak menggubris penolakan tersebut, peraturan yang dibuatnya tetap berjalan.

"Tidak mudah, pasti ada perlawanan apalagi tentara pasti kan dalam hati dari dulu kita aman ini Gubernur ini macam-macam saja, saya juga tertibkan kendaraan bus yang parkir ada saja departemen-departemen merasa lebih tinggi posisinya dari gubernur, penolakan ada," kata Bang Yos.

Bang Yos pun berhasil membuat kendaraan tidak terparkir di Monas.

Seorang pria bersepeda berhenti di depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (20/9/2002). Pembangunan pagar yang mengelilingi Monumen Nasional (Monas) kini telah sampai di depan istana. Setelah pagar itu selesai, pengunjung Monas hanya dapat menyaksikan Istana Merdeka dari balik pagar besi.KOMPAS/DANU KUSWORO Seorang pria bersepeda berhenti di depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (20/9/2002). Pembangunan pagar yang mengelilingi Monumen Nasional (Monas) kini telah sampai di depan istana. Setelah pagar itu selesai, pengunjung Monas hanya dapat menyaksikan Istana Merdeka dari balik pagar besi.

Pagari Monas

Upaya mengembalikan fungsi paru-paru kota tidak cukup mensterilkan Monas dari kendaraan.

Sutiyoso mengambil langkah atau gebrakan baru lagi dengan memagari sekeliling Monas, tujuannya agar seluruh kegiatan di Monas terkontrol.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com