Minta Anies Tak "Tenggelamkan" Kelapa Gading, Warga Tuntut Dana Banjir Dikembalikan

Pada era Ahok, sebut Dessy, Kelapa Gading juga kerap banjir. Akan tetapi, banjir cepat surut, tidak seperti sekarang.

Hal senada juga diutarakan Ani, warga Perumahan Bangun Cipta Sarana, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Terakhir banjir itu enggak pernah dalam waktu berdekatan begini," tutur Ani.

Sama seperti Dessy, Ani juga menuturkan, saat ini dirinya juga mulai jarang melihat ada alat berat yang dikerahkan untuk mengeruk sungai yang melintas di Kelapa Gading.

Selain itu, Ani menyebutkan, biasanya ada pompa yang disiagakan di perumahan itu. Namun, kini pemandangan itu mulai jarang terlihat.

Baca juga: 55 RW di Jakarta Terendam Banjir Minggu Pagi, Berikut Rinciannya...

"Sudah lama, enggak pernah ada lagi," kata dia.

Menurut Ani, hal ini membuat banyak warga berspekulasi soal penyebab banjir di Kelapa Gading, mulai dari tanggul jebol, dampak pembangunan LRT, hingga dugaan Pintu Air Sunter yang sengaja ditutup.

Dugaan terakhir itu akhirnya dibantah Pemprov DKI Jakarta lewat Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf. Menurut Juaini, Pintu Air Sunter tetap dibuka.

Namun, air tak bisa dialirkan ke laut karena air laut sedang tinggi.

Jangan tenggelamkan Kelapa Gading

Ani berharap tak ada lagi banjir yang terjadi di perumahannya. Dia pun meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan solusi konkret akan persoalan banjir di Kelapa Gading.

Dia belum melihat adanya kesungguhan upaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengatasi banjir.

"Apa Kelapa Gading ini mau ditenggelamkan?" seloroh Ani.

Sementara Dessy juga tak melihat upaya sungguh-sungguh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya dalam hal alokasi anggaran banjir.

"Sudah saatnya anggaran banjir tak lagi dipotong. Kembalikan semuanya anggaran penanganan banjir supaya rakyat enggak susah begini. Kasihan rumah warga yang rendah, setiap hujan lebat rumahnya terendam," ucap Dessy.

Anggaran banjir DKI Jakarta

Tahun 2020, alokasi APBD untuk penanggulangan banjir di DKI Jakarta hanya berkisar 1,1 persen dari total APBD DKI Jakarta tahun 2020, yang senilai Rp 87,9 triliun.