Ketua DPRD DKI Sebut Anies Pencitraan Tutup Sejumlah Tempat Hiburan Malam

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kerap menutup tempat hiburan ketika ditemukan pengunjung yang positif menggunakan narkoba.

Menurut Prasetio, dasar penutupan tempat hiburan malam yang menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) justru bertabrakan dengan Peraturan Daerah (Perda).

"Jangan suka ditabrak-tabrak aturan. Bagaimana mau ada pendapatan, tempat hiburan, misalnya ditutup karena enggak bisa kan ada perda. Cuma kepentingan pencitraaan enggak gini kerjanya. Kalau terbukti jangan ditutup, ada hal-hal yang mencoba tabrak aturan saya lawan," ucap Pras di ruang rapat serbaguna, Gedung DPRD DKI, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Hasil Razia, 12 Pengunjung Klub Malam Black Owl di PIK Positif Pakai Narkoba

Ia menyebutkan, penutupan-penutupan tersebut terkesan tidak adil bagi pengusaha hiburan malam.

Pasalnya, ada kemungkinan para pengunjung sudah menggunakan narkoba sebelum masuk tempat hiburan, namun baru digerebek saat sudah di dalam klub malam.

"Tapi kalau tamu datang ke situ tiba-tiba dia mau happy, mungkin karaoke atau mau apa, tiba-tiba dicek urine positif terus perusahaan yang ditutup kan enggak fair juga," jelasnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini meminta Pemprov DKI melakukan penyelidikan lebih dulu sebelum melakukan penutupan.

Baca juga: Biarkan Penyalahgunaan Narkoba, Izin Pub Black Owl Dicabut

Jika memang terbukti ada peredaran narkoba di dalam tempat hiburan tersebut, maka Pemprov DKI bisa melakukan penutupan.

"Ditelusuri dulu, investigasi betul atau tidak. Dia juga periksa loker-lokernya si perusahaan itu kan. Kalau enggak terlibat jangan. Dianya saja, kalau enggak tekan si pengguna itu lu beli di mana. Kalau beli dalam situ, berangus. Tapi kalau engga, ya jangan dong," tambahnya.

Namun apakah pergub hiburan malam bertabrakan dengan perda?

Sejauh ini ada sejumlah tempat hiburan malam yang ditutup karena adanya pengunjung yang menggunakan narkoba.

Sebut saja Diskotek Alexis yang dicabut izinnya pada 27 Maret 2018, Diskotek Golden Crown pada 8 Februari 2020, dan Diskotek Black Owl yang dicabut izinnya pada 17 Februari 2020.

Baca juga: Ditutup Pemprov DKI, Pimpinan Golden Crown: Saya Kooperatif, Tidak Mau Memperpanjang

Dalam Pasal 99 Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepariwisataan berbunyi:

"Setiap pengusaha dan/atau management perusahaan hiburan malam yang terbukti melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan dan pemakaian narkoba dan/atau zat adictive di lokasi tempat usaha hiburan malam, dilakukan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata."

Lalu pada Pasal 54 ayat (1) Pergub Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata tertulis :